Pemisahan  negara dan agama. Tidak mungkin membuat pernyataan umum tentang hubungan antara Islam politik dan demokrasi; aliran agama dan sistem negara di dunia Islam terlalu beragam. Namun di beberapa negara, Islam bukan sekedar agama, namun  tatanan dasar dari sistem politik itu sendiri.Banyak masyarakat di dunia Islam tidak memiliki tradisi kebebasan pribadi, intelektual, ekonomi dan politik yang dapat mendorong proses perubahan fundamental yang cepat. Demokratisasi meskipun demikian, proses demokratisasi dapat terjadi di masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
 Di Mesir, Tunisia dan Libya, sebagian dari masyarakat sipil yang melakukan protes pada awalnya berhasil mengatasi pemerintahan otokratis atau diktator. Namun, prasyarat untuk mengembangkan struktur demokrasi yang stabil tidak ada: masyarakat sipil belum berkembang dengan baik, dan persaingan antar aliran agama yang berbeda dalam Islam serta konflik sosial dan etnis menghambat proses transisi dan menyebabkan kemunduran yang parah.
Agama dan gereja merupakan bagian dari masyarakat sipil yang otonom. Namun, persyaratan untuk memisahkan agama dan politik berlaku di semua negara demokrasi Barat. Inilah perbedaan utama bagi banyak masyarakat Arab dan Asia. Hubungan antara demokrasi dan agama di dalamnya berbeda karena belum ada proses sejarah pencerahan dan sekularisasi yang sebanding. Tradisi Konfusianisme, Budha, dan Hindu, misalnya, pada dasarnya tidak anti-demokrasi, seperti yang terlihat pada contoh di Jepang dan India. Namun di wilayah Asia dan Arab terdapat aliran keagamaan yang lebih memilih bentuk pemerintahan yang lebih hierarkis dan otoriter.
Bahaya polarisasi sosial dan politik menjadi sangat besar ketika kelompok imigran mengasingkan diri atau dikucilkan dari kelompok masyarakat tuan rumah karena mereka menentang imigrasi dan melihat masalah integrasi sebagai hambatan yang tidak dapat diatasi dalam mencapai hidup berdampingan secara sosial. Situasi menjadi sangat eksplosif ketika konflik sosial, ekonomi, etnis, dan agama-budaya saling tumpang tindih. Jika sub-budaya ini menciptakan identitas mereka sendiri yang kuat, membedakan diri mereka dari orang lain dan menuntut pengakuan atas perbedaan mereka dalam institusi politik, maka negara-negara demokrasi akan berada dalam tekanan yang besar. Pelestarian identitas tertentu berbenturan dengan kebutuhan untuk bernegosiasi dan berkompromi dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis.Â
Sama pentingnya dengan masyarakat sipil yang terbuka dan budaya politik yang dinamis bagi demokrasi, konsensus dasar yang menyeluruh antara masing-masing kelompok sosial  diperlukan. Masyarakat modern telah menjadi sangat plural secara internal; masyarakat imigrasi membentuk sub-budaya yang berbeda berdasarkan karakteristik linguistik, budaya, agama, etnis atau regional. Namun, kekuatan-kekuatan ini mengalami kemunduran yang signifikan pada tahun 2016 akibat upaya kudeta yang dilakukan oleh sebagian militer. Sejak saat itu, tingginya jumlah penangkapan, penangguhan sebagian hak-hak dasar serta penghapusan kelompok oposisi dan hambatan terhadap kebebasan pers telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pembentukan kembali struktur demokrasi yang bersifat otoriter-presidensial.
Misalnya si Turki, di mana negara sekuler dengan pemisahan negara dan agama muncul di bawah pengaruh pendiri negara, Kemal Atatrk, pada tahun 1923, berulang kali terjadi konflik antara pendukung gagasan agama-budaya konservatif dan kaum modernis. Yang terakhir ini menuntut kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak sipil serta prinsip-prinsip dasar demokrasi yaitu kebebasan berekspresi, berkumpul dan peran bebas pers.
Di satu sisi, perekonomian bebas menciptakan kemakmuran. Dan hal ini hampir menjadi jaminan bagi demokrasi: semakin kaya suatu negara, semakin besar peluang terbentuknya konstitusi negara yang demokratis. Ekonomi pasar yang terus makmur meningkatkan kemungkinan negara otokratis atau semi-demokratis dapat berkembang menjadi negara demokrasi penuh. berulang kali dirujuk. Namun, hubungan antara ekonomi pasar dan demokrasi masih kontroversial. Banyak negara demokrasi yang lebih tua memiliki sistem ekonomi yang liberal, meskipun tidak selalu bebas negara, dan mereka merupakan negara yang relatif kaya. Namun, ekonomi pasar kapitalis  dapat ditemukan di rezim semi-demokratis dan otoriter seperti Tiongkok. Dan negara-negara yang telah melakukan transisi dari perekonomian terencana sosialis ke perekonomian pasar dalam beberapa dekade terakhir terkadang hanya melakukan transisi dalam kondisi yang dapat disebut sebagai kondisi semi-demokratis. keberadaan tatanan ekonomi pasar Sebagai syarat bagi demokrasi yang stabil,
Salah satu cara integrasi politik  dapat dilakukan dengan melibatkan perwakilan kelompok minoritas dalam prosedur pemungutan suara sehingga kepentingan mereka  diperhitungkan dalam masyarakat mayoritas. Namun, selalu ada bahaya  pemberian otonomi khusus dan hak berbahasa  akan melepaskan kekuatan sentrifugal perpecahan (pemisahan). Dalam kasus terburuk, kecenderungan perpecahan ini dapat menyebabkan kondisi yang mirip dengan perang saudara  seperti yang terjadi di Lebanon. Bagaimanapun, mereka memanifestasikan diri mereka dalam konflik permanen. Contohnya adalah gesekan antara kelompok bahasa Flemish dan Walloon di Belgia atau pemberontakan di Spanyol oleh bagian negara yang mengklaim otonomi nasional.
Di sisi lain, pengalaman sejarah menunjukkan  negara-negara demokrasi  telah belajar menghadapi potensi ancaman perekonomian bebas. Ini adalah sistem adaptif yang memungkinkan masalah sosial dan ekonomi dapat didengar dan dipecahkan dalam sistem politik. Dan di Inggris Raya, ketakutan akan infiltrasi asing, perpindahan pekerjaan ke luar negeri, dan hilangnya kedaulatan nasional berujung pada referendum yang memutuskan Brexit, yaitu penarikan diri dari Uni Eropa.
Mekanisme solusi transnasional terkadang hanya dapat dilaksanakan dengan mengorbankan hak kedaulatan demokratis nasional. Di Jerman, misalnya, langkah-langkah transnasional untuk menyelesaikan krisis euro dan keuangan telah menjadi sangat kontroversial sejak tahun 2008. Para kritikus mereka khawatir  negara-negara dan parlemen mereka akan kehilangan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan di Uni Eropa dan Bank Sentral Eropa dan dengan demikian akan mengikis prinsip demokrasi. Potensi risiko serupa  muncul dari globalisasi pasar keuangan, barang dan tenaga kerja, yang cenderung mengurangi pengaruh demokrasi dan kemampuan negara untuk mengatur. Krisis dalam sistem keuangan internasional mempengaruhi dunia negara dan menciptakan krisis bahkan di negara-negara demokratis.
Kemajuan teknologi tidak hanya berkontribusi pada dinamisme ekonomi dan kemakmuran, tetapi  menciptakan krisis struktural, misalnya di pasar tenaga kerja. Contoh terkini adalah teknologi informasi, digital Revolusi. Dampak yang terkait pada produksi industri, industri jasa dan logistik mengubah pasar tenaga kerja dan barang. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan protes di antara mereka yang terkena dampak negatif, yang kemudian menimbulkan kekecewaan terhadap politik dan partai, mempengaruhi perilaku memilih dan tindakan pemerintah, dan pada akhirnya mempengaruhi demokrasi.
Oleh karena itu, ekonomi pasar dan demokrasi berada dalam hubungan yang saling menguatkan, namun tidak lepas dari ketegangan dan konflik. Hal ini dapat berkembang menjadi krisis demokrasi, dimana pasar global yang dideregulasi tidak dapat dipengaruhi oleh politik demokratis, namun permasalahan ekonomi, ekologi, keuangan dan sosial yang diakibatkannya hanya membebani sistem politik dan warga negaranya.
Pada saat yang sama, negara-negara demokrasi modern telah terlibat dalam pembentukan lembaga-lembaga untuk mengendalikan aliran uang dan badan-badan transnasional yang dirancang untuk memperkuat dan memantau pengaturan mandiri sistem ekonomi dan keuangan, meskipun lembaga-lembaga tersebut mungkin tidak selalu atau belum terlihat cukup efisien.
Pengaruh ekonomi terhadap demokrasi. Kriteria keterukuran.  Demokrasi yang tidak lengkap  berkembang sepenuhnya  mencakup masyarakat sipil yang dinamis. Hal ini menciptakan publisitas dan menciptakan bentuk dan arena untuk partisipasi langsung  seringkali di tingkat lokal. Masyarakat sipil yang dinamis menciptakan dan mengartikulasikan nilai-nilai komunitas dan kepentingan sosial  bahkan di luar parlemen. Pemerintah  mempraktikkan pengaturan konflik dan proses pengambilan keputusan serta mengembangkan budaya politik di mana warga negara mendukung demokrasi dan menjadikannya sebagai cara hidup yang dipraktikkan.
