Emergenetics adalah model profil kepribadian dan kecerdasan yang mengintegrasikan neurosains, genetika, dan teori perkembangan manusia. Dibagi menjadi Behavioral and Thinking Attributes, profil ini membantu memahami cara individu memproses informasi dan berkomunikasi. Empat atribut preferensi kecenderungan berpikir, yaitu; analitikal, struktural, sosial, dan konseptual, serta tiga atribut preferensi kecenderungan berperilaku, yaitu; ekspresif, asertif, dan fleksibilitas. Setiap manusia memiliki 4 atribut berpikir dan 3 atribut berperilaku tersebut, namun porsi prosentase dan persentilnya berbeda-beda. Profil berpikir dan berperilaku ini memfasilitasi pemahaman preferensi dan kekuatan individu untuk kolaborasi efektif serta pengembangan diri yang optimal.
Kinerja ketiga paslon secara nalar akan lebih baik dan optimal ketika masing-masing pasangan mengetahui profil mereka, baik atribut berpikir maupun atribut berperilaku. Urutannya, mengetahui profil pribadi, mengetahui profil orang lain terutama paslonnya, terakhir bagaimana orang lain mengerti tentang kita. Sehingga akan mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif. Di dalam konsep pendekatan neuroleadership (Rock dan Ringleb, 2013), selain pemimpin menjadi fasilitator perubahan, juga harus mampu memimpin secara inklusif atau menyeluruh. Bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden harus bisa memimpin seluruh anak bangsa tanpa melihat apakah mereka sebelumnya menjadi pendukung atau memilih yang lain. Ketrampilan berkomunikasi sangat penting dalam kepemimpinan, dan meskipun tidak ada persentase pasti, banyak ahli setuju bahwa sekitar 80% dari waktu seorang pemimpin dihabiskan untuk berkomunikasi (Harvard Business Review). Kemampuan berkomunikasi yang baik membantu membentuk hubungan, menyampaikan visi, dan memotivasi tim, sehingga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kepemimpinan.
Ekonomi Bawah Tanah, Transformasi Digital, dan Indonesia Emas 2045
Kesuksesan pilpres dan pemilu dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa ini menjadi penting dan sangat krusial. Begitu kesimpulan intinya, hasil diskusi salemba di acara “CEO Talks” MM FEB UI yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2023 yang lalu. Pembicara utama adalah alumnus MMUI; Dr. Hariyadi Sukamdani dan alumnus FEB UI; Dr. Fithra Faisal Hastiadi, S.E., MSE., M.A.
Pemilihan Umum untuk Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD adalah solusi terbaik dalam menempatkan penyelenggara negara yang memiliki rekam jejak baik, dengan syarat Pemilu yang transparan dan bebas kecurangan. Pemilu seharusnya menjadi ajang adu gagasan untuk kemajuan negara, bukan adu kekuasaan. Pentingnya masyarakat mengawal Pemilu 2024 untuk menghindari potensi kecurangan dan memilah informasi yang akurat. Pemilihan anggota Kabinet oleh Presiden harus berdasarkan kompetensi dan meritokrasi, serta menghindari pola penempatan berdasarkan power sharing.
Penegakan hukum harus melibatkan semua sektor, termasuk penyelenggara lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan sektor swasta. Pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan intensif dengan menempatkan individu yang kredibel, berintegritas, dan kompeten. Reformasi di institusi penegak hukum dan lembaga peradilan harus dilaksanakan segera, termasuk pengundangan RUU Perampasan Aset Koruptor. Pengawasan terhadap sistem hukum dan aparatnya perlu ditingkatkan, serta menempatkan personil terbaik dan berintegritas di KPK, dengan menjaga independensinya dari intervensi penguasa.
Regulasi perlu diperbaiki dengan mengubah KPI APBN menjadi Output Performance Based, mempertimbangkan ICOR sebagai KPI, dan menerapkan Risk Impact Analysis dalam setiap kebijakan. Pemilihan pejabat publik harus didasarkan pada profesionalisme, transparansi, meritokrasi, dan kompetensi. Kebijakan ketenagakerjaan harus berbasis supply dan demand, fokus pada peningkatan kualitas, kompetensi, dan produktivitas. Kebijakan investasi harus menciptakan lapangan kerja formal dan menormalisasi net interest margin perbankan. BUMN diarahkan sebagai agen pembangunan, bukan bersaing dengan swasta. Kebijakan perpajakan ditujukan untuk mengatasi underground economy dan meningkatkan fungsi stimulan ekonomi. Swasembada pangan perlu diupayakan secara berkelanjutan, dan kebijakan hilirisasi industri harus mengutamakan substitusi produk impor dan peningkatan nilai tambah. Kebijakan energi harus fokus pada transformasi ke energi terbarukan. UU Cipta Kerja perlu dievaluasi dan disempurnakan, terutama terkait perijinan.
Outlook 2024 Indonesia menjanjikan pertumbuhan ekonomi pesat tergantung pada kepemimpinan terpilih, dengan peluang investasi yang luas di semua sektor, termasuk green economy (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan) dan blue economy (perikanan, pariwisata pantai, wisata bahari). Tantangannya adalah menerapkan regulasi investasi yang efektif. Indonesia, dengan populasi besar dan kekayaan SDA, menarik bagi investor. Sektor pariwisata, industri kreatif, pertambangan, energi terbarukan, elektronik, dan kesehatan memiliki potensi pengembangan yang tinggi.
Akar permasalahan dari stunting, gizi buruk, de-industrilisasi, pengangguran, kemiskinan dan lain-lain berasal dari keadaan ekonomi kita. Salah satu penyebab signifikan adalah besarnya underground economy, di dalamnya termasuk korupsi. Berdasarkan penelitian Kharisma dan Khoirunurrofik (2019), besar Underground Economy Indonesia adalah Rp 1.968 T atau 11.6% terhadap PDB berdasarkan harga berlaku tahun 2021. Estimasi BPS underground economy 8,3–10% PDB. Menurut Feige (1990), underground economy terdiri dari; illegal economy, unreported economy, unrecorded economy, dan informal economy.
Tantangan dan peluang ke depan agar kita dapat keluar dari perangkap “middle income trap,” salah satunya meningkatkan industri terutama di teknologi informasi dan digital. Namun Indonesia belum merumuskan dan mensosialisasikan cetak biru konsep dan standar transformasi digital seperti negara-negara maju, contoh: Industrial Internet untuk Amerika Utara, Industry 4.0 & 5.0 (Eropa), Smart Cities (Asia), Society 5.0 (Jepang), dan Made in China 2025 untuk China (Fukuyama, 2018).
Untuk menuju Indonesia Emas 2045, selain hal-hal di atas yang telah dijabarkan semua sebelumnya, program lainnya yang terintegrasi dan secara komprehensif harus dijalankan menjadi prioritas utama untuk para pemimpin nanti. Untuk meningkatkan ekonomi selain underground economy dibenahi, juga meggunakan pendekatan-pendekatan termasuk behavioral economics dan neuroeconomics. Tidak cukup pendekatan makro dan mikro saja, namun termasuk microfoundation (brain science dan neuroscience), yakni; untuk memintarkan semua sumber daya manusianya, seperti cita-cita bangsa ini yang tertuang di dalam Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertera pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, salah satunya adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa.” (BIS)
Oleh: Bambang Iman Santoso, Neuronesia Community
