Dampak Pemerataan Pembangunan terhadap Pelosok Kecil Sesuai Sila Kelima Negara Indonesia

Pemerataan pembangunan di pelosok-pelosok kecil yang sangat tertinggal jauh dengan ibukota memang harus ditekankan kembali kepada pemerintah hal ingin sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan laju perekonomian Indonesia. Bagaimana tidak, negara yang maju adalah negara yang sukses memberantas kemiskinan masyarakatnya, meratakan pembangunan baik berupa ; infrastuktrur, akses jalan, rumah singgah, lalu pendidikan.

Terlebih yang saat ini tengah dipersiapkan dan direncanakan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia akan memiliki ibukota yang baru, yakni di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Wilayah tersebut dipilih melalui berbagai aspek yang ada, mulai dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, letak geografisnya, bahkan hingga pola ruang dan struktur ruangnya. Selain itu, adapun tujuan utama dari pemerintah untuk memindahkan ibukota menuju Pulau Kalimantan ini, yakni pemerataan pembangunan.

Pemerataan pembangunan ditujukan agar pertumbuhan pembangunan yang akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, pemerataan pembangunan juga dapat menghilangkan istilah "JawaSentris", dimana hampir seluruh pembangunan di Indonesia terpusat di Pulau Jawa saja.

Pada dasarnya, pemilihan Pulau Jawa sebagai ibukota dulunya karena Jawa dianggap sebagai pusat peradaban pertama di Indonesia. Selain itu, dengan wilayah yang cenderung landai serta datar dan hanya sebagian saja yang berupa pegunungan atau perbukitan, Pulau Jawa dianggap sangat mampu untuk menopang aktivitas sebagian besar masyarakat di Indonesia.

Namun justru, hal itu malah merugikan Pulau Jawa sendiri. Dengan luasnya pulau yang tidak terlalu luas, ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat, itulah yang membuat Pulau Jawa memiliki konsentrasi pembangunan yang sangat tinggi. Hal itu menyebabkan kesenjangan sosial, terutama dari kawasan Indonesia lain yang umumnya merupakan wilayah yang pembangunannya justru masih minim. 

Maka dari itu, ibukota dipindahkan ke wilayah Kalimantan yang dianggap bisa menjadi sebagai titik sentral dari Indonesia itu sendiri. Sebenarnya tidak seluruhnya ibukota itu akan dipindahkan, Pemerintah hanya memindahkan pusat pemerintahannya saja ke Kalimantan dan monas akan tetap di Jakarta.

Salah satu faktor penyebabnya agar pemerintah lebih mudah dalam mengawasi dan membangun kawasan-kawasan terluar yang ada di Indonesia. Selain itu, wilayah Jakarta yang sudah tidak memadai dan tingkatnya pertumbuhan laju penduduk akan tetap menjadi pusat bisnis sehingga akan tetap menyumbang PDRB yang cukup signifikan dan relavan.

Saat ini, pemerintah juga tengah gencar melakukan pembangunan terutama di kawasan terluar Indonesia. Dalam program yang telah tertulis di NAWACITA yang dicadangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak beliau dilantik menjadi presiden Indonesia, sudah cukup banyak beberapa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah terutama pembangunan di Kawasan yang jauh dari jangkauan gemerlap ibukota negara Indonesia.

Wilayah indonesia merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait dengan batas dan sistemnya yang mana telah ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. 

Definisi wilayah menurut Murty (2000); adalah sebagai suatu area geografis, teritorial atau tempat, yang dapat berwujud sebagai suatu negara, negara bagian provinsi, kabupaten, dan perdesaan. 

Selain itu, ada beberapa perbedaan terkait wilayah dan kawasan. Kawasan sendiri merupakan wilayah dengan fungsi utama untuk perlindungan dan budidaya. Istilah kawasan di Indonesia digunakan sebagai adanya penekanan terhadap fungsional suatu unit wilayah tersebut, yakni terdapat karakteristik hubungan dari fungsi-fungsi atau komponen-komponen didalam suatu unit wilayah, sehingga batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. 

Sedangkan wilayah juga memiliki beberapa bagian, dimana bagian inti dari wilayah tersebut dan sub wilayah. Kedua bagian tersebut selama beberapa periode tentunya akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu yang mempengaruhi adalah faktor perekonomian.

 Mengapa perekonomian bisa menjadi salah satu faktor pengembangan suatu wilayah? Hal ini berkaitan dengan pemerataan pembangunan. Dimana ketika suatu negara menerapkan pemerataan pembangunan dari segala aspek kalangan tentu saja bisa menjadi landasan untuk  mendobrak kemajuan laju perekonomian negara itu sendiri. 

Selain itu, pada era Pemerintahan Jokowi ini juga menekankan pada pertumbuhan laju perekonomian, terutama pada kawasan yang ada di luar pulau Jawa, sehingga tidak selalu bertumpu pada sektor pertanian, akan tetapi bisa juga diimbangi dengan pertumbuhan perekonomian di berbagai sektor. Hal itu juga bisa berdampak pada peningkatan PDRB suatu wilayah. 

Semakin tinggi PDRB di suatu wilayah yang ada didalamnya, PDRB negara pun secara otomatis juga akan bertambah. Hal itu tentunya akan berdampak pada beberapa aspek, salah satunya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia.

Selain itu, dalam pelaksanaannya, diharapkan pembangunan tersebut dapat meningkatkan dan membangun kembali gairah perekonomian terutama di daerah yang perekonomiannya masih lemah tetapi memiliki berbagai Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat berlimpah.

Jika sudah ada SDA dan SDM yang berlimpah tentunya itu akan lebih optimal lagi pendapatan daerah tersebut apabila didukung dengan adanya pemerataan pembangunan - pembangunan di kawasan tersebut yang salah satunya dapat berfungsi meningkatkan potensi yang ada di daerah tersebut dan demi terciptanya keadilan sebagai sila ke-lima dar negara kita.

Istilah "JawaSentris" sering kali terdengar terutama jika ada pembangunan besar-besaran yang ada di Pulau Jawa. Masyarakat menganggap bahwa pemerintah hanya memperhatikan Pulau Jawa saja, terutama dalam aspek pembangunan. Berangkat dari hal itu pemerintah mencanangkan untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.

Hal itu diharapkan dapat membuat istilah "JawaSentris" akan menjadi hilang dan pembangunan juga akan sering dilakukan di luar Pulau Jawa. Pemerataan pembangunan tentunya sangat penting terutama dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah yang akan terkena dampak pembangunan tersebut. 

Dari pembangunan tersebut, diharapkan daerah mengeluarkan segala potensinya untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya PDRB. Selain itu, pemerataan pembangunan juga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja baru yang cukup banyak sehingga pendapatan daerah dari beberapa hasil pembangunan tersebut secara otomatis akan meningkat juga tentunya.

Kita ambil contoh kasus nyata, penulis sendiri berasal dari daerah pedalaman tepatnya di Kp. Pamatang Kanas, Desa Kubang Kampil, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang Provisi Banten. Dimana untuk akses jalan saja masih susah. 

Bahkan warga luar kota yang datang ke desa kami sering menyebutnya bukan jalan akan tetapi sebuah kobakakan yang menjelma menjadi jalan, padahal akses tersebut adalah penghubung antara sekolah, tempat perindustrian, warung dan jalan utama. 

Setiap hari kami harus melewati jalan itu, karena memang itu adalah akses utama menuju tempat yang kami tuju. Saat ini kami hanya menunggu semoga pemerintah akan mengambil kebijakan yang tepat demi ratanya pembangunan setiap pelosok daerah di Indonesia.

Pada akhirnya, pemerataan pembangunan adalah hal yang penting dan harus sama sama kita usahakan. Bukan hanya mengandalkan kaki tangan pemerintah, namun layaknya seorang rakyat kita juga harus menjaga Sumber Daya Alam yg tersedia, menciptakan SDM yang bermutu sebagai regenerasi terbaik yang akan memimpin negeri ini selanjutnya, apalahi saat ini yang tengah hangat diperbincangkan persiapan mengenai Indonesia 4.0 atau Indonesia emas, kemudian menjaga agar perekonomian Indonesia stabil dan tidak mengalami penurunan. 

Hal ini tentunya didukung dekan upaya pemerintah yang tidak terlalu memperkerjakan warga asing dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk pribumi dan mengurangi produk impor namun mempercepat laju ekspor ke negara--negara lain.