Namun persoalan yang sudah dilembagakan dan patut mendapat perhatian dan diterima hanya sebatas acuan keputusan politik. Ia mengkondisikan keputusan namun tidak menentukannya, mengarahkannya menuju suatu topik namun tidak menyebabkan atau mengendalikannya dalam arti sempit. Ketertarikan dalam mempengaruhi keputusan adalah pendapat yang menentukan dan menentukan makna kognitif dan praktis dari suatu topik, mengkonseptualisasikannya sebagai objek pengetahuan tertentu dan, sesuai dengan konsepnya, memperdebatkan keputusan yang bersangkutan.
Kini, opini dirumuskan dari berbagai ekspektasi evaluatif para pembuat opini dan, khususnya, dari berbagai perspektif rasional mereka: ilmiah, hukum, sejarah, etika, teknis Semuanya, menurut pendekatannya, menentukan isinya. pendapat, keputusan berdasarkan alasan preskriptif atau alasan kelayakan ilmiah-teknis. Pendapat mematuhi aturan pengambilan keputusan yang berbeda. Dengan cara ini, integrasinya ke dalam konsensus umum praktis tidak mungkin dilakukan. Namun, berbagai aturan pengambilan keputusan yang berperan dalam opini publik memperkaya stok informasi mengenai subjek keputusan politik dan berkontribusi dalam membuat daftar dan memurnikan berbagai pilihan serta menetapkan serangkaian keputusan yang mungkin memiliki makna dan validitas. waktu subsistem politik.
Fungsi politik utama dari opini publik adalah untuk memilih pilihan-pilihan politik yang mungkin dilakukan dan, karena operasi mendasar ini, opini publik merupakan instrumen tambahan dalam seleksi. Setiap pendapat tertentu yang dikeluarkan merupakan suatu pilihan di antara kemungkinan-kemungkinan pilihan. Rangkaian perjanjian tersebut, baik secara konsensus atau tidak, memberikan banyak pilihan yang memenuhi syarat bagi undang-undang dan pemerintah. Namun, keputusan politik tidak lagi menjadi atribut opini publik, dan bukan karena fakta empiris mengenai perbedaan dan kontradiksi internalnya, melainkan karena adanya diferensiasi dan spesifikasi (kompleksitas) yang diperlukan dari sistem sosial secara keseluruhan dan subsistem politik secara keseluruhan.
Diferensiasi dan kekhususan merupakan kondisi yang tanpanya realitas yang secara filosofis didefinisikan sebagai masyarakat sipil dan masyarakat politik tidak akan mampu menyelesaikan tekanan yang terus menerus dan semakin meningkat yang datang dari dunia lingkungan internal dan eksternal, dan tidak akan bisa eksis.
Di luar pernyataan-pernyataan ini, yang berakar pada teori sistematis Luhmann, penulis ini bertujuan untuk mempertanyakan ketidakpedulian antara opini publik dan keputusan politik, yang merupakan ciri khas tradisi politik. Menganggap saat ini kesinambungan antara opini dan keputusan tidak dapat dipertahankan. Sistem sosial dan subsistem politik harus mendorong diferensiasi dan spesialisasi internal fungsi dan peran mereka untuk menghadapi kompleksitas lingkungan yang mendesak, tekanan yang dihadapi oleh masyarakat. pengambilan keputusan. Meningkatnya diferensiasi internal dan, sebagai akibatnya, berkurangnya kapasitas kognitif dan operasional dari masing-masing peran menyebabkan setiap aktor memiliki sejumlah informasi di hadapannya dan, oleh karena itu, kemungkinan pengalaman dan tindakan, yang mereka paksakan secara kognitif. dan pilihan perilaku.
Saat ini, para pembuat opini mengungkapkan dalam opini publiknya hanya pilihan antara opini dan pilihan yang mereka bisa, sesuai dengan kompetensi, isu, dan perdebatan mereka yang terspesialisasi dan berkurang. Oleh karena itu, para pembuat undang-undang dan penguasa tidak boleh dengan bodohnya mencoba membuat keputusan yang mewakili keseluruhan. Peran legislatif dan pemerintahan  bersifat spesifik dan tunggal, namun kekhususannya terletak pada, melalui aparatus informasi dan prosedur deliberatif (opini publik adalah milik mereka), dalam menghasilkan keputusan yang mengikat seluruh masyarakat.Â
Jelaslah  untuk memenuhi fungsi pengambilan keputusan, diperlukan adanya komunikasi politik, melalui masalah, dengan audiens sasarannya. Jika tidak, fungsinya akan berjalan dalam ruang hampa dan tidak akan memberikan manfaat berarti bagi sistem politik. Namun, di sisi lain, peraturan perundang-undangan dan pemerintah tidak dapat menemukan selain kuantitas dan keragaman pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Hal ini  memaksa mereka untuk membuat pilihan di antara pilihan-pilihan yang ada. Kesimpulannya, tidak ada kesewenang-wenangan mutlak dalam keputusan pemerintah, karena mengacu pada persoalan, namun keputusan  tidak ditentukan oleh pendapat apa pun. Legitimasi keputusan tidak dapat lagi bergantung pada keterwakilan umum yang tidak dapat dicapai.
Hal ini hanya dapat didasarkan pada kenyataan  ia tidak bebas, sewenang-wenang, dan  layanannya berorientasi pada isu-isu yang dibahas. Legitimasi peran-nya tidak lagi bergantung pada opini publik, melainkan pada proses pemilihan pemimpin dan komunikasi antara pemimpin dan isu-isu opini. Opini publik yang melemahkan legitimasi suatu pemerintah dan berujung pada pengunduran diri pemerintah menunjukkan, lebih dari segalanya, kepemimpinan yang tidak produktif dan tidak berfungsi, dalam arti kurangnya komunikasi politik, manfaat yang tidak sesuai dengan harapan, atau harapan yang tidak memberikan manfaat yang sesuai. Satu-satunya efektivitas opini publik adalah negatif; kurangnya perhatiannya, penarikan diri dari komunikasi, keeksentrikan,  kritiknya terhadap kepemimpinan karena menghambat atau menghindari masalah.
Oleh karena itu, komunikasi dengan opini melalui topik sangatlah penting, daripada membuat keputusan berdasarkan opini. Penekanan pada diferensiasi dan spesialisasi peran dalam sistem politik menjadi sedemikian rupa sehingga pernyataan : produksi, penggunaan dan kelanjutan tema opini publik menjadi hak prerogatif politisi profesional bukanlah sebuah skandal., Â dipersiapkan secara tepat untuk tujuan ini;
Hanya dalam diri Luhmann beberapa kenangan hukum dan etika masih tersisa dari tradisi Eropa Lama, meskipun diubah menjadi aturan prosedur atau alasan pragmatis. Misalnya pernyataan  keputusan politik harus bersifat publik, harus interaktif dan tidak manipulatif atau sulit dipahami. Komunikasi sepihak, yang menghilangkan isu tersebut dari perhatian publik atau menghambat penerbitan dan perdebatan pendapat, merupakan komunikasi yang harus ditentang, bukan karena alasan utama hukum atau etika, namun karena alasan fungsional sistem politik. Perundang-undangan dan pemerintah akan kehilangan arti jika keduanya tidak saling mengharapkan manfaat secara timbal balik. Penting  untuk menentang penghindaran sebagian suatu permasalahan, mengingat ketidakmungkinan penghapusan total permasalahan tersebut.
Penghindaran sebagian (partial evasion) terjadi ketika topik tersebut terlambat diangkat ke dalam perhatian opini, dengan pembatasan pada aspek-aspek tertentu, atau ketika, seperti yang biasa terjadi di media, perbedaan antara topik dan premis tidak ditetapkan, yakni ketika topik tersebut disajikan. isu dengan proposisi awal sedemikian rupa sehingga kondisi mendasar dan pertanyaan awal tertentu dianggap sudah diselesaikan sebelumnya dan, berdasarkan dugaan  proposisi tersebut sudah terbukti dengan sendirinya, dikeluarkan dari opini dan diskusi (misalnya, isu keamanan nasional disajikan dengan premis yang tidak diragukan lagi yang menentang gerakan politik tertentu atau mendukung keberpihakan internasional). Pertimbangan terakhir ini setidaknya menarik perhatian pada fakta  prosedur fungsional dan pelembagaan peran tidak bisa kurang dari norma etika dan hukum.
