Toleransi Beragama, dan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia diperoleh sejak lahir, tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat diubah dan tidak dapat dicabut atau dibatasi oleh negara. Hak tersebut mencakup hak untuk hidup dan integritas fisik, persamaan di hadapan hukum, kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan perbudakan, serta dari diskriminasi dan persekusi berdasarkan afiliasi etnis, agama dan gender;
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.  Hak asasi manusia adalah hak yang menjadi hak setiap manusia. Mereka adalah hak yang tidak dapat dicabut dan oleh karena itu tidak dapat diambil alih oleh undang-undang lain, kontrak yang dibuat atau bentuk lain yang mengikat secara hukum. Mereka disebabkan oleh setiap manusia hanya berdasarkan fakta  mereka adalah manusia.

- Dalam pengertian material, hak asasi manusia adalah hak pra-dan supranasional yang tidak diberikan negara sesuai dengan konstitusinya, tetapi yang berlaku pra-konstitusional dan paling-paling dapat diakui melalui deklarasi. Di atas segalanya, kebebasan politik dan kebebasan fundamental dipahami sebagai hak asasi manusia. Dalam pengertian formal, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh semua orang yang hidup di negara - berbeda dengan hak sipil.

Secara historis, istilah ini terutama merujuk pada koeksistensi berbagai agama. Seiring waktu, istilah tersebut  diperluas untuk mencakup berbagai pandangan politik. Hari ini kami menggunakan istilah ini secara lebih luas. Toleransi mencoba menjawab persoalan hidup bersama yang berbeda suku, bahasa dan ras. Selain itu, ia mencoba untuk memungkinkan berbagai kelompok seperti heteroseksual dan homoseksual atau orang cacat dan non-cacat untuk hidup bersama. Pemahaman toleransi dalam beragama dan dalam pengertian sosial membawa serta masalah yang berbeda. 

Toleransi dalam pengertian beragama selalu mencakup wacana tentang kebenaran dan tentang koeksistensi teoretis dan praktis dari kebenaran (agama) yang berbeda dan seringkali bertentangan. Dalam kasus toleransi dalam pengertian sosial, masalah lain seperti prasangka dan diskriminasi yang diakibatkannya berada di latar depan.

Oleh karena itu, alasan-alasan yang diberikan untuk membela toleransi atas makna-makna di atas tidaklah sama. Dua bentuk intoleransi yang terkait  berbeda. Bentuk intoleransi "beragama" berasal dari fakta  setiap perwakilan agama percaya  memiliki kebenaran mutlak.

Intoleransi "sosial" berasal dari prasangka  hanya saya yang mengikuti cara hidup yang benar dan saya menuntut agar setiap orang di masyarakat saya melakukan hal yang sama.

Agar dapat menentukan dengan jelas apakah dan kapan kasus toleransi ada, tiga kriteria harus dipenuhi:

1. Konflik : Agar toleransi memiliki efek, pertama-tama harus ada konflik. Konflik muncul ketika pola, nilai, atau norma interpretasi seseorang dihadapkan dengan pandangan (berlawanan) lain dan perasaan atau fakta muncul  pendapatnya sendiri diragukan atau dilanggar.
2. Non-kekerasan : Kriteria lain untuk toleransi adalah non-kekerasan dalam konflik. Dalam hal ini, non-kekerasan bisa bersifat aktif atau pasif (dalam arti bertahan dalam konflik).
3. Pengakuan kesetaraan: Hanya jika pihak-pihak yang berkonflik mengakui  keduanya memiliki hak yang sama untuk berkembang secara bebas, barulah individu tersebut dapat menanggung pola interpretasi, nilai dan norma yang berbeda atau untuk menemukan solusi bersama untuk konflik tersebut.

Ketiga kriteria toleransi tersebut harus dipenuhi secara bersamaan, lengkap dan eksklusif untuk memastikan  toleransi ditentukan dengan jelas. 

Artinya, jika suatu kriteria hilang, alih-alih toleransi, itu bisa berupa, misalnya, ketidakpedulian (tidak adanya konflik). Menambahkan kriteria lebih lanjut, seperti kebutuhan untuk mengkompensasi ketidakadilan, belas kasihan atau melindungi hak-haknya sendiri atau orang lain, bukan lagi soal toleransi, tetapi soal amal, solidaritas, atau keberanian sipil. Jadi perlu diperhatikan  toleransi hanya ada jika ketiga kriteria di atas terpenuhi dan tidak ada kriteria yang dikecualikan atau ditambahkan. Selain itu, dapat diasumsikan  dalam kasus toleransi yang nyata, ini bukan tentang itu, tetapi tentang solidaritas atau amal, seperti yang telah disebutkan.