Namun pada kenyataannya, ketentuan ini justru banyak disepelekan dan disalahgunakan oleh “oknum” Polri, sehingga penting bagi masyarakat untuk mengetahui prosedur yang wajib dipenuhi Polri sebelum melakukan Upaya Paksa Penggeledahan dan Penyitaan yaitu memperoleh Izin dari Ketua Pengadilan Setempat agar hak-hak dan privacy masyarakat tidak dilanggar oleh “oknum” Polri.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!