Masyarakat Sipil Antonio Gramsci (1)

Masyarakat Sipil  Antonio Gramsci (1)

Antonio Gramsci , (lahir 23 Januari 1891, Ales, Sardinia , Italia   meninggal 27 April 1937, Roma), intelektual dan politikus, pendiri Partai Komunis Italia yang gagasannya sangat memengaruhi komunisme Italia. Pembahasan Gramsci tentang hegemoni bergantung, sebagian, pada pengamatan empiris bahwa pemerintahan kapitalis di negara-negara maju barat, semakin, didirikan pada generasi persetujuan di seluruh masyarakat sipil, tidak semata-mata pada pengerahan paksaan melalui tentara, polisi, atau pengadilan hukum. Memperluas sarannya dari tahun 1926 kelas penguasa memiliki "cadangan politik dan organisasional" yang tersedia untuknya, Gramsci sekarang berpendapat negara-negara modern sejak pertengahan abad ke-19 cenderung memupuk dukungan konsensualatau hegemoni di seluruh masyarakat sipil sedemikian rupa sehingga pemaksaan, atau ancamannya, tidak lagi menjadi bentuk utama dari kekuasaan, kecuali pada "saat-saat krisis komando dan arah ketika persetujuan spontan telah gagal. Gramsci menggunakan pembedaan, yang umum dalam pemikiran politik Italia, antara "kekuatan" dan "persetujuan". 

Hegemoni mengacu pada persetujuan, meskipun hal ini dipahami biasanya diimbangi dengan kekuatan. Negara-negara modern bertujuan untuk menyerap ancaman terhadap kekuasaan mereka dengan memenangkan kelompok dan kelas sosial yang berpotensi bermusuhan, mengkompromikan kepentingan langsung dari kelas dominan untuk mempertahankan dukungan umum. Upaya-upaya semacam itu seringkali rapuh atau terbatas, tetapi kondisi dasar itu secara fundamental mengubah medan persaingan politik.

 Negara tidak dapat direduksi menjadi sekadar unit administratif otoritas eksekutif  yaitu, menjadi "masyarakat politik" yang terpisah tetapi terjalin dengan "struktur masyarakat sipil yang kokoh" sekolah, gereja, "asosiasi swasta", surat kabar, intelektual, dan sebagainya. Tidak seperti di Rusia di mana kekuasaan negara kuat dan masyarakat sipil lemah ("primordial dan agar-agar") negara modern memanfaatkan "parit" masyarakat sipil dengan menjalankan "hegemoni sipil". Dan melindungi mereka dari ancaman terhadap kekuasaan  yang disebabkan oleh krisis ekonomi atau kekacauan sipil.

 Negara, kemudian, adalah struktur kompleks yang menggabungkan kekuatan dan persetujuan: itu adalah instrumen yang digunakan kelas penguasa untuk mempertahankan dominasinya atas masyarakat dan media yang melaluinya ia melakukan "aktivitas peradaban", yang berfungsi sebagai "negara etis". atau "pendidik" dengan mempromosikan "cara hidup tertentu" bagi warga negaranya. Pada satu titik Gramsci merumuskan ini sebagai "Negara = masyarakat politik + masyarakat sipil (dengan kata lain hegemoni dilindungi oleh baju besi paksaan)", atau apa yang disebutnya sebagai konsepsi negara yang "integral".

Pembentukan konsep " burgerliche Gesellschaft " atau "masyarakat sipil" sebagai definisi dari bentuk-bentuk kehidupan sosial manusia yang berada di luar bentuk-bentuk kehidupan yang diatur oleh fungsi-fungsi Negara, yaitu yang bersifat privat, sudah ada sejak Adam Ferguson (1723/1816) ("masyarakat sipil) dan  digunakan dalam pengertian itu oleh Adam Smith. Burgerlich = sipil, Gesellschaft = masyarakat; namun, kata sifat Jerman burgerlich memiliki konotasi "milik atau terkait dengan kaum borjuasi" atau "warga negara". Istilah Marxis ini biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol sebagai masyarakat sipil, sebuah terjemahan yang pertahankan di sini, tetapi dalam konteks esai ini perlu diingat pluralitas semantik makna kata. 

Bagi Hegel, "masyarakat sipil" dicirikan oleh kerja, pembagian kerja, kekayaan dan kerja, moralitas dan kerusakan moral, dll.; Ini  mencakup seluruh bidang ekonomi, tetapi  keadilan dan administrasi. Dalam konstruksi idealis dari Semangat Moral, masyarakat sipil merepresentasikan antitesis dari keluarga, sedangkan Negara berfungsi sebagai sintesis dari keduanya. Hegel menyusun "proses penciptaan ilahi, yang bertanggung jawab di samping kesatuan Alam dan Roh, dalam tindakan produksi Ide absolut yang ditentukan dengan cara yang berbeda oleh karya manusia; Gerakan keterasingan dan kembali dari keterasingan dipahami oleh Hegel sebagai pekerjaan manusia yang esensial, yang dilakukan oleh makhluk yang diberkahi dengan akal, sebagai tindakan produksi Tuhan dipahami sebagai Roh mutlak. 

Dengan bentuk gerak ini, yang menempatkan struktur lingkaran mulai dari satu titik dan kembali ke sana alih-alih pendekatan tak terbatas ke tujuan yang tidak pernah tercapai, dan yang, bertentangan dengan kemajuan tak terbatas (Kantian) menempati baik titik awal maupun titik akhirnya dengan Roh absolut, Hegel, seperti semua pendahulunya, mengakui pertentangan antara Alam dan Roh tetapi kemudian memberinya solusi paling konkret dalam filsafat. Pentingnya Hegel bagi Marx "tidak terbatas hanya pada fakta bahwa Hegel memahami kerja sosial, meskipun hanya dalam bentuk rumit dari suatu tindakan produksi Roh absolut, tetapi  pada fakta bahwa tindakan produksi ini memiliki struktur gerakan yang terdiri dari gerakan solusi dari kontradiksi antara Alam dan Roh.

 Konsep "masyarakat sipil" adalah salah satu yang memprakarsai tinjauan Marx tentang Hegel pada tahun 1843 "Kritik terhadap Filsafat Negara Hegel", yang merupakan bagian dari Kritik Hegel terhadap Filsafat Hukum . Justru karena konsep masyarakat sipil dan Negara Marx mulai menjauhkan dirinya dari Hegel, berusaha memberikan substansi yang lebih materialis pada konsep-konsep ini dan bahkan ekstrapolasi revolusioner.

Hegel telah menulis: "Dalam kaitannya dengan bidang hukum dan kesejahteraan pribadi, keluarga dan masyarakat sipil, Negara, di satu sisi, adalah kebutuhan eksternal dan kekuatan superiornya, yang sifatnya tunduk pada hukum dan kepentingannya dan di mana mereka bergantung; tetapi, di sisi lain, itu adalah tujuan imanennya dan kekuatannya terletak pada kesatuan antara tujuan universal terakhirnya dan kepentingan khusus individu, karena mereka memiliki kewajiban di hadapan Negara, sejauh mereka memiliki, pada saat yang sama, hak. Marx mengkritik fakta bahwa Hegel tidak memahami keluarga, atau "masyarakat sipil", atau Negara sebagai organisme yang tepat dan material, tetapi melihatnya hanya sebagai "bidang konseptual". 

Negara memisahkan keluarga dan masyarakat sipil "untuk muncul, dari identitas mereka, sebagai semangat nyata yang tak terbatas untuk dirinya sendiri." Sepertinya Roh yang terwujud dalam Negara bertindak "menurut prinsip yang ditentukan dan dengan niat yang ditentukan". Hegel melihat antara "Negara" dan "masyarakat sipil" sebagai antinomi, yang, bagaimanapun, dia anggap tak terelakkan, sama pentingnya, sebagai "kebenaran akal", dan dalam hal ini Marx akhirnya menemukan karakter apologetik mendasar dari teori Hegel. 

Ketika dia setuju dengan Hegel antinomi ini ada, dan  menambahkan, pada kenyataannya, "birokrasi [didasarkan] pada pemisahan ini", dia tidak akan membatasi dengan cara ini situasi universal dan abadi apa pun, melainkan situasi historis itu, dengan demikian, pasti benar dan nyata. Pada Abad Pertengahan, identitas kelas sipil dan politik akan menjadi ekspresi identitas masyarakat sipil dan politik. Identitas ini menghilang. Pada Abad Pertengahan, tanah milik masyarakat sipil, dengan demikian, adalah tanah legislatif secara bersamaan, karena mereka bukan kelas swasta atau karena tanah swasta adalah tanah politik. 

Dalam "On the Jewish Question", yang diterbitkan sekitar waktu yang sama, Marx menulis bahwa revolusi borjuis "dengan paksa menghancurkan semua kelas, korporasi, gilda, hak istimewa" dan dengan demikian "mengatasi karakter politik masyarakat sipil." Dia memecah masyarakat sipil menjadi komponen-komponennya yang sederhana, di satu sisi individu, di sisi lain, elemen material dan spiritual yang membentuk konten vital, situasi sipil dari individu-individu ini. 

Oleh karena itu, Marx mencirikan masyarakat yang muncul dari revolusi borjuis sebagai masyarakat ganda, yaitu terbagi antara keberadaan individu-individu yang nyata, dan jenis kehidupan politik mereka, yang terjadi di Negara. "Masyarakat sipil" adalah lingkup manusia yang benar-benar hidup dan aktif, di mana ia mengembangkan kepentingan-kepentingan individualnya, dunia individualnya, yang karenanya ia  menjadi lokus antagonisme-antagonisme kelas yang konkrit. Negara, di sisi lain, hanya mewakili bidang birokrasi, di mana manusia menjadi anggota komunitas yang diatur, yang pada dasarnya dia adalah orang asing.

 Marx mengakui bahwa Hegel melihat "pemisahan masyarakat sipil dan masyarakat politik sebagai kontradiksi" yang ingin dia selesaikan melalui "konstitusi negara": perkebunan swasta harus memperoleh "kekuatan untuk membuat undang-undang" dan dengan itu "kepentingan politik". Namun, konstitusi perkebunan akan menjadi langkah mundur dalam kaitannya dengan yang representatif, bahkan tradisi feodal abad pertengahan, upaya untuk "mengembalikan manusia dalam bidang politik ke batasan ruang pribadinya, menjadikan kekhususannya sebagai kesadaran substansialnya dan, karena perbedaan kelas ada secara politis, membuatnya kembali menjadi perbedaan sosial. Sebaliknya, ini bukan masalah partisipasi perkebunan dalam kehidupan negara, tetapi partisipasi "setiap orang secara individu", pertanyaan apakah setiap orang "harus mengambil bagian secara individu dalam diskusi dan keputusan yang berkaitan dengan urusan umum negara". 

Hanya ketika "semua" adalah "anggota negara yang sebenarnya", ketika mereka dapat "menunjukkan dan mewujudkan keberadaan mereka sebagai keberadaan politik", masyarakat sipil dan politik akan bertemu kembali. "Oleh karena itu, fakta bahwa masyarakat sipil menembus, kemudian, secara massal, dan jika mungkin seluruhnya, dalam kekuasaan legislatif, bahwa masyarakat sipil yang sebenarnya ingin menggantikan masyarakat sipil fiktif dari kekuasaan legislatif, tidak lebih dari kecenderungan masyarakat sipil untuk memberikan dirinya sebuah eksistensi politik atau menjadikan eksistensi politik sebagai eksistensi nyatanya. 

Dalam disertasi "Tentang Pertanyaan Yahudi", Marx mendukung kategori "masyarakat sipil" dalam arti yang awalnya materialis dan revolusioner, yang ditempa dalam Kritik Hegel terhadap Filsafat Negara: nama sebenarnya, "anggota masyarakat sipil, hanyalah basis, prasyarat negara politik. Revolusi sipil "memecah kehidupan sipil menjadi komponen-komponennya, tanpa merevolusi mereka atau membuat mereka dikritik. Ini berkaitan dengan masyarakat sipil, dengan dunia kebutuhan, dengan pekerjaan, dengan kepentingan pribadi, dengan hukum privat, sebagai dasar keberadaannya, sebagai prasyarat yang tidak berdasar di luar, oleh karena itu sebagai dasar alaminya. 

Terakhir, manusia, sebagai anggota masyarakat sipil, dianggap sebagai manusia sejati, thehomme bertentangan dengan citoyen , karena dia adalah manusia dalam keberadaannya yang paling dekat dan individual, sedangkan manusia politik hanyalah abstraksi, manusia artifisial, manusia sebagai pribadi moral alegoris.Pada dasarnya, "Pertanyaan Yahudi"  berurusan dengan masalah situasi hukum-perjanjian atau kemungkinan situasi hukum yang representatif di dunia kapitalis, "pada saat negara politik, sebagai negara politik, secara paksa diekstraksi dari masyarakat sipil". 

Pergeseran agama Negara dalam masyarakat sipil, bukanlah sebuah fase, melainkan kesempurnaan emansipasi politik yang hampir tidak berusaha untuk menghapuskan religiositas manusia yang sesungguhnya.Dekomposisi manusia menjadi Yahudi dan warga negara, menjadi Protestan dan warga negara, menjadi pria dan warga negara yang religius, bukanlah kebohongan terhadap kewarganegaraan, itu bukan manuver emansipasi politik, itu adalah emansipasi politik itu sendiri, bentuk emansipasi politik dari agama. 

Dalam ideologi konsep masyarakat sipil dari Marx dan Engels digunakan sebagai kategori sejarah universal yang, bagaimanapun, mencapai kualitasnya sendiri dengan masyarakat kapitalis: Masyarakat sipil mencakup semua pertukaran material individu dalam fase tertentu dari perkembangan kekuatan produktif. Ini mencakup seluruh fase kehidupan komersial dan industri dan dengan ini melampaui batas-batas Negara dan bangsa, meskipun, di sisi lain, ia harus menyatakan dirinya di luar negeri sebagai sebuah kebangsaan, dan secara internal ia harus mengatur dirinya sendiri sebagai sebuah Negara. Istilah 'masyarakat sipil' muncul pada abad ke-18 ketika hubungan properti telah berevolusi dari model komunitas Antiquity dan Abad Pertengahan. Masyarakat sipil, dengan demikian, berkembang hanya dengan borjuasi; namun demikian. 

Perry Anderson dengan tepat menunjukkan bahwa Marx sering mereduksi konsep tersebut hanya menjadi "masyarakat", mengingat ambivalensi kata sifat burgerliche * dalam bahasa Jerman. Dalam prolog Critique of Political Economy adalah definisi Marx yang paling terkenal tentang "masyarakat sipil"; itu harus dibahas secara rinci tentang itu, karena sering dikutip bertentangan dengan societ civile Gramsci. "Hubungan hukum seperti bentuk-bentuk Negara" tidak "dapat dijelaskan dengan sendirinya", tetapi lebih berakar "dalam kondisi material kehidupan, totalitas yang diringkas Hegel di bawah nama 'masyarakat sipil', menurut prosedur Inggris dan Prancis abad kedelapan belas. 

Dan "anatomi masyarakat sipil" harus "dicari dalam ranah ekonomi politik.  Totalitas hubungan produksi ini merupakan struktur ekonomi masyarakat, basis nyata yang darinya muncul superstruktur hukum dan politik dan yang sesuai dengannya. bentuk kesadaran sosial tertentu. Bentuk produksi kehidupan material pada umumnya menentukan proses kehidupan sosial, politik dan spiritual. 

Bukan hati nurani manusia menentukan Wujudnya, tetapi sebaliknya Wujud sosialnya menentukan nuraninya18. Singkatnya, konsep "masyarakat sipil" Marx mengandaikan totalitas struktur ekonomi dan  superstruktur. Harus diingat bahwa Marx  tidak melihat determinasi ini sebagai suksesi mekanis dari peristiwa-peristiwa yang berkembang secara seragam sepanjang sejarah, melainkan sebagai determinasi "pada akhirnya", yaitu, Marx  memberikan nilai sejarah aktif pada superstruktur. Dihadapkan pada kompleksitas konsep masyarakat sipil dikemukakan oleh Marx dari The German Ideology, masyarakat sipil Gramsci menunjukkan reduksi makna. "Masyarakat sipil" hanya mencakup superstruktur tertentu (serikat, partai, sekolah, tetapi  pers, sastra, dan gereja; jadi, misalnya, Vatikan memimpin "organisasi swasta terbesar yang ada di dunia.