Perihal Ilmu Penerbitan yang Langka di Indonesia

Berdasarkan data Perpusnas RI saat ini ada lebih dari 135 ribu buku terbit di Indonesia---data tahun 2019 disebutkan 95.630 judul buku---berdasarkan jumlah pengajuan ISBN (International Standard Book Number). Namun, buku ber-ISBN tidak mencerminkan mutu buku itu layak untuk dibaca. ISBN diberikan kepada penerbit dan bukunya apabila memenuhi syarat administratif, bukan syarat mutu dari penilaian.

Karena itu, aktivitas penerbitan buku yang bertambah dari tahun ke tahun, termasuk buku elektronik, semestinya juga diimbangi dengan pengembangan ilmu penerbitan secara formal dan nonformal agar melahirkan SDM-SDM andal di bidang perbukuan. 

Kunci terbitnya buku bermutu dan kemajuan industri perbukuan sangat dipengaruhi oleh pelaku perbukuan, terutama para penulis dan editor.

Sejarah Perkembangan Ilmu Penerbitan

Akhir tahun 1960-an pemerintah Orde Baru mulai menaruh perhatian yang besar terhadap dunia perbukuan. Sebuah proyek kerja sama antara Pemerintah Belanda dan Indonesia tahun 1968 hingga 1977 melahirkan Pusat Grafika Indonesia. 

Pusgrafin adalah lembaga di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga ini memiliki tugas dan fungsi melatih SDM Indonesia untuk menguasai ilmu grafika dan ilmu penerbitan.

Beberapa buku tentang penerbitan dari Barat diterjemahkan. Di antaranya adalah karya Datus C. Smith Jr. berjudul Penuntun Penerbitan Buku dan karya H.G. Andersen dkk. berjudul Pengelolaan Penerbitan Buku. Pusgrafin kemudian menjadi kiblat bagi pengembangan ilmu penerbitan dan ilmu grafika di Indonesia.

Pada tahun 1972, Presiden Soeharto mencanangkan Tahun Buku Internasional di Indonesia saat peringatan Hari Pendidikan Nasional. Peringatan di Istana Bogor ini melahirkan lembaga bernama Yayasan Buku Utama. Selain itu, Pemerintah juga memaklumkan adanya Proyek Penyediaan Buku Bacaan Sekolah Dasar (PPBBSD) yang dikenal dengan Proyek Inpres. Proyek ini memicu lahirnya banyak penerbit dan penulis buku di Indonesia.

Tahun 1978, pemerintah mendirikan Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional (BPPBN) sebagai wadah yang memayungi para penerbit buku di Indonesia. BPPBN merupakan lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Menteri P&K. BPPBN juga mendapat tugas mengkaji perlunya undang-undang perbukuan.

Pemerintah Indonesia membuat gebrakan melalui Menteri P&K era kepemimpinan Daoed Joesoef awal tahun 1980-an. Sebuah proyek besar yang didanai Bank Dunia untuk pengadaan buku dilaksanakan dengan nama Proyek Buku Terpadu (PBT). Proyek ini dikelola dengan manajemen terpadu mulai dari naskah hingga produksi dan distribusi. Artinya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan beradaptasi menjadi penerbit buku.

Staf PBT dikirim untuk berlatih ilmu penerbitan bekerja sama dengan British Council dan British Publisher Association. Pusgrafin juga dilibatkan dalam penataran tentang penerbitan buku. PBT ini kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Pusat Perbukuan di Kemendikbud tahun 1987.

Dari lintasan sejarah ini bahwa sejak Orde Baru ilmu penerbitan dikembangkan dan disebarluaskan oleh dua lembaga pemerintah yaitu Pusgrafin dan Pusat Perbukuan. Hal ini dapat terlacak dari aktivitas pelatihan/penataran perbukuan, penilaian/sayembara penulisan dan buku, penghargaan perbukuan, hingga pembinaan terhadap pelaku perbukuan (penerbit dan pencetak). Di sisi lain lembaga swasta yang diwakili oleh Ikapi juga menyelenggarakan pelatihan/kursus di bidang perbukuan.