Pengaturan yang lebih jelas dan ketat dalam PMK tersebut mungkin juga bertujuan untuk mengurangi potensi penyimpangan, manipulasi, atau pelanggaran yang terkait dengan harga transfer.
5. Â Mendorong Transparansi dan Kepatuhan
Dengan memiliki peraturan yang jelas dan terinci tentang harga transfer, pemerintah dapat mendorong transparansi dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan.
PMK 172/ 2023, Â adalah bagian dari prosedur yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatur harga transfer antara entitas yang berafiliasi. Harga transfer adalah harga yang digunakan dalam transaksi antara dua entitas yang berafiliasi, yang harus ditetapkan sesuai dengan kondisi pasar yang wajar untuk menghindari praktik penghindaran pajak.
Diskursus tentang peraturan ini bisa dimulai dengan penjelasan tentang pentingnya pengaturan harga transfer dalam konteks perpajakan. Ini adalah langkah yang krusial untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan, seperti penghindaran pajak dan penggelapan laba.Â
 Peraturan tersebut memberikan panduan tentang bagaimana menyusun tabel aplikasi harga transfer dan pemberlakuan mundur. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari jenis transaksi afiliasi, tahun pajak yang tercakup, hingga metode penetapan harga transfer yang disepakati.Â
Selain itu, peraturan ini menguraikan tentang penentuan pihak yang diuji dalam transaksi afiliasi, karakterisasi usaha wajib pajak, indikator tingkat laba, dan nilai penyesuaian yang mungkin diperlukan dalam kesepakatan harga transfer.Â
Sebagian besar dari peraturan ini tampaknya dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur bagi para pemangku kepentingan untuk mematuhi aturan harga transfer yang berlaku. Ini penting untuk menjaga transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.Â
Salah satu kritik yang dapat diajukan terhadap peraturan tersebut adalah kompleksitas dan kerumitan proses yang dijelaskan dalam dokumen tersebut. Panduan yang sangat rinci dan terperinci dapat membingungkan bagi banyak pihak, terutama bagi perusahaan yang mungkin tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan yang cukup untuk memahami dan mengikuti semua persyaratan yang tercantum.Â
Selain itu, meskipun penting untuk memiliki pedoman yang jelas dalam penetapan harga transfer untuk mencegah praktik-praktik penghindaran pajak, kelebihan regulasi dan birokrasi bisa menghambat efisiensi bisnis. Proses yang rumit dan memakan waktu untuk mematuhi peraturan harga transfer dapat mengganggu fokus perusahaan pada kegiatan inti mereka dan bahkan memperkenalkan risiko kepatuhan yang tidak perlu.Â
Kritik lainnya adalah bahwa peraturan tersebut mungkin kurang fleksibel dalam mengakomodasi keragaman situasi bisnis. Setiap perusahaan memiliki struktur dan kebutuhan yang unik, dan pendekatan satu ukuran untuk semua mungkin tidak sesuai dengan kenyataan bisnis yang beragam. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi perusahaan untuk menerapkan peraturan tersebut secara efektif tanpa menimbulkan beban tambahan yang tidak perlu.Â
