Sebuah konvensi dibuat melalui negosiasi misalnya. PBB atau Dewan Eropa dimana perwakilan dari berbagai negara mewakili pemerintah mereka dan menyampaikan pandangan dan tuntutan.
Setelah kesepakatan tercapai, negara-negara dapat menandatangani konvensi tersebut. Penandatanganan tersebut dipandang sebagai pernyataan niat dan sinyal bahwa negara tersebut sedang bersiap untuk mengaksesi suatu konvensi tertentu, misalnya melalui ratifikasi. Langkah selanjutnya adalah aksesi, ketika suatu negara menyatakan dirinya terikat pada aturan konvensi. Ketika sejumlah negara telah menyetujuinya, konvensi tersebut mulai berlaku. Aksesi diputuskan di sebagian besar negara bagian oleh dewan legislatif negara tersebut.
Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting bagi pengembangan supremasi hukum yang demokratis. Sebaliknya, kita tahu bahwa proses pengambilan keputusan yang demokratis dan negara yang berfungsi dan sah memperkuat perlindungan hak asasi manusia.Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, Konvensi Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Eropa memuat serangkaian hak yang secara langsung atau tidak langsung menjadi dasar masyarakat demokratis.
Beberapa hak yang memiliki hubungan jelas dengan pengambilan keputusan demokratis adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berkumpul dan berserikat, serta hak umum untuk memilih. Hak-hak lain  penting bagi demokrasi. Contoh nyatanya adalah hak atas pendidikan. Alasan lainnya adalah bahwa suatu standar material pada tingkat dasar tertentu diperlukan agar individu mempunyai kekuasaan dan sarana untuk melaksanakan hak asasi manusianya. Untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional, konvensi internasional memuat serangkaian ketentuan yang secara bersama-sama menjaga kepastian hukum.
Hal ini mencakup hak atas persamaan di depan hukum, hak untuk menyelidiki dan mengadili tuduhan pidana di pengadilan dalam jangka waktu yang wajar, larangan terhadap perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, serta hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak. Contoh lainnya adalah larangan perampasan kebebasan secara sewenang-wenang. Artinya, setiap perampasan kemerdekaan harus didukung oleh hukum dan diputuskan oleh pengadilan, dewan atau badan yang setara. Undang-undang itu sendiri harus dirancang sesuai dengan standar yang disepakati secara internasional.
Misalnya Laporan yang dikutif dari berbagau sumber untuk Indonesia demokrasi pada saat yang sama, terdapat tantangan di sejumlah bidang, salah satunya adalah kurangnya kapasitas dan pengetahuan pihak berwenang serta peraturan daerah yang diskriminatif. Negara berulang kali menunjukkan ketidakmampuan untuk memastikan  otoritas bawahan dan aktor non-negara mematuhi undang-undang hak asasi manusia ketika hal ini bertentangan dengan keyakinan agama atau kepentingan bisnis.
Kebebasan pers dan berekspresi secara umum dihormati dan isu-isu politik dapat diperdebatkan secara terbuka. Pada saat yang sama, undang-undang yang melarang pencemaran nama baik, penodaan agama, dan separatisme semakin banyak digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Kebebasan berkumpul dan berserikat juga dibatasi dalam berbagai cara. Terdapat masyarakat sipil yang aktif, namun ruang geraknya semakin menyusut.
Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memajukan hak-hak ekonomi dan sosial, termasuk melalui investasi di bidang infrastruktur dan penerapan sistem asuransi kesehatan nasional. Namun, pembangunan ekonomi dan akses terhadap layanan sosial tidak merata di negara ini. Hak-hak pekerja dianggap tidak terjamin. Kerja paksa dalam kondisi mirip perbudakan terjadi di industri pertanian, perikanan, dan konstruksi.
Korupsi tersebar luas, baik di lembaga peradilan maupun di masyarakat secara luas. Kepastian hukum terkadang kurang. Penyiksaan dan perampasan kebebasan secara sewenang-wenang terjadi. Indonesia masih memiliki hukuman mati dalam skala hukuman, meskipun moratorium eksekusi informal telah diberlakukan sejak tahun 2016.
Indonesia telah lama dicirikan oleh kehidupan yang multikultural dan hidup berdampingan secara damai, namun meningkatnya konservatisme di kalangan penduduk Muslim di negara ini mengancam hal ini. Diskriminasi terhadap perempuan, kelompok LGBTQI, dan kelompok agama tertentu, seperti Ahmadiyah, terjadi, tidak terkecuali di tingkat lokal. Situasi kelompok LGBTQI berangsur-angsur memburuk sebagai akibat dari semakin kerasnya retorika dari beberapa perwakilan politik dan agama.
Situasi anak-anak sangat bervariasi tergantung pada faktor sosial ekonomi dan tempat tinggal. Lebih dari 90 persen anak-anak bersekolah, namun masih terdapat tantangan besar dalam hal kesehatan dan hak-hak anak. Pekerja anak terjadi dan hukuman fisik diperbolehkan.
