Seberapa Penting Penyederhanaan Birokrasi dalam Perkembangan Teknologi terhadap Pelayanan Publik

Pada struktur organisasi maupun pemerintahan akan tergambar berbagai macam proses pembagian tugas, tanggung jawab individu, unit-unit dalam pemerintahan atau organisasi, mekanisme pelaporan dan pengawasan, pengelompokan berbagai bidang bidang permasalahan, dan sistem hubungan yang terjalin dalam satu kesatuan rantai komando organisasi maupun pemerintahan. 

Sebab pada dasarnya pemerintah merupakan organisasi paling kompleks dan terluas cakupannya dalam upaya pencapaian tujuan pemerintahan, karena kandungan berbagai macam bidang-bidang permasalahan guna menghasilkan suatu solusi yang terbaik bagi kehidupan masyarakat. 

Pada praktik struktur organisasi, kita mengetahui alur komunikasi maupun hubungan yang terjalin antara berbagai pemerintahan di Indonesia, baik hubungan vertikal (pemerintah pusat ke pemerintah daerah maupun pemerintah daerah langsung kepada pemerintah desa) dan hubungan secara horizontal (pemerintah pusat dengan lembaga yudikatif atau legislatif maupun pemerintah daerah dengan dinas daerah maupun lembaga legislatif daerah).  

Artinya dalam struktur organisasi terjalin suatu konsep bagaimana menyatupadukan berbagai elemen yang ada dalam suatu organisasi maupun pemerintahan, sehingga meluruskan upaya tujuan pemerintah atau organisasi dapat segera tercapai. 

Hal ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena menyatupadukan berbagai model atau macam pemerintah yang tentunya kadang tidak sejalan dengan mekanisme yang ada, karena senantiasa beralasan memiliki perbedaan tugas, tanggungjawab unit-unit, dan mekanisme dalam pelaporan maupun pengawasan dalam organisasi.

Contoh daripada penyederhanaan birokrasi di lingkungan kementerian maupun pemerintah daerah yang ada di Indonesia,  saya mencontohkan Pemerintah Daerah Kota Surabaya dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.  

Kita lahir dan besar di dalam perkembangan pesat teknologi dan informasi yang mengubah seluruh tatanan kehidupan manusia, baik dari kehidupan individu maupun kelompok bahkan terjadi pada sektor publik maupun swasta yang mana mau tidak mau seluruh organisasi pemerintahan harus melakukan upaya perubahan terhadap perkembangan yang terjadi. Hal ini dikarenakan agar suatu organisasi maupun pemerintahan dapat tetap eksis keberadaannya karena memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. 

Penyederhanaan birokrasi dalam Pemerintah Daerah Kota Surabaya dapat dicontohkan dalam proses pembuatan KTP elektronik.  KTP elektronik adalah identitas dari pada individu yang ada pada suatu daerah atau wilayah yang patuh terhadap kewenangan pemerintah daerah. 

KTP elektronik didapat dari proses pengajuan atau permohonan yang dilakukan oleh warga negara yang telah memenuhi kriteria persyaratan memperoleh KTP elektronik yang mana pada struktur birokrasi atau jalannya proses prosedur itu dimulai dari permohonan pengajuan kepada RT RW, kemudian disampaikan kepada kelurahan atau desa, kemudian baru ditembuskan kepada kecamatan dan baru diakses atau diterbitkan KTP elektroniknya pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil. 

Namun dengan adanya teknologi informasi dapat memangkas semua proses rumit atau panjang perjalanan permohonan pengajuan elektronik menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Seorang warga yang telah memenuhi kriteria dapat langsung mengajukan kepada kantor kecamatan maupun langsung ke dinas penduduk dan pencatatan sipil, karena tidak perlu lagi proses permohonan dari RT RW ataupun kelurahan. 

Inilah manfaat dari pada penggunaan teknologi dan informasi data, data tersebut akan lebih cepat diproses dan akan memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga penyederhanaan struktur birokrasi pada pemerintahan Indonesia khususnya Pemerintah Daerah Kota Surabaya adalah proses atau tahapan yang lebih baik dan maju daripada pemerintahan lain.