Konstruksi Ruang Publik, dan Opini Publik (3)
Manusia tidak bisa berkomunikasi; bahkan otak mereka pun tidak bisa berkomunikasi; bahkan pikiran sadar mereka pun tidak dapat berkomunikasi. Hanya komunikasi yang dapat berkomunikasi.(Niklas Luhmann)
Penataan komunikasi politik melalui tema berarti pelembagaan tema dan dalam pelembagaannya terletak sifat publik dari tema tersebut. Luhmann mengambil jalan memutar yang panjang untuk membangun kesetaraan antara kelembagaan dan publisitas isu-isu tersebut, sebuah operasi yang memungkinkan dia untuk menyelamatkan dan mendefinisikan kembali apa yang dipahami tradisi sebagai ruang publik dan opini publik. Makna tradisional kehidupan publik di mana kekhasan restriktif dari psikologi swasta, etika keluarga, adat istiadat komunitas, dan kepentingan sosial tunggal dari kelompok sosial eksklusif hidup dan dinetralkan, saat ini hanya dapat dilestarikan melalui pelembagaan topik-topik kehidupan publik. pendapat. Kini, permasalahan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai permasalahan yang dilembagakan jika dan sejauh ketersediaan untuk menangani permasalahan tersebut dalam proses komunikasi dapat diperkirakan. Sifat publik kemudian akan menjadi anggapan penerimaan suatu isu.
Sejak awal perlu diperhatikan  iklan tidak ada hubungannya dengan universalitas suatu opini melalui kebenaran argumen rasionalnya, namun lebih pada anggapan  subjek yang akan diberi opini dapat diterima secara universal. Yang menentukan adalah perhatian umum dan penerimaan suatu topik. Asumsi mengenai penerimaan dan pengalamatan suatu topik tidak memerlukan dan tidak dapat didasarkan pada informasi awal yang terperinci tentang kondisi dan harapan unik dari masing-masing penerima atau lawan bicara. Ini akan menjadi klaim yang tidak masuk akal. Hal ini dapat didasarkan pada asumsi,  dengan mengabstraksikan keadaan kehidupan pribadi tertentu dan peran yang dimainkan dalam subsistem lain dari interaksi sosial tertentu (keluarga, gereja, komunitas ilmiah, bisnis, dll...), terdapat isu-isu yang menarik dan umum. Dengan kata lain, anggapan tersebut dapat didasarkan pada pedoman organisasi atau gambaran peran spesifik sistem (politik).
Artinya, anggapan  topik ini dapat diterima secara umum berkaitan dengan peran politik yang dilembagakan pada saat tertentu dalam sistem politik dan, khususnya, dengan bentuk organisasi produksi dan distribusi barang dan jasa (masalah ketenagakerjaan, pekerjaan, kesehatan, pangan, lingkungan alam, keadilan), dengan bentuk pengorganisasian tuntutan universal hidup berdampingan sosial (masalah keamanan, kejahatan, perang, properti, berbagai isi norma-norma sipil saat ini),  dengan prosedur yang ditetapkan untuk menghasilkan norma hukum dan keputusan pemerintah (masalah demokrasi, proses pemilu, administrasi peradilan, desentralisasi, program partai politik). Repertoar tema-tema kelembagaan dalam suatu sistem politik merupakan persoalan empiris dan bukan sesuatu yang dapat dideduksi dari prinsip-prinsip.
Opini publik, yang dikonsep ulang sebagai isu institusional, membatasi respons politik dalam arti isu tersebut dan, dengan cara ini, mengontrol dan membatasi kesewenang-wenangan keputusan politik. Kemungkinan yang mungkin terjadi secara hukum dan politik kemudian dapat dikurangi melalui penerimaan umum terhadap pentingnya isu tersebut, tanpa memerlukan konsensus pendapat yang jujur dan umum. Dalam anggapan  subjek tersebut dapat diterima secara umum, saat ini, dalam kekinian politik, terletak satu-satunya cara untuk menyelamatkan, mengatasinya, karakter universal yang awalnya dikaitkan dengan opini publik yang terbentuk secara rasional.
Dan pada anggapan yang sama, yang mustahil untuk diduga tanpa mengabaikan karakteristik psikologis para aktor, kondisi kehidupan mereka yang unik atau peran lain yang mereka mainkan dalam subsistem aksi sosial yang lebih terbatas, bersandar pada sifat publik dari topik tersebut dan, melalui hal tersebut, mediasi, yaitu opini. Artinya, topik-topik opini publik disusun dengan cara yang relatif independen dari konteksnya dan, oleh karena itu, secara abstrak. Justru karena abstraksi topik opini publik, identitas dan transmisibilitasnya dapat ditetapkan, serta topik tersebut dapat diperlakukan secara beragam tergantung konteksnya.
Perkembangan teoretis penting lainnya dari Luhmann menyangkut perbedaan antara aturan perhatian dan aturan pengambilan keputusan. Premis pembedaan ini didasarkan pada kenyataan  perhatian adalah hal yang langka, karena diferensiasi sistem sosial yang berlipat ganda dan terus-menerus ke dalam subsistem-subsistem spesifik, subsistem-subsistem tersebut dalam peran khusus dan subsistem-subsistem tersebut dalam operasi dan aturan teknis yang berbeda.. Kesadaran tidak serta merta memberikan perhatian yang intens dan terus-menerus terhadap proses-proses subsistem politik, melainkan wajib mendistribusikan dan memprioritaskan fokus perhatiannya dalam peran dan situasi aksi sosial yang beragam dan terus berubah.
Upaya intelijen harus didistribusikan secara merata ke seluruh bidang interaksi sosial dalam masyarakat yang kompleks. Modalitas eksistensi sosial yang ada saat ini menyebabkan kurangnya perhatian terhadap isu-isu yang, bagi nasib sistem politik, jauh lebih berbahaya daripada perbedaan pendapat. Topik-topik yang dapat diakses dan diterima masyarakat umum tidak secara jelas menentukan isi opini, apalagi konsensus. Hal ini mungkin merupakan tahap persiapan untuk konfigurasi opini dan, pada akhirnya, kesepakatan umum dan konsensus. Fungsi pertamanya hanya untuk membangkitkan dan menarik perhatian politik dan dengan cara ini menggerakkan komunikasi politik, pertukaran antara ekspektasi perilaku masyarakat, yang nyata dan yang diperdebatkan, dan tanggapan keputusan dari undang-undang dan pemerintah.
Fungsi tema yang kedua, selain untuk menjalin komunikasi politik, adalah untuk memicu banyaknya dan beragam pendapat tentang apa yang harus diputuskan atau bagaimana keputusan itu harus dilaksanakan, sekaligus memberikan keterkaitan makna pada pendapat-pendapat tersebut, mengintegrasikannya. secara hermeneutis. Hal ini membuat Luhmann menyimpulkan:
Hal ini menunjukkan  sistem politik, karena didasarkan pada opini publik, tidak harus sepenuhnya terintegrasi berdasarkan aturan pengambilan keputusan, namun berdasarkan aturan perhatian. Dalam kasus apa pun, peraturan perawatan menawarkan, dari sudut pandang sosial, kemungkinan akses seluas-luasnya dan kekuatan integrasi terbesar; Mereka bisa dan bahkan harus sama  bagi mereka yang bertindak mengikuti aturan pengambilan keputusan yang berbeda;
