Artinya, penggantian "konstitusi liberal" menjadi "konstitusi kerja sosial. Hukum Sosial akan menjadi suatu bentuk Hukum yang "mengoreksi" kesenjangan, yang bertujuan untuk melaksanakan reorganisasi fungsional masyarakat modern, dan di mana Negara akan mengambil peran yang aktif dan "positif". Serangkaian hak-hak sosial ini akan membentuk "undang-undang" kelas pekerja (dengan fungsi protektif dan integrasi). Status hukum merupakan perlindungan terhadap pekerja yang berupaya untuk melawan ("dekomodifikasi relatif") posisi mereka yang tidak menguntungkan dalam pembagian kerja sosial.
Solidarisme hukum-sosial, yang telah tertanam dalam bidang politik sebagai "solidaritas negara", akan memungkinkan pemisahan antara "sosial" dan "ekonomi" (yang diperlukan untuk normalisasi yang terakhir; yaitu, bidang ekonomi), merupakan salah satu landasan penting ideologi ekonomi. Pada saat yang sama, ia meletakkan dasar bagi bentuk-bentuk selanjutnya dari apa yang disebut "Negara Providence
Sebaliknya, perlu dicatat bagi Durkheim, berbagai bidang masyarakat (Hukum, moralitas, ekonomi) saling terkait erat dalam kehidupan kolektif, sedangkan bidang sosial, ekonomi, dan politik hanya menimbulkan pemisahan. " dalam keseluruhan sosial, dan semuanya diresapi dengan cara tertentu dan dengan intensitas tertentu dengan unsur moralitas sosial.
Hal ini berkaitan dengan gagasan menurut Durkheim, dimensi politik, sosial, dan ekonomi adalah dimensi-dimensi realitas sosial, yang hadir dalam jalinan hubungan sosial, dan tidak hanya dalam institusi-institusi tertentu dalam sistem sosial. Ada hubungan substansial antara sosial dan politik, dalam kaitannya dengan Durkheim yang "cenderung mengkonstruksi politik dari prisma sosial.
