Lenin telah menekankan  imperialisme bukan sekadar kebijakan ekspansi, aneksasi, dan kolonisasi yang brutal, namun merupakan sebuah periode sejarah spesifik dalam perkembangan sosial ekonomi, tahap tertinggi dan terakhir dari kapitalisme, menurut definisinya yang terkenal; era kemunduran kapitalis dan transisi global menuju komunisme. Trotsky mendasarkan pengerjaan ulang teori revolusi permanen tepatnya pada perubahan sifat historis zaman tersebut, pada pembentukan karakter global dari pembagian kerja, kekuatan produktif modern, pada munculnya ekonomi dan pasar dunia. dan akibatnya, politik dan budaya dunia, kini bertabrakan dengan kerangka negara-bangsa yang terlalu sempit, yang pada awalnya memberikan dorongan kuat bagi perkembangan kapitalisme. Imperialisme, kata Manifesto Kongres Kedua Komunis Internasional, ditulis oleh Trotsky, terdiri dari mengatasi kerangka nasional, bahkan kerangka negara-negara utama.
Negara-bangsa tidak dihapuskan pada saat itu, atau pada fase kedua globalisasi, dengan perluasan modal selama masa booming yang berkepanjangan setelah Perang Dunia Kedua, atau selama globalisasi modal keuangan pada dua dekade terakhir abad ke-20, sebuah fase ketiga dalam era kemunduran kapitalisme yang sama, yang muncul dari runtuhnya ekspansi pascaperang dan meletusnya krisis global kelebihan produksi modal sejak awal tahun 1970an dan seterusnya. Namun yang pasti, krisis yang terjadi di negara-bangsa ini semakin parah. Negara-bangsa terkait erat dengan kapital dan tidak dapat dihapuskan tanpa penghapusan kapitalisme dalam skala global.
Marx, menganalisis perusahaan saham gabungan dan bentuk-bentuk modal finansial yang sedang berkembang, dalam Capital volume III, berbicara tentang penghapusan properti kapitalis dalam sistem properti kapitalis. Dengan cara yang sama, kita dapat mengatakan  dalam globalisasi terjadi penghapusan negara-bangsa dalam sistem negara-bangsa borjuis. Semakin akut kontradiksi ini, semakin dalam pula kemerosotan sistem ini dan bersamaan dengan itu pula kemerosotan demokrasi parlementer borjuis, yang sejak awal terikat pada kerangka nasional
Konfrontasi teoretis penting pertama mengenai masalah keadaan darurat di zaman kita terjadi tepatnya pada periode pertama pascaperang dan setelah Revolusi Oktober, selama kerusuhan sosial di Jerman. Ini adalah konfrontasi antara dua perwakilan paling sadar dari kubu revolusi dan kontrarevolusi yang berlawanan: Walter Benjamin dan Carl Schmitt yang kontrarevolusioner, yang kemudian menjadi filsuf hukum rezim Nazi. Giorgio Agamben, dalam bukunya yang berwawasan luas yang baru-baru ini diterbitkan, mendemonstrasikan validitas pertempuran para raksasa memperebutkan Esensi, sebagaimana ia menyebutnya dengan menggunakan ekspresi Platon dalam Sophist, tentang pertarungan antara materialisme dan idealisme.
Baik Benjamin maupun Schmitt memahami keadaan darurat sebagai penangguhan hukum demi hukum, munculnya zona di luar hukum dalam tatanan hukum. Perbedaan-perbedaan tersebut, sejak saat ini, tidak dapat didamaikan. Schmitt berusaha untuk mengamankan hubungan antara kekerasan dari anomali ini dan tatanan hukum, memperkuat kekuasaan negara yang berdaulat, sementara Benjamin berusaha untuk mematahkannya untuk melampaui hukum, melalui kekerasan revolusioner yang murni, hingga mencapai kerajaan keadilan. , dimana kekuasaan Negara itu sendiri akan dihapuskan.
Bagi Schmitt, kedaulatan adalah kekuasaan yang menentukan keadaan darurat. Bagi Benjamin, ada perpecahan internal antara keputusan tersebut dan realisasinya dalam konteks kedaulatan itu sendiri, sehingga menimbulkan krisis. Bagi Schmitt, hubungan antara tatanan hukum dan area penangguhannya dalam keadaan darurat didefinisikan dengan jelas oleh hukum dan mengarah pada pemulihan sistem secara ajaib ke situasi sebelum krisis. Bagi Benjamin, terdapat semakin kurangnya keteguhan antara hukum dan negara yang anomali, yang menjerumuskan seluruh sistem ke dalam bencana sejarah. Bagi Schmitt, keadaan darurat tidak lain hanyalah bersifat sementara. Bagi Benjamin, di zaman kita, hal itu sudah menjadi aturan.
Agamben telah menunjukkan dalam bukunya bagaimana keadaan darurat telah berkembang secara historis dan hukum sejak periode setelah Revolusi Perancis hingga abad ke-20, dan dari pengalaman tragis Jerman di bawah Konstitusi Weimar yang demokratis, Nazisme dan Auschwitz, hingga pemerintahan George W. Bush di Amerika Serikat, Undang-Undang Patriot dan Guantnamo. Transisi dari keadaan darurat seperti yang awalnya didefinisikan di Perancis pasca-revolusi penangguhan sementara undang-undang untuk menghadapi musuh internal atau eksternal ke penerapannya di era imperialis dan khususnya saat ini sebagai model pemerintahan permanen, transisi dari Pengecualian ke aturan, seperti yang dikatakan Benjamin, menandai transisi dari kapitalisme yang meningkat ke kapitalisme yang menurun.
Hanya kelas penguasa yang mengalami kemunduran yang dapat berada dalam keadaan darurat permanen, waspada terhadap ancaman kehancuran yang permanen. Mengutip Benjamin: Gagasan perang kelas bisa menyesatkan. Ini tidak mengacu pada ujian kekuatan untuk memutuskan siapa yang akan menang, siapa yang akan dikalahkan; Â Atau perjuangan yang hasilnya baik bagi pemenang dan buruk. bagi mereka yang kalah. Berpikir seperti ini berarti meromantisasi dan menyembunyikan fakta. Tidak peduli seberapa besar kemenangan atau kekalahan kaum borjuis dalam perjuangan, mereka tetap dikutuk karena adanya kontradiksi internal yang dalam perjalanan pembangunan akan berakibat fatal. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Kejatuhannya akan terjadi dengan sendirinya atau melalui proletariat. Kelangsungan atau akhir dari tiga ribu tahun perkembangan kebudayaan akan ditentukan oleh tanggapan ini.
Pemahaman mengenai keadaan darurat sebagai aturan di zaman kita tentu dapat membawa kita pada konsep Sejarah yang non-linear, jauh dari bertahap reformisme kebangkrutan dan fetisisme terhadap apa yang disebut proses demokrasi -- sebuah fetisisme yang semakin kuat. dan yang lebih menyesatkan adalah demokrasi parlementer itu sendiri sedang mengalami kemerosotan dan kemunduran.
Kemunduran demokrasi borjuis semakin parah sejak Perang Dunia Pertama dan seterusnya. Hannah Arendt, dalam salah satu bab bukunya tentang Imperialisme dengan judul yang relevan Kemunduran negara-bangsa dan berakhirnya hak asasi manusia, dengan jelas menunjukkan hubungan antara kemerosotan negara-bangsa dan krisis konsep yang radikal. hak asasi manusia, dengan munculnya, setelah perang imperialis, fenomena baru yang masif mengenai pengungsi, ekspatriat, dan populasi yang terpaksa mengungsi secara brutal.
Karl Marx, sejak awal, telah melontarkan kritik yang menghancurkan terhadap Declaration des droits de lhomme et ducitoyen Revolusi Perancis, dengan pemisahan yang mengasingkan dan mengasingkan antara manusia abstrak dan warga negara, individu borjuis swasta. Arendt menegaskan kritik ini dengan membuat pernyataan yang tepat dan krusial dalam analisisnya mengenai gelombang besar pengungsi di era imperialis: Konsep hak asasi manusia yang didasarkan pada dugaan keberadaan manusia itu sendiri hancur ketika mereka yang memproklamirkannya. dihadapkan untuk pertama kalinya dengan manusia yang benar-benar telah kehilangan semua kualitas dan hubungan khusus lainnya, terlepas dari kenyataan murni sebagai manusia.
