Rerangka Pemikiran Hukum Hans Kelsen, Carl Schmitt (6)

Carl Schmitt dengan demikian menunjukkan masalah dengan teori liberal. Tetapi Jean-Francois Kervegan dengan tepat menunjukkan pemikiran Schmitt adalah bagian dari logika baik  atau yang lain, dan logika ini sendiri menimbulkan masalah, antagonisme:

Batas epistemik pemikiran Schmittian tidak diragukan lagi disebabkan oleh hal yang dapat merayu kita di dalamnya: ia secara sistematis mengadopsi sudut pandang baik atau yang lain yang menurut Hegel dilarang, dalam dogmatisme -nya. akses ke posisi rasional  dari pertanyaan yang dirumuskan. Logika baik atau yang lain ini sangat efektif dalam mencela pendapat umum (dalam hal ini, doxa liberal yang terus diserang oleh Schmitt); di sisi lain, apalagi berpikir di luar alternatif yang diterima (legalitas atau legitimasi, standar atau keputusan, dll.).

Jika batas-batas ini tetap ada dalam pemikiran Carl Schmitt, mengapa mengecualikan menghubungkan pemikiran ini dengan konsepsi lain, misalnya dengan konsepsi Hannah Arendt? Di sini tidak mungkin membahas pertanyaan ini secara mendalam sebagaimana mestinya. Kita harus membatasi diri pada beberapa komentar. Pertama-tama, titik awal pemikiran Schmitt dan Arendt berlawanan: argumentasi Schmitt bersifat analitis dan polemik-hegemonik,  Hannah Arendt dan berbagai penerimaan yang telah dibuat dari pemikirannya adalah kritik terhadap kekuasaan dan dari orientasi partisipatif. 

Oleh karena itu, Arendt tidak menekankan konflik sebagai karakter asli politik, melainkan potensi realisasi diri masyarakat dalam dimensi pluralitasnya, berdasarkan tindakan bersama dan publik. Selanjutnya, gagasan politik ini berbeda dengan posisi Schmitt dalam orientasi normatifnya. Memang, politik, dalam arti tegas, merujuk pada kebutuhan akan kritik dan pada pengembangan kapasitas kolektif yang dibentuk sendiri Kolektif adalah keputusan bebas dari semua. Namun demikian, Hannah Arendt mengacu pada kerapuhan urusan manusia yang telah disebutkan.

Tidak diragukan lagi dalam hal ini Carl Schmitt dan dia adalah yang paling dekat. Kerapuhan ini dapat dipahami sebagai penjelasan tentang apa yang tidak pernah mapan tentang karakter terbuka dari kolektif yang terbentuk sendiri. Schmitt akan mengaitkan ini dengan kekuatan politik, Arendt  seperti Walter Benjamin  akan menganggapnya sebagai potensi kekerasan tatanan sosial. Kedua posisi ini tidak harus saling eksklusif, bahkan bisa saling melengkapi, seperti yang ditunjukkan oleh konsepsi politik kontemporer tertentu. 

Tapi apa yang Hannah Arendt perdebatkan terhadap pergeseran polemiko-hegemonik dari pemikiran Schmitt adalahkebebasan sebagai momen konfigurasi politik yang positif. Kehidupan sosial dan hukum yang sama tidak dapat sepenuhnya direduksi menjadi pengalaman intensitas. Itu tentu membutuhkan minat dalam urusan res publica.

Adalah salah untuk mengatakan  Schmitt benar-benar mengabaikan kebebasan politik. Agak perlu untuk berbicara, tentang itu, tentang hubungan yang sangat ambivalen dengan kebebasan sebagai momen konfigurasi politik. Di satu sisi, visinya tentang kebebasan individu  dari perspektif hak subyektif sesuai dengan makna yang diberikan kepadanya oleh liberalisme Anglo-Amerika,  yang   tercermin dalam karyanya Theory of the Constitution. Di sisi lain, dia menentang sosialisasi ini kebebasan merupakan depolitisasi dengan menekankan ketergantungan kebebasan individu pada validitas hak objektif (negara), apa pun arti istilah ini. 

Proklamasi negara total dan totalisasi politik merupakan radikalisasi posisi ini. Sementara Hannah Arendt berusaha untuk mengembangkan konsep kebebasan yang mengintegrasikan pluralitas dan konstitusi dunia bersama, logika pemikiran Schmitt pada titik ini   adalah baik  atau yang lain, seperti yang telah ditunjukkan oleh Christoph Menke.

Perlu ditekankan  dua cara berpikir tentang politik ini bermain dan memainkan peran penting di paruh kedua abad ke-20 dan di awal abad ke-20. abad ke 21. Ini tidak diragukan lagi untuk konsepsi integratif dan kosmopolitan Hannah Arendt dengan gagasannya tentang hak untuk memiliki hak Kosmopolitanisme ini meluas bahkan dalam universalisme demokrasi modern (Chantal Mouffe). Kami hanya akan menyebutkan di sini Jurgen Habermas, perwakilan paling terkemuka dari proyek hukum dan kebebasan inklusif. 

Organisasi bipolar atau  multipolar dari tatanan dunia pasca-Perang Dunia II, sebuah multipolaritas   meskipun atau karena PBB - masih mengancam untuk meningkat di masa sekarang, bukanlah satu-satunya hal yang akan menolak posisi seperti itu. Logika kebebasan kolektif demokratis   tampaknya lebih kuat ditandai oleh budaya perbedaan pendapat daripada yang sering diperkirakan. Dengan budaya perbedaan pendapat.

Maksudnya  adalah disposisi abadi untuk menengahi konflik, yang bertujuan untuk menggerakkan konstitusi. Perdebatan tentang standar kebebasan yang ada atau tentang cara di mana patologi dan regresi yang menyertai ekonomiisasi dan globalisasi masyarakat diperlakukan dengan jelas menunjukkan apa yang dapat ditimbulkan oleh budaya perbedaan pendapat seperti itu.