Benarkah Demokrasi Menuju ke Arah Keruntuhan?

Banyak pengamat menilai bahwa demokrasi yang salah arah telah melahirkan para oportunis dan oligarki. Bahkan belum lama ini, seorang Menteri Koordinator mengatakan bahwa 92 persen calon kepala daerah sebagai kontestan demokrasi di negeri ini dibiayai oleh cukong (CNN Indonesia, 11/09/2020). 

Menurut beliau, jika para calon ini terpilih, rata rata mereka akan memberikan timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan cukongnya, jadi mereka melakukan korupsi kebijakan. Ini artinya bahwa demokrasi yang kita jalani juga dihadapkan pada sejumlah permasalahan, termasuk perselisihan endemik tentunya.

Lalu apa yang dapat kita lakukan agar demokrasi dikembalikan pada esensinya menuju pada demokrasi berperadapan Indonesia? Sebagaimana kita ketahui bahwa hakekat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan, memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan ditangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. 

Demokrasi Indonesia yang berperadapan tidak lain adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Suatu sistem demokrasi khas Indonesia yang membedakan dengan tipe demokrasi liberal maupun sistem diktatoriat-authotarian. 

Jadi mengembalikan demokrasi ke esensinya harus menuju pada Demokrasi Pancasila yang bertumpu pada kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa (termasuk gotong royong dan saling mengasihi) yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Azas atau prinsip utama demokrasi Pancasila, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat maupun cara pengambilan keputusan yang disepakati bersama.

Demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat, bangsa dan negara. Bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan para cukong. Kelompok minoritas maupun mayoritas memiliki kedudukan yang sama dalam demokrasi Pancasila. Selain sifatnya tidak diskriminatif demokrasi Pancasila mengakomodasi seluruh unsur masyarakat dan bersifat egaliter. 

Itulah sebabnya demokrasi Pancasila menjamin seluruh warga bangsa untuk dapat mengambil tanggung jawab atau komitmen terhadap negerinya agar keputusan yang dihasilkan mencerminkan keberagaman masyarakat. 

Parlemen atau DPR misalnya harus merefleksikan berbagai kekuatan atau aspirasi rakyat, Bukan hanya representasi kekuatan politik besar yang karena sudah merasa kuat lalu menginginkan persentase besar dalam ambang batas (parliamentary threshold) dalam parlemen. 

Demokrasi Pancasila harus menjamin adanya relasi produktif  dari segenap unsur bangsa untuk mengambil peranan dan komitmen bagi negerinya. Dengan demikian demokrasi Pancasila merupakan proses inklusif dimana merepresentasikan seluruh aspirasi dan kekuatan sosial politik warga negara tanpa diskriminasi dari segi apapun. 

Lembaga negara sebagai  suprastruktur politik seperti lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif wajib menjalankan tupoksinya sesuai amanat konstitusi yang dijiwai oleh nilai nilai Pancasila. 

Demikian juga halnya dengan lembaga infrastruktur politik seperti parpol, ormas, interest group, media dan sebagainya wajib menjalankan fungsinya selaras dengan supra struktur politik. Supra dan infrastruktur politik harus bersinergi dan menjalin komunikasi politik yang efisien, efektif dan produktif dalam rangka melayani rakyat.