Inisiatif revisi UU nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asalnya dari DPR RI. Revisi itu diusulkan oleh 45 anggota DPR dari enam fraksi, yaitu: Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PPP, Fraksi Hanura, dan Fraksi PKB. Keenam faksi di DPR menyerahkan darf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU Nomor 30/2002 tentang KPK kepada Badan Legislasi DPR, pada Selasa (06/10/2015). Dalam draf revisi tersebut diusulkan sejumlah pasal dan ayat diubah.
Substansi isi revisi yang diusulkan mencakup empat poin, yakni: a) Dibentuk dewan pengawas KPK b) Soal kewenangan KPK dalam mengeluarkan surap perintah penghentian penyidikan (SP3) c) Kewenangan KPK dalam mengangkat penyelidik, penyidik, dan penuntut umum d) Pengaturan penyadapan oleh KPK. Sejumlah pasal dan ayat yang diusulkan diubah mengundang banyak pendapat atau komentar. Banyak yang menolak karena intinya menilai itikad DPR merevisi UU KPK sebagai upaya pelemahan, bukan untuk penguatan KPK.
Berikut ini beberapa rangkaian usulan yang dianggap melemahkan KPK:
1) KPK tak berwenang melakukan penuntutan (usulan Pasal 7 huruf d).
Dalam Pasal 6 huruf c UU No.30 Tahun 2002, disebutkan “KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.”
2) Penuntut adalah jaksa yang berada di bawah lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHP untuk melakukan penuntutan melaksanakan penetapan hakim (usulan Pasal 53 (1) KPK tidak memiliki penuntut).
Dalam pasal 51 (1) UU Np.30 Tahun 2002 disebutkan, “Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangka dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 39 ayat (3) menyebutkan, “Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
3) KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan izin dari ketua pengadilan negeri (usulan Pasal 14 Ayat 1 huruf a).
Dalam Pasal 12 (1) huruf a UU No.30 Tahun 2002 disebutkan, “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenamg melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
4) KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi (Pasal 6 huruf c UU No.30 Tahun 2002). Berarti KPK menjalankan tugas kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan menghilangkan kewenangan KPK melaklukan penuntutan berarti DPR menginginkan agar KPK hanya mengambil alih tugas Bareskrim Polri dalam kasus tindak pidana khusus (korupsi).
Usulan menghilangkan wewenang KPK dalam penuntutan ini bertolak belakang dengan dasar-dasar pemikiran pendirian KPK dimana lembaga ini diharapkan bisa menjadi lembaga anti rasuah yang mampu bekerja secara efektif dan efisien. Menyatukan tugas-tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan bukan semata karena ketidak-siapan kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi skala besar. Tindak korupsi yang melibatkan para pejabat eksekutif dan legislatif bahkan yudikatif, para pengusaha, dan para politisi partai.
