Platon pada buku republik berupa dialog dimulai dengan pertanyaan orang Athena tentang asal usul hukum, apakah hukum berasal dari Tuhan atau manusia. Clinias menyatakan Apollo dianggap sebagai pencetus hukum Kreta, sedangkan Zeus dianggap sebagai pendiri hukum Sparta (teks buku Republik 624a-625a). Pembicaraan beralih ke pertanyaan tentang tujuan pemerintahan. Megillus dan Clinias berpendapat tujuan pemerintah adalah memenangkan perang, karena konflik merupakan kondisi penting bagi seluruh umat manusia (teks buku Republik 625ca-627c).
Karena tujuan mendasarnya adalah kemenangan dalam perang, Clinias dan Megillus berpendapat tujuan utama pendidikan adalah membuat warga negara menjadi berani. Orang Athena menanggapinya dengan menunjukkan rekonsiliasi dan keharmonisan di antara pihak-pihak yang bertikai lebih baik daripada satu kelompok mengalahkan kelompok lain. Hal ini menunjukkan perdamaian lebih unggul daripada kemenangan (teks buku Republik 627c-630d).
Oleh karena itu, sistem pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada menumbuhkan keberanian dalam diri warga negaranya, namun harus mengembangkan kebajikan secara keseluruhan, termasuk tidak hanya keberanian tetapi juga kebijaksanaan, sikap moderat dan keadilan (teks buku Republik 630d-631d). Memang benar, keberanian, menurut orang Athena, adalah kebajikan yang paling tidak penting (teks buku Republik 631d). Tujuan hukum adalah untuk membantu warga negaranya berkembang, dan jalan paling langsung menuju hal ini adalah dengan mengembangkan kebajikan dalam diri mereka.
Dalam diskusi inilah orang Athena membuat perbedaan penting antara barang-barang "ilahi" dan "manusia". Kebaikan ilahi adalah kebajikan, sedangkan kebaikan manusia adalah hal-hal seperti kesehatan, kekuatan, kekayaan, dan kecantikan. Barang-barang Ilahi lebih unggul daripada barang-barang manusia karena barang-barang manusia bergantung pada barang-barang ilahi, tetapi barang-barang ilahi tidak bergantung pada apa pun. Idenya adalah kebajikan selalu memberikan kontribusi terhadap kemajuan manusia, namun hal-hal yang secara umum dianggap demikian, seperti kekayaan dan keindahan, tidak akan memberikan kontribusi kecuali seseorang memiliki kebajikan. Faktanya, hal-hal seperti kecantikan dan kekayaan di tangan orang yang korup akan memungkinkan dia bertindak sedemikian rupa sehingga berujung pada kegagalan.
Kini setelah pentingnya kebajikan diketahui, orang Athena menantang lawan bicaranya untuk mengidentifikasi hukum dan adat istiadat di kota asal mereka yang mengembangkan kebajikan. Megillus dengan mudah mengidentifikasi praktik Spartan yang menumbuhkan keberanian. Metode pendidikan Spartan terutama berfokus pada memaparkan warga negara pada rasa takut dan kesakitan sehingga mereka dapat mengembangkan perlawanan terhadap masing-masing rasa takut dan kesakitan (teks buku Republik 633b-c). Orang Athena menanggapinya dengan menunjukkan praktik ini tidak mengembangkan perlawanan terhadap hasrat dan kesenangan. Dia berpendapat Spartan hanya memiliki sebagian keberanian karena keberanian penuh tidak hanya melibatkan mengatasi rasa takut dan rasa sakit, tetapi juga keinginan dan kesenangan (teks buku Republik 633c-d).
Teks buku Republik Platon (nomoi) atau Undang-Undang mempunyai banyak kesamaan, mereka yang membaca Undang-undang setelah membaca Republik kemungkinan besar akan terkejut dengan apa yang mereka temukan karena teks-teks ini berbeda dalam hal isi dan gaya. Dari segi gaya, Hukum memiliki kualitas sastra yang jauh lebih rendah dibandingkan mahakarya Platon, Republik . Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta Undang-Undang mengatur rincian kebijakan hukum dan pemerintahan, sedangkan Republik tidak; sebaliknya, Republik berfokus pada politik dan etika pada tingkat yang lebih umum. Selain itu, tidak seperti karya Platon lainnya, karakter Socrates tidak ada dalam Hukum .
Sekarang beralih ke konten, di Republik , Socrates mengembangkan kota yang ideal, yang disebut sebagai Callipolis (secara harfiah, kota yang indah atau mulia). Callipolis terdiri dari tiga kelas: kelas pekerja dalam jumlah besar yang terdiri dari petani dan pengrajin, kelas militer terpelajar, dan sejumlah kecil filsuf elit yang akan memerintah kota. Kelas militer dan penguasa disebut "penjaga", dan mereka tidak akan memiliki properti pribadi apa pun. Memang benar, mereka akan memiliki semua kesamaan termasuk perempuan, laki-laki, dan anak-anak.
Berbeda dengan Callipolis, kepemilikan pribadi diperbolehkan di seluruh Magnesia dan kekuasaan politik menyebar ke seluruh kota. Perbedaan penting lainnya adalah hanya para filsuf yang memiliki kebajikan yang berkembang sepenuhnya di Republik ( dan di Phaedo ) sedangkan dalam Hukum , orang Athena mengatakan undang-undang yang benar bertujuan untuk mengembangkan kebajikan di seluruh warga negara (teks buku Republik Platon 1.630d, 4.705d, 4.407d, 6.770c, 12.962b). Yang pasti, struktur politik Callipolis menjamin perilaku yang benar dari seluruh warga negara.
Namun, karena kebajikan yang utuh melibatkan pengetahuan, yang hanya dimiliki oleh para filsuf, maka orang yang bukan filsuf hanya dapat memperkirakan kebajikan. Dengan kata lain, Undang-undang tampaknya lebih mengungkapkan optimisme dibandingkan Republik sehubungan dengan kemampuan rata-rata warga negara untuk menjadi berbudi luhur.
Hal ini membuat pembaca bertanya-tanya apa yang bisa menjelaskan perbedaan nyata ini. Meskipun banyak jawaban yang berbeda telah disajikan, jawaban yang paling umum adalah teks-teks tersebut ditulis untuk dua tujuan yang berbeda. Republik mewakili visi ideal Platon tentang utopia politik, sedangkan Hukum mewakili visinya tentang kota terbaik yang dapat dicapai mengingat kelemahan sifat manusia . Aristotle, misalnya, berpendapat Republik dan Undang-Undang memiliki banyak ciri yang sama, namun Undang-undang tersebut menawarkan suatu sistem yang lebih mampu untuk diadopsi secara umum ( teks buku Republik Platon Politik 2.6.1265a-b). Banyak analis mendukung pembacaan ini dengan menunjukkan Magnesia dikatakan sebagai kota terbaik kedua, dengan kota yang ideal adalah kota dimana perempuan, anak-anak dan harta benda dimiliki bersama (teks buku Republik Platon Nomoi 5.739a-740a ) .
Selain itu, penafsiran ini menjelaskan mengapa Undang-Undang ini menjelaskan secara lebih rinci mengenai aktivitas sehari-hari dibandingkan dengan yang dilakukan Republik . Karena Callipolis adalah sebuah utopia yang tidak dapat dicapai, tidak ada gunanya membahas adat istiadat secara mendetail, tetapi karena Magnesia dapat dicapai, ini adalah proyek yang berharga. Trevor Saunders menangkap inti dari penafsiran ini ketika ia mengatakan, " Republik hanya menyajikan cita-cita teoretis Undang-undang tersebut pada dasarnya menggambarkan Republik yang dimodifikasi dan diwujudkan dalam kondisi dunia ini"
Jawaban alternatifnya adalah Platon berubah pikiran. Dalam pembacaan ini, pandangan-pandangan yang dipertahankan dalam Undang-undang merupakan suatu kemajuan atas gagasan-gagasan yang diungkapkan dalam Republik . Pembacaan ini menyangkal 5.739a-740a memberikan dukungan terhadap klaim Callipolis adalah kota yang ideal. Sebenarnya, bagian tersebut hanya mengatakan kota yang ideal adalah kota dimana segala sesuatunya dimiliki secara bersama, dan di Callipolis hanya para penjaganya yang memiliki kesamaan.
Hal ini memberikan kepercayaan pada pemikiran kota ideal yang dijelaskan dalam Undang-undang berpendapat perspektif baru ini adalah hasil dari perubahan pemikiran Platon tentang psikologi, meninggalkan pandangan Republik di mana jiwa memiliki bagian dan menggantinya dengan konsepsi yang lebih terpadu tentang keagenan dan motivasi manusia. Namun, para pembaca harus menyadari ini hanyalah diskusi sepintas mengenai sebuah isu yang sangat besar dan penting ada banyak cara lain untuk menjelaskan perbedaan di antara kedua teks tersebut.
Hukum terdiri dari dua belas buku . Buku 1 dan 2 pada buku Platon mengupas apa tujuan pemerintahan. Eksplorasi ini berupa evaluasi komparatif terhadap praktik-praktik yang terdapat di daerah asal lawan bicara. Melalui diskusi ini, gambaran awal tentang pendidikan dan kebajikan ditawarkan.
Buku 3 membahas asal usul pemerintahan dan manfaat berbagai konstitusi. Pada akhir Buku 3, terungkap Clinias bertugas mengembangkan kode hukum untuk koloni baru Kreta, Magnesia. Setelah membahas populasi dan geografi Magnesia yang sesuai, Buku 4 menganalisis metode yang benar dalam membuat undang-undang. Buku 5 dimulai dengan berbagai pelajaran moral dan kemudian beralih ke kisah tentang tata cara yang benar dalam mendirikan Magnesia dan mendistribusikan tanah di dalamnya.
Buku 6 menyajikan rincian berbagai jabatan dan jabatan hukum di Magnesia dan diakhiri dengan pembahasan pernikahan. Buku 7 dan 8 membahas tentang pendidikan musik dan jasmani warga. Buku 8 diakhiri dengan pembahasan tentang seksualitas dan ekonomi. Buku 9 memperkenalkan hukum pidana dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan ketika menentukan hukuman. Buku 10 membahas undang-undang tentang ketidaksalehan dan menyajikan penjelasan tentang teologi. Buku 11 dan 12 dilanjutkan dengan kitab undang-undang. Hukum ini diakhiri dengan penjelasan tentang "Dewan Malam".
Hal ini mengarah pada penyelidikan tentang kebiasaan apa yang dimiliki Sparta dan Kreta dalam mengembangkan sikap moderat. Megillus mengungkapkan ketidakpastiannya, namun menyarankan hal itu mungkin ada hubungannya dengan senam dan makan bersama (pada dasarnya klub yang semuanya laki-laki dengan penekanan pada militer). Percakapan menjadi kontroversial karena orang Athena mengatakan praktik-praktik ini adalah penyebab reputasi Dorian atas perjantanan, homoseksualitas, dan pengejaran kesenangan yang kejam (teks buku Republik 636a-e) atau sikap alternatif terhadap praktik ini, Phaedrus dan Simposium .)
Megillus membela kaum bangsawan Spartan, menyatakan mereka tidak mabuk dan mereka akan memukuli pemabuk mana pun yang mereka temui meskipun itu adalah pemabuk. selama festival Dionysus (636e-637a). Orang Athena berpendapat ini adalah praktik yang buruk, karena dalam kondisi yang tepat, mabuk dapat membantu seseorang menumbuhkan sikap moderat dan berani.
Pada sisi lain logika secara eksklusif berkaitan dengan konteks pembenaran, dari sudut pandang pembenaran eksternal dari sudut pandang formal dan mengambil prinsip deduksi sebagai kriteria kebenaran. Dengan cara ini, ruang lingkup logika dikonfigurasikan dan, oleh karena itu, batasannya:
Logika tidak mengatakan apa pun tentang konteks penemuan atau penjelasan argumen dan tidak mengatakan kapan premis suatu argumen benar. Ia hanya mengatakan dalam kondisi apa mereka benar dan, oleh karena itu, kesimpulannya harus diterima. Namun suatu argumentasi yang sahih harus dimulai dari premis-premis yang benar, yaitu jika premis-premis yang benar tersebut tidak ada, maka kesimpulan yang benar tidak akan tercapai dan hakim akan mempunyai keterbatasan dalam mengambil keputusan yang benar karena tidak dapat dipastikan argumen-argumen tersebut valid. .
Logika berurusan dengan argumen-argumen yang premis-premisnya menjamin kesimpulannya, namun tidak berurusan dengan argumen-argumen non-deduktif, yang premis-premisnya bisa menjadi alasan yang baik untuk menerima kesimpulan tersebut. Tentunya dalil-dalil tersebut menjadi landasan Undang-undang, yaitu jika dalil-dalil tersebut tidak memberikan suatu premis, maka kesimpulan yang jujur tidak dapat diperoleh
Ahli hukum bertanggung jawab untuk menentukan makna norma-norma hukum untuk menentukan ruang lingkupnya untuk kasus-kasus tertentu. Dia bertanggung jawab untuk menafsirkan aturan dan membuat keputusan berdasarkan aturan tersebut. Tiga aspek penting yang menonjol ketika mengeluarkan keputusan: pertama, aktivitas profesional para ahli hukum mungkin bertujuan untuk memberikan informasi tentang ruang lingkup suatu norma hukum; karena hakim telah menyelesaikan kasus-kasus lain, cara dia menafsirkannya dikonsultasikan. hakim. Kedua, para ahli hukum mungkin berorientasi untuk menerapkan atau campur tangan dalam penerapan norma pada kasus-kasus tertentu.
Ketiga, tugas hakim adalah menerapkan Undang-Undang pada suatu perkara tertentu, disertai penjelasan atau justifikasi mengapa ia mengambil keputusan tersebut, karena tidak bisa sembarangan dan harus selalu berpegang pada supremasi hukum. Pembenaran akan mengungkapkan alasan faktual dan hukum yang mendasari keputusan tersebut, serta indikasi nilai yang diberikan pada bukti tersebut. Daftar sederhana dokumen proses atau penyebutan persyaratan para pihak tidak akan menggantikan pembenaran, dalam hal apa pun.
Keputusan hukum apa pun yang tidak memiliki dasar melanggar hak pembelaan konstitusional. Dasar keputusan pengadilan adalah logis jika konsisten; Pernyataan-pernyataan, kesimpulan-kesimpulan itu harus saling berkorelasi dan selaras, yaitu putusan-putusan yang mengandung landasan tidak boleh saling bertentangan, karena bila hal itu terjadi maka dengan sendirinya batal. Demikian pula pembuktiannya harus konsisten, yaitu setiap pernyataan atau penolakan harus sesuai dengan satu atau beberapa bukti tertentu, yang darinya dapat disimpulkan kesimpulan tersebut. Yang terakhir, benar jika didasarkan pada bukti otentik dan bukan pada unsur-unsur yang tidak ada atau dipalsukan, dan yang lebih buruk lagi, bertentangan dengan hukum.
Dan logika akan membantu pengambilan keputusan melalui skema formal. Misalnya seseorang harus memulai dari sesuatu yang ditunjukkan oleh norma kemudian harus diperhatikan fakta-fakta khusus dari setiap perkara untuk akhirnya mengambil keputusan.Dalam contoh ini, pernyataan pertama ditetapkan oleh pembuat undang-undang berdasarkan norma yang harus dilambangkan. . Pernyataan kedua adalah fakta-fakta yang ditentukan secara empiris oleh penanggung jawab perkara seperti jaksa, penyidik, dan lain-lain, yang mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan undang-undang. Pernyataan ketiga secara logis mengikuti dua pernyataan sebelumnya, oleh karena itu, untuk mendapatkan kesimpulan yang benar, harus ditentukan apakah pernyataan tersebut secara logis mengikuti premis-premisnya.
Oleh karena itu, logika melibatkan studi tentang hubungan konsekuensi dan dengan demikian pada dasarnya tertarik pada validitas penalaran. Untuk menerapkan logika dalam pembenaran putusan pengadilan, kita harus memperhatikan: gagasan argumentasi, karena penting untuk mempertimbangkan hubungan antara premis dan kesimpulan; perlu diingat argumen induktif tidak selalu memberikan dasar yang cukup untuk suatu kesimpulan; dan menangani fakta dengan tepat.
Kesulitan-kesulitan yang mendasari pengambilan keputusan, jika dilihat dari sudut pandang teori keputusan rasional, mengacu pada masalah bagaimana membenarkan keputusan yang diambil. Kalau kita menganggap tugas hakim adalah menilai fakta berdasarkan hukum, bukan yang lain. Hal ini harus menggunakan logika agar lebih terjaminnya kepastian putusan karena bertugas menyelesaikan suatu perbuatan tertentu melalui penerbitan putusan yang sah menurut undang-undang, yang akan dihormati dan dilaksanakan karena negara memberikan yurisdiksi kepada hakim. agar hal ini dapat terpenuhi.
Dalil-dalil hukum yang dikemukakan oleh hakim bertujuan untuk membujuk para pihak agar menyadari melalui dalil-dalilnya mereka dapat kalah, karena dalil-dalil tersebut akan menjadi landasan-landasan yang dapat membawa pada kesimpulan sesuatu yang menguntungkan atau tidak menguntungkan seseorang. Berdebat berarti menyusun pemikiran. Untuk itu ada serangkaian aturan karena argumennya harus masuk akal dan dapat meyakinkan penerimanya. Sebelumnya, argumen diyakini sebagai silogisme klasik Aristotelian: premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Sekarang, kalimat tersebut merupakan kumpulan argumen.
Ada jawaban "n" karena penalaran hukum bersifat praktis. Ketika seseorang mengambil keputusan, hendaknya selalu memikirkan jalan lain yang dimilikinya dan tidak terpaku pada satu jalan saja, karena penafsiran saat ini begitu luas sehingga mengarah pada pandangan ada banyak jalan, namun selain penafsiran. atau eksposisi argumen, hal ini harus dibuktikan dengan sistem bukti untuk memberikan kekuatan yang lebih besar pada argumen tersebut. Penalaran hukum adalah penafsiran dan penilaian setiap orang yang mengambil keputusan, selalu sesuai dengan Undang-undang.
Berdebat melibatkan penataan rangkaian pemikiran yang koheren. Saat ini premis mayor dan premis minor dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Akan bersifat eksternal ketika untuk memvalidasi (menafsirkan) premis mayor dan premis minor harus dibenarkan dengan pembuktian.
Permintaan lisan atau tertulis harus memuat penjelasan. Harus diperhatikan logika hukum memainkan peranan yang mendasar, sampai-sampai beberapa penulis menganggap logika sebagai yurisprudensi yang digeneralisasi. Argumentasi tersebut, untuk dikembangkan, didorong oleh logika karena mengikuti parameter-parameter yang akan membantunya menghasilkan sebuah kalimat yang sesuai dengan Undang-undang. Logika ada tiga macam, yaitu logika formal, dialektika, dan logika nonformal.
Logika formal memperlakukan argumen sebagai rangkaian proposisi, sedemikian rupa sehingga salah satunya (kesimpulan) merupakan konsekuensi dari proposisi lainnya (premis). Sedangkan bagi teori argumentasi, argumen dipandang tidak hanya sebagai rangkaian proposisi, tetapi sebagai tindakan yang dilakukan melalui bahasa. Untuk berargumen, Anda perlu memberikan alasan yang mendukung apa yang dikatakan, menunjukkan alasan mana yang relevan dan mengapa menyangkal alasan lain akan membenarkan kesimpulan yang berbeda.
Logika hukum didasari oleh Logika Hukum, dimana peraturan harus mempunyai struktur dan ketertiban. Sesuai dengan logika, para ahli hukum harus bertindak berdasarkan refleksi, penalaran, argumentasi dan kehati-hatian. Di sisi lain, argumentasi hukum lebih dari sekedar logika hukum karena berbagai aspek Hukum dipelajari dari berbagai sudut pandang: formal, psikologis, politik, filosofis, dll.
Ada beberapa elemen yang sesuai seperti bahasa, yang merupakan ekspresi penilaian dan memungkinkan hubungan konsep yang koheren. Argumentasi hukumnya menggunakan deduksi, yaitu tata cara yang dimulai dari hal yang umum ke hal yang khusus untuk memperoleh akibat logis, dan induksi, yang dimulai dari hal yang khusus ke hal yang umum, yaitu dari fakta-fakta yang ada sampai pada kesimpulan yang bersifat umum. Logika adalah salah satu alat yang banyak digunakan dalam argumen karena membantu komposisinya. Ini harus menjadi ekspresi penalaran, yang tujuannya adalah untuk meyakinkan. Gunakan teori dalam dialog atau diskusi, gunakan deduksi, induksi, analisis, sintesis, dialektika dan maieutika (mengetahui dari pertanyaan).
Agar logika dapat menganggap suatu argumen benar, ia harus terdiri dari definisi, pembagian (memisahkan bagian-bagian dari keseluruhan), sistem (membuat suatu himpunan teratur dengan komponen-komponennya koheren dan mendukung satu sama lain), harus mengungkapkan alasan dan ditujukan kepada seseorang. untuk meyakinkan.
Para ahli hukum mempertimbangkan argumen dan menganalisisnya ketika membuat keputusan. Argumennya adalah:
Misalnya, mereka menggunakan argumen sebaliknya : yaitu, mereka bermaksud menyimpulkan kesimpulan dari hubungan kondisional antara dua proposisi. Di sisi lain, argumentasi hukum dengan analogi , yang oleh para ahli hukum disebut argumen pari atau simili, terdiri dari penerapan suatu norma yang diberikan untuk suatu kasus tertentu pada kasus lain yang bertepatan dengan yang pertama dalam aspek esensial. argumen dengan mereduksi menjadi absurditas jika dimulai dari hipotesis dan mencapai absurditas (dalam arti sempit, kontradiksi logis), hipotesis itu salah, yang menjamin kebenaran kontradiksinya .
Kesimpulannya, selalu ada hubungan antara Logika dan Hukum. Sepanjang sejarah dan karena perbedaan arus yang ada dalam Hukum, logika mempengaruhi aliran filosofis yang mempelajari Hukum. Terlepas dari betapa berubahnya hubungan antara Hukum dan Logika, hal ini memungkinkan penafsiran aturan, memastikan proses yang baik, dan berfungsi sebagai alat dalam pengambilan keputusan; Namun, ia mempunyai keterbatasan yang dapat diatasi, bagaimanapun , dengan penafsiran hukum yang baik oleh hakim. Salah satu bidang di mana logika membantu Hukum adalah ketika ahli hukum perlu berargumentasi, berdasarkan aturan, untuk melaksanakan sebuah kalimat, sehingga memungkinkan, ketika dua aturan saling bertentangan, aturan yang paling relevan ditimbang: ini membantu untuk mendeteksi cacat dalam bahasa normatif.
Salah satu kegunaan utama logika adalah dalam pengambilan keputusan, karena memungkinkan kita mengamati ruang lingkup aturan, yaitu menafsirkan aturan berdasarkan logika dan memandu penerapannya untuk menyelesaikan konflik tertentu. . Selain itu, membantu pengambilan keputusan dengan skema formal, artinya keputusan yang benar disimpulkan dari premis-premis tertentu yang telah diverifikasi berdasarkan keabsahan penalarannya. Logika banyak digunakan dalam argumen hukum karena memungkinkan penalaran dan verifikasi validitasnya untuk mengambil keputusan.
Sangat membantu untuk memverifikasi validitas argumen, koherensinya, apakah masuk akal dan jelas. Bidang-bidang ini memungkinkan kita untuk menunjukkan Hukum dan Logika sejalan, karena logika berfungsi sebagai alat bagi Hukum untuk mengambil keputusan dan menjatuhkan hukuman. Semua hakim dan orang-orang yang terkait dengan cabang ini harus menerapkan logika untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
Citasi:
- Annas, J. Virtue and Law in Plato and Beyond. (New York: Oxford University Press, 2017).
- Barnes, Jonathan, (Aristotle) Posterior Analytics. Oxford: Clarendon Press; New York : Oxford University Press, 1994.
- Biondi, Paolo. Aristotle: Posterior Analytics II.19. Quebec, Q.C.: Les Presses de l’Universite Laval, 2004.
- Bobonich, C. “Persuasion, Compulsion and Freedom in Plato’s Laws.” Classical Quarterly 41 (1991):
- Bury. R. G. Plato: Laws (Vol. 1 and 2). Loeb Classical Library, Plato Volume 10 and 11. (Cambridge, MA: Harvard University Press) English translation side by side with the Greek text.
- Carnap, R., 1956a. Meaning and Necessity: a study in semantics and modal logic, Chicago: University of Chicago Press, 2nd edition.
- __, 1956b. ‘Empiricism, semantics, and ontology,’ in Carnap 1956a,
- __, 1963. ‘Intellectual autobiography,’ in Schilpp 1963,
- Govier, Trudy. Problems in Argument Analysis and Evaluation. Providence, R.I.: Floris, 1987.
- Groarke, Louis. “A Deductive Account of Induction,” Science et Esprit, 52 (December 2000)
- Griffith, T. Plato: The Laws. Cambridge Texts in the History of Political Thought, ed. M. Schofield (Cambridge: Cambridge University Press, 2016)
- Hamlyn, D. W. Aristotle’s De Anima Books II and III. Oxford: Clarendon Press, 1974.
- Keyt, David. “Deductive Logic,” in A Companion to Aristotle, George Anaganostopoulos, London: Blackwell, 2009,.
- Łukasiewicz, Jan. Aristotle’s Syllogistic from the Standpoint of Modern Formal Logic. Oxford University Press, 1957.
- McKirahan, Richard Jr. Principles and Proofs: Aristotle’s Theory of Demonstrative Species. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1992.
- Morrow, G. Plato’s Cretan City: An Historical Interpretation of the Laws. (Princeton: Princeton University Press, 1960)
- Pangle, T. The Laws of Plato, translated with Notes and Interpretative Essay. (Chicago: University of Chicago Press, 1980).
- Parry, William, and Edward Hacker. Aristotelian Logic. Albany, NY: State University of New York Press, 1991.
- Quine, W.V., 1948. ‘On what there is,’ Review of Metaphysics, 2: 21–38; reprinted in Quine 1980.
- __, 1951. ‘Two Dogmas of Empiricism,’ The Philosophical Review, 60: 20–43; reprinted in Quine 1980.
- __, 1954. ‘Quantification and the Empty Domain,’ Journal of Symbolic Logic, 19: 177–179.
- __, 1970. Philosophy of Logic, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- __, 1980. From a Logical Point of View, 2nd edition, Cambridge, MA: Harvard
- Reid, S., 1995. Thinking about Logic, Oxford: Oxford University Press.
- Samaras, T. Plato on Democracy. (New York: Peter Lang Publishing, 2002)
- Saunders, T. Plato: The Laws, translated with an Introduction. (London: Penguin Books, 1970).
