Mungkin hal yang saya sebutkan di atas menjadi pertimbangan Hasyim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto yang menurut kabar menjadi pemberi masukan ke Prabowo sehingga tawaran Aburizal Bakrie (ARB), meski telah menurunkan harga menjadi sekedar Calon Wakil, ditolak oleh kubu Prabowo. Pertimbangannya antara lain bahwa asset 14, 75 % yang dibawa Aburizal Bakrie, sebahagian tersandera oleh para pendukung Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang telah kadung mematok ARB sebagai calon Presiden dari Golkar atau tidak sama sekali. Ditambah realitas bahwa Hatta Rajasa yang meskipun aset suaranya hanya setengah dari ARB tapi memiliki intangible asset yang jauh lebih baik dari ARB.
Rupanya putra-putra begawan Ekonomi di era Orde Baru, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo ini masih mewarisi kepiawaian berhitung sang ayah. Apalagi mereka baru saja melewati satu pengalaman buruk dari “perkawinan dini” dengan PPP yang ternyata membawa huru-hara di tubuh partai berlambang Ka’bah itu. Bisa dipastikan, bila Prabowo mengakomodasi ARB, maka huru-hara akibat “perkawinan terlarang” dengan partai berlambang pohon beringin itu akan terjadi seperti kejadian di dalam tubuh Partai PPP beberapa waktu lalu.
Jadi PAN memang adalah opsi mitra koalisi terbaik bagi kubu Prabowo saat ini sehingga kursi Calon Wakil Presiden bagi Ketua PAN, Hatta Rajasa kiranya adalah imbalan yang setimpal. Prabowo dan Hatta Rajasa telah datang bersama ke Istana Negara pada hari Selasa kemarin (13/05) untuk maksud meminta izin sekaligus wejangan dari Presiden SBY dalam rangka pengukuhan pasangan mereka maju sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden 9 Juli 2014 mendatang.
Bergabungnya PAN ke kubu Prabowo tidak menjauhkan Golkar dari kesulitan. Katakanlah Golkar berpikir untuk berkoalisi dengan Demokrat dan Hanura. Total asset suara mereka hanya mencapai 30,19 %, dimana ARB tetap sebagai Calon Presiden dan wakilnya menunggu hasil konvensi Demokrat.
Melihat aset yang jauh di bawah kubu Jokowi dan Prabowo, tentu akan membuat kubu ARB berpikir untuk lagi-lagi tidak membuat kesia-siaan dan menghamburkan dana partai buat sesuatu yang tidak jelas. Mereka pasti akan kalah di putaran pertama oleh salah satu dari dua kubu yang sudah lebih mapan koalisinya. Ini asumsinya bila Pilpres berlangsung dua putaran karena baik kubu Jokowi atau kubu Prabowo, katakanlah tak satupun yang cukup meyakinkan melewati perolehan suara di atas 50 % bila ada tiga poros koalisi.
Kecuali kalau ARB tetap nekad demi harga diri dan meingingat semboyan, “Jangan kalah sebelum bertempur!” maka kemungkinan besar mereka maju dengan kompoisi itu dan setelahnya, memasuki putaran kedua, tinggal mereka mengatur strategi, kalau perlu dagang sapi dengan salah satu dari dua kubu yang berpotensi menang di putaran kedua. Apalagi bila ternyata kontribusi kubu yang kalah menjadi “penentu” kemenangan salah satu kubu yang masuk di putaran kedua.
Sampai pada titik ini, kelihatannya kekuatan masih berimbang antara kubu koalisi pendukung Jokowi dengan kubu koalisi pendukung Prabowo. Tapi coba perhatikan eksistensi, manuver dan suasana kebatinan di kubu partai Hanura. Penolakan kubu Prabowo terhadap ARB bisa jadi mendorong mengentalnya solidaritas di dalam tubuh Hanura dan Golkar untuk membiarkan ketua partai masing-masing mengambil tindakan untuk menyelamatkan masa depan partai agar tetap bisa eksis di lingkaran kekuasaan.
Kompisisi koalisi sementara yang dideklarasikan bersama antara PDI-P, Nasdem dan PKB hari ini (14/05) memastikan situasi peta koalisi yang harus benar-benar dihitung oleh kubu Prabowo. Sementara kemungkinan bergabungnya Golkar masih dalam posisi harap-harap cemas. Demikian pula kubu Hanura sepertinya masih melihat situasi. Tetapi, baik kubu Jokowi maupun kubu Prabowo telah resmi mengumumkan komposisi koalisinya seperti pada ilustrasi di atas.
Tinggal empat partai di luar sana yang kemungkinan bisa berkoalisi yakni Golkar dan Demokrat dan Hanura dan PKS. Tetapi mengingat kemungkinan kesulitan PKS bergabung dengan kubu poros koalisi ketiga maka atas dasar pertimbangan ini, PKS "dimasukkan" ke dalam kubu Prabowo.
