Apa Itu Solidaritas (5)
Visi optimis Durkheim tentang evolusi yang memanusiakan (sebagian besar diwujudkan dalam evolusi progresif "sebagai proses obyektif" ada antara solidaritas mekanis dan solidaritas organik) hancur di hadapan dunia yang tak terkendali dan tidak aman. Masyarakat modern pada masanya ditandai dengan semakin berkurangnya solidaritas dan perpecahan sosial dan politik: Durkheim mengusulkan pembentukan mediasi sosial baru (korporasi dan asosiasi profesional dalam kerangka konsep demokrasi korporatis yang mengandaikan penguatan peran aktif masyarakat sipil yang terorganisir; "vertebrata") dan bentuk-bentuk moralitas baru, keduanya atas dasar asosiasi profesional dan melalui reformasi besar-besaran pada sistem pendidikan dalam arti republik, sekuler dan suportif. Dengan menggabungkan kedua proses reformasi ini, ia yakin dapat mengatasi ketidakcukupan mekanisme kohesi dan keberlangsungan ikatan sosial.
Ia memahami negara demokratis memerlukan kesatuan moral bangsa atas dasar sekuler. Tujuannya adalah untuk menyajikan masalah hubungan antara liberalisme dan sosialisme dalam kaitannya dengan tuntutan akan kohesi sosial, dan, akibatnya, untuk menafsirkan pertanyaan sosial pada masanya dalam kaitannya dengan pertanyaan moral.
Dan pada tingkat ini akan menyoroti perlunya menjamin konsensus moral untuk mencapai kohesi dan perdamaian sosial. Sebagai masalah moral (yang berasal dari kurangnya pengembangan moralitas sekuler baru yang sesuai dengan solidaritas organik), masalah sosial memerlukan solusi yang bersifat moral. Ia berpendapat sosiologi, sebagai ilmu sosial, (revolusi sosial). Ia berpendapat, menerima tesis positivis, tatanan sosial hanya dapat terpelihara jika didasarkan pada hakikat segala sesuatu, sehingga fungsi ilmu (ilmu positif) adalah memperoleh pengetahuan obyektif tentang fenomena sosial. Ini tentang menetapkan sosiologi sebagai ilmu objektif.
Ilmu positif ini mampu mencari kebenaran mengenai hukum dan fakta kehidupan bermasyarakat, dan dalam kapasitasnya dapat menjadi pedoman dalam berperilaku politik. Sehubungan dengan hal tersebut dapat dikatakan bagi penulis kami, permasalahan sosial adalah permasalahan kohesi sosial dan yang dimaksud adalah membangun saluran-saluran untuk mencegah kemerosotannya atau, dalam situasi kritis, mencegah pembubarannya. Ini akan menjadi tugas praktis sosiologi ilmiah dan tujuan sosiologi ini mengarahkannya untuk memberikan perhatian khusus pada "pertanyaan sosial" pada masanya.
Karya-karya pertamanya ("Pembagian Kerja Sosial", "Bunuh Diri", "Sosialisme", terutama) memiliki pusat perhatian yang penting pada problematika persoalan sosial, yang menurutnya merupakan persoalan yang lebih kompleks daripada persoalan ekonomi atau ekonomi. isu perjuangan kelas terfokus pada struktur ekonomi masyarakat. Pertanyaan sosial akan mencerminkan suatu proses disintegrasi atau disolusi sosial yang dimaknai sebagai pecahnya solidaritas sosial. Individualisme liberal dan kecenderungannya yang kuat untuk merosot menjadi egoisme -- telah menyebabkan pembusukan ini, sehingga menghasilkan "ancaman terhadap tatanan sosial dan arah evolusinya yang damai dirancang untuk rasionalisasi sosial, pemeliharaan dan reproduksi kondisi yang memungkinkan konservasi organisme sosial.
Jangan lupa baginya sosiologi lahir terkait dengan kegagalan upaya pengorganisasian masyarakat sesuai dengan cita-cita Abad Pencerahan selama Revolusi Perancis. Ia berpendapat dalam menghadapi masalah sosial, satu-satunya sikap yang dapat dipertahankan oleh sains adalah bersikap hati-hati dan berhati-hati, menghindari penilaian apriori (dan "ideologis") terhadap fakta;
Hanya dengan cara inilah analisis obyektif dapat dilakukan dan, atas dasar ini, mengusulkan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah sosial yang diangkat. Dalam upaya untuk memberikan solusi ilmiah terhadap persoalan sosial, terdapat "program" kerja yang dimulai dalam karyanya "The Division of Social Labor" (1893) dan berlanjut (1897). Pelajaran Sosiologi" (diajarkan di Bordeaux antara tahun 1890 dan 1900, dan kemudian diulangi di La Soborna, pada tahun 1904, 1912 dan hanya beberapa bulan sebelum kematiannya).
"Anomie", sebagaimana telah dikatakan, dapat merupakan konsekuensi dari tidak adanya atau kurangnya norma (aturan perilaku adalah cara bertindak yang wajib, seperti yang diungkapkannya dalam bukunya "The Division of Social Labour") dan konsekuensi moral. otoritas. Hal ini menyiratkan disorganisasi material dan moral, terkait dengan transformasi yang cepat dan intens yang terjadi dalam proses modernisasi dan industrialisasi sejak sepertiga terakhir abad ke-19.
Hal ini menghasilkan disosiasi dalam proses evolusi sosial antara pembangunan material dan pembentukan kerangka kelembagaan dan hukum, yang akan menyebabkan tidak terciptanya solidaritas sosial yang dibutuhkan masyarakat dan individu. Persoalan sosial pekerja (konflik modal dan tenaga kerja dalam kerangka proses spesialisasi) akan menjadi penyebab ketimpangan ini. Mengingat transformasi yang dialami masyarakat modern, belum ada reorganisasi struktur kelembagaan yang mampu memenuhi kebutuhan akan keadilan sosial yang telah terbangun dalam hati nurani setiap individu.
Untuk membangun kembali ikatan yang menyatukan individu-individu, kita perlu bertindak secara keseluruhan pada tingkat representasi kolektif, mendorong pembentukan moralitas kolektif baru yang mempersatukan. Oleh karena itu, reformasi ekonomi saja tidak cukup untuk membangun kembali organisasi sosial yang lebih baik dan adil: reformasi ekonomi tidak akan mampu dengan sendirinya membatasi tuntutan sosial, menenangkan nafsu dan menstabilkan masyarakat.
Nilai-nilai moral dan kolektif memainkan peran mendasar dalam berfungsinya badan sosial, di luar relevansi reformasi ekonomi. Intervensi kekuatan moral yang mampu melembagakan, menegakkan dan memelihara disiplin sosial yang diperlukan diperlukan: masalah mendasar dari kurangnya moralitas harus diselesaikan. Penghentian situasi anomi memerlukan penemuan cara agar badan-badan dan institusi-institusi sosial dapat berhubungan secara harmonis dan agar gerakan-gerakan sumbang yang menyebabkan mereka bertabrakan dapat dihentikan. Hal ini menyebabkan perlunya memperkenalkan lebih banyak keadilan ke dalam hubungan mereka, untuk mengurangi kesenjangan eksternal yang menyebabkan kejahatan, keresahan sosial ("Pembagian kerja sosial").
Durkheim "menemukan gagasan solidaritas sebagai landasan reformasi sosial" melalui intervensionisme negara dan, di atas segalanya, melalui perluasan pengelompokan sosial, realitas asosiatif. Negara harus melakukan intervensi dengan menjamin hak-hak sosial dan mengatur perekonomian, namun harus menghormati ruang bagi pengaturan mandiri yang bersifat kolektif dan legal (melalui "korporasi") dalam masyarakat sipil.
Namun, antara organisasi profesi ini dan Negara, harus ada proses komunikasi permanen yang diperlukan. Kaitannya lebih jauh dengan mendalilkan sistem pemilu dalam dua tahap atau tingkat, dengan dua bentuk representasi (politik dan sosial, yaitu representasi fungsional atau kepentingan), dalam kerangka ini kelompok profesional akan dipanggil untuk mengambil peran penting karena mereka merupakan unit perantara pemilu.
Dalam bukunya yang berjudul "The Division of Social Labour" (Pembagian Kerja Sosial) ia mengamati suatu bangsa hanya dapat dipertahankan jika antara Negara dan individu terdapat serangkaian kelompok sekunder yang diselingi dan cukup dekat dengan individu-individu tersebut sehingga dapat menarik mereka ke dalam lingkungan kerja mereka. sehingga menyeret mereka ke dalam arus kehidupan sosial yang umum.
Kelompok profesional sangat cocok untuk memenuhi peran penting ini Dalam bukunya yang berjudul "The Division of Social Labour" (Pembagian Kerja Sosial) ia mengamati suatu bangsa hanya dapat dipertahankan jika antara Negara dan individu terdapat serangkaian kelompok sekunder yang diselingi dan cukup dekat dengan individu-individu tersebut sehingga dapat menarik mereka ke dalam lingkungan kerja mereka. sehingga menyeret mereka ke dalam arus kehidupan sosial yang umum.
Kelompok profesional sangat cocok untuk memenuhi peran penting ini Dalam bukunya yang berjudul "The Division of Social Labour" (Pembagian Kerja Sosial) ia mengamati suatu bangsa hanya dapat dipertahankan jika antara Negara dan individu terdapat serangkaian kelompok sekunder yang diselingi dan cukup dekat dengan individu-individu tersebut sehingga dapat menarik mereka ke dalam lingkungan kerja mereka. sehingga menyeret mereka ke dalam arus kehidupan sosial yang umum. Kelompok profesional sangat cocok untuk memenuhi peran penting ini. Pada saat yang sama, tindakan negara sangat penting untuk mencegah kelompok sekunder memberikan pengaruh yang menindas terhadap individu.
Dengan cara ini, tindakan negara dan tindakan kelompok sekunder "akan menjadi bagian dari (dan terjalin bersama) suatu sistem batasan timbal balik." Penulis seperti Louis Marion dan Durkheim sendiri telah memberikan martabat dan piagam solidaritas, yang akan disebut sebagai konsep sentral filosofi Negara Republik Ketiga, dengan kontribusi pembangunan "solidarisme" yang dilakukan oleh Leon Borjuis, dengan ideologi radikal dan sebagian besar sosialis. Kaum borjuis bertindak tegas dalam transisi dari "gagasan solidaritas" ke "solidarisme sosio-legal" sebagai tren pemikiran kritik sosial.
Berdasarkan landasan doktrinal ini, Republik akan berusaha menyediakan filsafat sosial dan hukum yang dirumuskan kembali untuk melayani tatanan sosial baru dalam konstruksi permanen dan sebagai model perantara antara dua sistem pemikiran yang saling bersaing, yang pada saat itu masih dalam masa pemerintahan. pertanyaan, liberalisme individualistis dan sosialisme Marxis. "Solidaritas memberikan dasar bagi intervensi, namun batasan dari intervensi tersebut," yang tidak boleh melampaui lingkup otonomi dan kebebasan individu serta penghormatan terhadap aturan pembagian kerja sosial dan lingkup pertukaran ekonomi.
Namun, ia harus memperbaiki bentuk-bentuk pembagian kerja yang anomali atau patologis dan ketidakseimbangan di pasar dan, secara umum, ketidakseimbangan yang ada dalam hubungan kontraktual. Lebih jauh lagi, solidaritas mensyaratkan pengakuan terhadap hak-hak individu namun membebankan kewajibannya terhadap masyarakat. Ideologi solidarisme (yang bertujuan untuk mencapai bentuk keadilan sosial yang terkendali melalui gagasan solidaritas sosial) akan terpanggil untuk melakukan reformasi secara damai dan mengurangi konflik sosial.
Dengan cara ini, Negara republik akan menjadi penjamin dan penggerak kemajuan masyarakat yang terpanggil untuk berkembang dalam pengertian kooperatif dan integratif. Solidarisme bukan hanya sebuah gerakan politik-sosial, namun sebuah kebijakan hukum yang ketat: solidarisme ingin menghasilkan seluruh proses reformasi legislatif, yang akhirnya secara bertahap membentuk (sejak akhir abad ke-19) sebuah "Hukum Sosial" yang mengatur status hukum -pelindung kelas pekerja, berdasarkan penerapan praktis dan sistematis dari gagasan solidaritas sosial.
Artinya, penggantian "konstitusi liberal" menjadi "konstitusi kerja sosial. Hukum Sosial akan menjadi suatu bentuk Hukum yang "mengoreksi" kesenjangan, yang bertujuan untuk melaksanakan reorganisasi fungsional masyarakat modern, dan di mana Negara akan mengambil peran yang aktif dan "positif". Serangkaian hak-hak sosial ini akan membentuk "undang-undang" kelas pekerja (dengan fungsi protektif dan integrasi). Status hukum merupakan perlindungan terhadap pekerja yang berupaya untuk melawan ("dekomodifikasi relatif") posisi mereka yang tidak menguntungkan dalam pembagian kerja sosial.
Solidarisme hukum-sosial, yang telah tertanam dalam bidang politik sebagai "solidaritas negara", akan memungkinkan pemisahan antara "sosial" dan "ekonomi" (yang diperlukan untuk normalisasi yang terakhir; yaitu, bidang ekonomi), merupakan salah satu landasan penting ideologi ekonomi. Pada saat yang sama, ia meletakkan dasar bagi bentuk-bentuk selanjutnya dari apa yang disebut "Negara Providence
Sebaliknya, perlu dicatat bagi Durkheim, berbagai bidang masyarakat (Hukum, moralitas, ekonomi) saling terkait erat dalam kehidupan kolektif, sedangkan bidang sosial, ekonomi, dan politik hanya menimbulkan pemisahan. " dalam keseluruhan sosial, dan semuanya diresapi dengan cara tertentu dan dengan intensitas tertentu dengan unsur moralitas sosial.
Hal ini berkaitan dengan gagasan menurut Durkheim, dimensi politik, sosial, dan ekonomi adalah dimensi-dimensi realitas sosial, yang hadir dalam jalinan hubungan sosial, dan tidak hanya dalam institusi-institusi tertentu dalam sistem sosial. Ada hubungan substansial antara sosial dan politik, dalam kaitannya dengan Durkheim yang "cenderung mengkonstruksi politik dari prisma sosial.
