Indonesia Harus Bersuara mengenai Ketegangan Laut di Tiongkok Selatan

Beberapa negara di Eropa Timur dan kawasan Baltik khawatir mereka akan menjadi korban berikutnya dari serbuan Rusia jika Moskow dibuat lebih berani oleh keberhasilan mereka di Ukraina.

Presiden Polandia, Andrzej Duda memperingatkan Rusia bisa menyerbu negara-negara lainnya jika mereka memenangkan perang di Ukraina.

"Kami adalah negara yang telah diperbudak Rusia beberapa kali. Jika Rusia menang perang di Ukraina, ia akan menyerang sekali lagi. ia akan menyerang negara-negara lain," kata Duda. Oleh karena itu, "Mereka harus dihentikan. Mereka harus dihalangi. Mereka harus dihukum," lanjutnya.

Indonesia Juga Terancam

Melihat adanya kemiripan antara kasus sengketa Rusia-Ukraina yang berujung dengan serbuan Rusia pada 2022 dan sengketa RRT dengan beberapa negara di kawasan LTS, kiranya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa negara-negara di LTS, termasuk Indonesia akan terancam oleh ketegangan-ketegangan yang terjadi di wilayah tetangganya. 

Tidak ada jaminan kalau ketegangan antara Beijing dengan Manila semakin besar maka baik kapal RRT maupun Filipina tidak akan mengganggu keamanan dan mengancam kedaulatan Indonesia di kawasan perairan terdekatnya, yaitu Laut Natuna Utara. Konfrontasi-konfrontasi antara mereka akhir-akhir ini menjadi petunjuk yang suram akan potensi sengketa RRT dan Filipina semakin memanas di kemudian hari. Dan seperti Polandia, Indonesia mungkin sewaktu-waktu harus menghadapi insiden-insiden bersifat militer di dalam perbatasannya.

Dan menimbang adanya klaim RRT atas sebagian wilayah di Laut Natuna Utara, Indonesia juga sebetulnya tidak mengetahui sejauh apa dan mana Beijing akan mendorong agenda perluasan teritorialnya. Masuknya kapal-kapal RRT pada 2016 dan selama Covid-19 ke Laut Natuna Utara sekurang-kurangnya menunjukkan bahwa Beijing ingin membangun kehadiran di wilayah tersebut. Jadi, Indonesia tidak bisa tidak melihatnya sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara di wilayah yang disengketakan.

Oleh karena itu, kurangnya respons yang tegas dan berarti dari negara-negara di sekitar Filipina menyikapi insiden yang terjadi akhir-akhir ini, seperti yang disinggung di awal, sangatlah mengkhawatirkan.

Tidak adanya respons yang diharapkan dari ibu kota negara-negara di kawasan LTS bukanlah masalah dalam dirinya sendiri. Tapi dampak dari diamnya tersebut terhadap sikap RRT yang menentukan bagaimana permasalahan yang ada akan berkembang ke depannya.

Satu pesan yang diberikan oleh kesunyian yang melanda negara-negara di kawasan LTS terhadap sikap agresif dan pelanggaran-pelanggaran RRT adalah bahwa mereka menerima fait accompli Beijing. Negara-negara di kawasan, yaitu anggota ASEAN, termasuk Indonesia memperlihatkan diri menerima, atau sekurang-kurangnya tidak mampu menghadapi tantangan RRT. Oleh karena itu, RRT bisa terus menjalankan agenda perluasan wilayahnya, meskipun itu dilakukan secara de facto melalui taktik-taktik gray zone.

Lagi-lagi, banyak negara di Eropa telah menunjukkan bahwa respons bersama untuk menjaga keamanan di kawasan dan kedaulatan masing-masing negara sangatlah penting. Tapi mereka baru menyadari itu ketika Rusia menginvasi Ukraina setelah bertahun-tahun menciptakan ketegangan dengan menduduki Krimea. Apakah Indonesia dan negara-negara lainnya di kawasan LTS harus menunggu RRT menginvasi Filipina terlebih dahulu untuk menyadari itu?