Martabat Manusia (4)

Pribadi adalah perwujudan yang muncul dari makhluk hidup dan yang secara indah melekat padanya dalam kemuliaan dan keagungan. Hanya manusia yang mampu membangun, di dunia alami, dunia kedua: dunia budaya, dunia spiritual dan simbolik yang mengakomodasi nilai-nilai dan segala ciptaan roh. Tidak ada entitas lain di alam yang menjadi suatu pribadi atau berkepribadian, sama seperti tidak ada makhluk lain di alam yang mempunyai wajah dan mewujudkan kepribadiannya melalui wajah tersebut (ciri-ciri yang terlihat).

Hanya dalam diri seseorang terdapat kompleks struktural dari sifat-sifatnya yang sesuai dengan hubungan solidaritas dengan orang lain yang ditujukan untuk pengembangan dan realisasi penuhnya. Realisasi ini dapat terjadi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dalam tataran agama seperti ketika dikatakan Santo Thomas tujuan kodrati manusia adalah cinta kepada Tuhan, moral seperti ketika dikatakan manusia adalah tujuan dalam dirinya sendiri atau sosial. Politis seperti yang dikatakan Aristotle, manusia hanya terpenuhi sepenuhnya di kota.

Dan, justru karena pribadi manusia adalah satu-satunya (setidaknya, demikian yang kita yakini) ciptaan alam semesta yang mampu membangun kepribadiannya dan secara sadar menuntunnya menuju keberlimpahannya, maka dikatakan ia mempunyai atau sedang mempunyai martabat. Oleh karena itu, pada kenyataannya konsep-konsep ini (dan realitas yang diwakilinya) benar-benar tidak dapat dibedakan.

Oleh karena itu, martabat adalah keseluruhan sifat-sifat yang relevan secara ontologis yang menjadikan manusia sebagai pribadi dan bukan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, "martabat" adalah suatu kompleks spiritual yang mencirikan, pertama dan mendasar, seseorang sebagai sesuatu yang pada dirinya sendiri adalah miliknya; yang tentunya diperkaya dalam kehidupan sosial dan politik, namun pada hakikatnya adalah "suidad" (dalam artian persis istilah ini ada dalam metafisika).

Dengan cara ini, martabat dapat dipahami, sebagaimana mestinya, sebagai suatu dimensi yang pada dasarnya bersifat keagamaan, moral atau politik dan dinamis dari manusia, yaitu sebagai suatu kompleks spiritual di mana semua dimensi ini berpartisipasi secara bersama-sama dan tidak dapat dibedakan.

Langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana martabat atau, dengan kata lain, pribadi manusia, diungkapkan dan diwujudkan. Pada tataran agama, hal itu tergantung pada hubungan dengan Tuhan. Manusia layak atau tidak layak di hadapan Tuhan, tergantung apakah ia mengikuti atau menyimpang dari hukum-hukum-Nya.

Pada tingkat moral, manusia harus menjadikan dirinya sendiri, dan orang lain, mencapai tujuan mereka sendiri. Kalau manusia membiarkan dirinya diinstrumentasikan atau memperalat orang lain, maka ia melakukan tindakan maksiat yang sama dengan mengatakan ia menjadi tidak layak pada dirinya sendiri dulu, dan tidak layak bagi orang lain, kemudian.

Dari tingkatan ini kita sekarang harus beralih ke tingkat hukum untuk memahami apa yang dimaksud dengan hukum kontemporer dengan seruannya yang mendesak untuk menghormati martabat manusia dan peringatan akan adanya hukuman jika hukum yang melindunginya dilanggar.

Undang-undang ini dimulai dengan mengasumsikan, setidaknya sebagian, makna martabat dalam dunia keagamaan (Kristen) dan dalam filsafat moral; namun negara ini menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Hal ini diasumsikan, bersama dengan filsafat moral dan agama, ini adalah manifestasi intrinsik dari pribadi manusia, yang sangat berharga. Tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain martabat manusia. Orang beragama dengan bebas dan sukarela menjalin hubungan dengan Tuhan.

Agen moral dengan bebas mampu meninggikan martabatnya, bahkan melebihi pribadinya, atau menurunkannya hingga menghancurkannya. Baik agama maupun etika tidak menjadikan martabat orang lain bergantung. Namun dalam hukum yang terjadi justru sebaliknya: martabat bisa dirusak secara serius oleh orang lain.

Agar langkah terakhir ini dapat dipahami dengan lebih baik, mari kita kaitkan "hak asasi manusia" dengan "martabat." Kita melihat dalam "Deklarasi Universal" martabat dan hak asasi manusia ditegakkan pada tingkat ontologis yang sama. Sebaliknya, "Hukum Dasar Bonn" sepertinya mengisyaratkan adanya tatanan yang logis dan ontologis: pertama adalah martabat, di atas landasan inilah hak asasi manusia, dan hak asasi manusia memerlukan pencapaian perdamaian dan keadilan. Kami pikir yang terakhir ini "secara filosofis" benar. "Deklarasi Universal", dalam "Recital Kelima", mengambil ketidaktepatan lebih jauh dengan memisahkan "martabat" dan "nilai pribadi manusia" (perbedaan apa yang ada antara martabat pribadi dan nilai pribadi; ).