Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Turun 0 Persen di Tahun 2024, Bisakah Tercapai?

Langkah konkrit yang barangkali perlu segera dilakukan oleh Pemprov adalah bekerja sama dengan Kabupaten Kota, dalam hal ini 5 Kabupaten yang menurut data BPS termasuk penyumbang kemiskinan ekstrim. Kemudian, melakukan pendataan terhadap keluarga-keluarga nelayan di pesisir yang miskin.

Bantuan diarahkan kepada para nelayan miskin seperti memfasilitasi kapal motor yang memiliki daya jelajah jauh, mengingat ikan sudah tak lagi bermain di dekat pantai. Ikan-ikan besar hanya bisa ditangkap di perairan yang dalam, dengan jarak yang cukup jauh dari tepi pantai.

Untuk wilayah-wilayah berteluk seperti Desa Saparua, Tuhaha, Paperu, atau Haria barangkali bisa menyumbang bantuan berupa kapal bagan apung untuk menangkap ikan-ikan kecil.

Bantuan lain adalah fasilitas keramba jaring apung dan bibit ikan untuk dibudidayakan. Ada keuntungan dari budidaya ikan laut, ketika cuaca sedang tidak baik, ikan sulit didapat, ikan budidaya tersedia untuk dibeli.

Selain budidaya ikan, juga bisa dilakukan budidaya rumput laut, mengingat lokasi pantai yang sangat luas di Maluku. Total potensi lahan budidaya rumput laut di Provinsi Maluku mencapai 19.509,29 hektare. Namun, lahan yang dimanfaatkan di wilayah Seram Bagian Barat baru sekitar 929,9 hektare, kemudian Kabupaten Seram Bagian Timur (140 hektare), dan Kabupaten Kepulauan Aru (1.587 hektar).

Selain terkenal dengan hasil lautnya, Maluku juga terkenal dengan pantai-pantai yang indah. Sebut saja pantai Molana, pantai Kulur, dan lain-lain. Peningkatan fasilitas wisata pantai di wilayah pesisir Maluku, saya kira, perlu dilakukan. Sehingga, bisa menarik lebih banyak wisatawan asing.

Ini menjadi tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Kedua dinas ini perlu bekerja sama dengan Pemerintah Desa. Yang paling penting di sini adalah memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Saya optimis, apabila program bantuan fasilitas perikanan dan pariwisata ini dijalankan dengan serius oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota, tidak menutup kemungkinan bahwa perekonomian masyarakat pesisir meningkat drastis.

Dengan demikian, angka kemiskinan di Maluku dapat turun 0 persen pada tahun 2024, sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sekian dan semoga bermanfaat.