Runtuhnya Negara: Pencucian Uang, dan Penggelapan Pajak

Sekali lagi kasus pencucian uang pertama didokumentasikan ribuan tahun yang lalu di Asia, khususnya di Cina. Namun, dalam bentuknya yang sekarang, istilah "pencucian uang" berasal dari Amerika Serikat. Bos kejahatan terkenal Al Capone menguasai sebagian besar dunia bawah tanah Chicago pada tahun 1920-an. Melalui aktivitas ilegal seperti perjudian atau perdagangan alkohol ilegal, yang disebut tindak pidana asal pencucian uang, dia menciptakan modal yang cukup besar. Modal ini, bagaimanapun, sebagian besar terdiri dari uang tunai dalam denominasi kecil. Untuk menghindari kecurigaan, Al Capone menemukan metode yang mengarah pada apa yang sekarang dikenal sebagai "pencucian uang".  Sejumlah besar diinvestasikan dalam binatu, yang sangat cocok untuk sistem karena frekuensinya yang tinggi dan perputaran yang sulit dikendalikan. Karena metode penyamaran uang yang diperoleh secara ilegal di binatu, praktik ini disebut "pencucian uang". Akibatnya, setiap upaya untuk memasukkan aset ilegal ke dalam ekonomi legal disebut "pencucian uang;

Dalam perjalanan globalisasi yang semakin pesat pada tahun 1970-an dan 1980-an, kejahatan terorganisir    berkembang secara signifikan. Pasar ilegal yang terus berkembang adalah alasan utama untuk ini. Konsekuensi logis dari hal ini adalah peningkatan keuntungan secara eksponensial bagi para penjahat. Namun, karena ukurannya yang ekstrem, penggunaan kemenangan ini secara tradisional tidak mungkin lagi dilakukan. Itulah sebabnya semakin banyak geng kriminal yang terjun ke bisnis "berkolaborasi" dengan ekonomi legal, pencucian uang. 

Kota-kota seperti Zurich, London, dan New York dengan cepat berkembang menjadi benteng pencucian uang. Kasus pencucian uang menjadi publik di seluruh dunia. Namun, tidak hanya individu pribadi yang terpengaruh, tetapi bahkan industri, politisi, dan Vatikan. Keserakahan dan kekuasaan adalah alasan utama meningkatnya jumlah modal yang dikembalikan ke siklus keuangan melalui pencucian uang;

Penggelapan Pajak. Sejak adanya pajak, ada pula upaya-upaya individu untuk mengurangi atau bahkan menghindari beban pajak ini dengan cara-cara yang tidak sah jika diperlukan. Dokumen yang mencantumkan hukuman untuk penghindaran pajak telah sampai kepada kita dari "Mesir Kuno". Penggelapan pajak terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Ada perkiraan    sekitar 15-20% pajak di negara industri barat dihindarkan. Untuk negara-negara berkembang, diasumsikan hilangnya pendapatan pajak hingga 50% karena penggelapan. Perkiraan ini memperjelas betapa pentingnya penghindaran pajak untuk teori ekonomi hanya karena dimensi kuantitatifnya.

Akan tetapi, di negara-negara maju, penggelapan pajak hanya dimungkinkan sejauh seluruh kegiatan ekonomi yang menjadi dasar beban pajak belum dicatat, setidaknya sebagian, dalam rekening. Oleh karena itu, transaksi ekonomi harus terjadi dalam ekonomi bayangan. Jika tidak, penghindaran pajak hampir tidak mungkin dilakukan jika kontrol yang memadai dilakukan pada saat yang bersamaan.

sumber: indeks Korupsi 

Ekonomi bayangan mengacu pada bagian dari ekonomi produktif yang tidak termasuk dalam statistik resmi Nasional (BPS). Shadow economy tidak hanya berarti penyembunyian kegiatan ekonomi legal untuk menghindari beban pajak yang sama, tetapi seringkali hanya kegiatan kriminal dengan maksud untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, yang tentu saja harus disembunyikan karena status kriminalnya. Seorang wajib pajak rasional dan egois. Oleh karena itu, dia hanya membayar pajak secara sukarela jika penggelapan pajak dapat ditemukan dan dihukum. Dengan demikian, dari perspektif tradisional, besarnya penghindaran yang optimal berasal dari menimbang manfaat pajak yang dihindari terhadap biaya penalti yang diharapkan setelah terdeteksi.

Mencari Pimpinan Raja/King Filsuf/Platon

Rumus berikut menurut Allingham/Sandmo dapat digunakan untuk mengilustrasikan maksimisasi utilitas yang diharapkan:maks UE = pu((1-t)y-se)+(1-p)u((1-t)y+te);   di mana utilitas yang diharapkan UE dari konsumsi jika ditemukan (cd=(1-t)y-se [se adalah denda yang dikenakan pada penemuan sehubungan dengan jumlah yang dihindari]) dikalikan dengan probabilitas yang ditentukan secara eksogen p dan utilitas dalam peristiwa non-deteksi (cn=(1-t)y+te [Biasanya kewajiban pajak adalah ty, sebenarnya individu hanya membayar tx, di mana x adalah pendapatan yang dinyatakan. Penggelapannya adalah: e=yx]). Seorang individu yang bebas risiko akan menghindari segalanya atau tidak sama sekali, tergantung pada apakah pengembalian yang diharapkan itu positif atau negatif. Namun, asumsi ini hanya berlaku jika tarif pajak dan denda bersifat linier dan probabilitas deteksi tidak bergantung pada jumlah pengembalian pajak.

Menurut pertimbangan yang lebih baru, variabel tertentu ditambahkan ke model ini. Efek barang publik pada penghindaran dan kontrol endogen    harus dipertimbangkan. Selain itu, moralitas seseorang    berperan. Sejauh mana seseorang merasa wajib membayar pajak karena jika tidak mereka akan merusak kebaikan bersama, atau peran apa yang mungkin dimainkan oleh pengetahuan sesama warga tentang penghindaran yang telah terjadi? Dengan kata lain, seseorang akan menghindari pajak selama biaya alternatif penggelapan, dengan mempertimbangkan disposisi moral seseorang dan hukuman yang diharapkan jika ditemukan, lebih rendah daripada biaya alternatif perpajakan legal. Hal ini    berperan sejauh mana wajib pajak memiliki perasaan subyektif    beban pajaknya "adil". Semakin adil beban pajak dirasakan, semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk menghindari pajak. Selain itu, seorang wajib pajak mungkin tidak hanya tertarik pada kesejahteraannya, tetapi    memperoleh kepuasan karena melihat masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik. 

Negara Idial Platon/dokpri

Akibatnya, semakin sedikit paparan terhadap keinginan untuk menghindari pajak, semakin besar kesadaran dan ketahanan moral    penggelapan pajak merusak sistem kesejahteraan masyarakat. Selain itu,    dapat berperan sejauh mana orang-orang yang diketahui melakukan penggelapan pajak dikucilkan oleh masyarakat. Larangan yang diharapkan lebih mungkin untuk mencegah pembayar pajak dari penggelapan pajak. Namun, ada    individu yang "menikmati" penggelapan pajak dan penghindaran pajak bahkan ketika ada risiko terdeteksi. Sebuah studi empiris menunjukkan    para penghindar pajak memandang perilaku ini sebagai bukti keberanian.