Korupsi dan Kemiskinan

Dalam kelompok ini, kepercayaan tinggi; Namun, kepercayaan pada kelompok lain dalam jaringan dapat menderita karena tingkat kepercayaan internal yang tinggi dan bahkan mendorong korupsi. "Menjembatani modal sosial" menggambarkan hubungan antara kelompok masyarakat yang heterogen. Jembatan dibangun di antara kelompok, begitulah. Ini menyatukan orang-orang dari kelas sosial yang berbeda yang tidak akan pernah berhubungan satu sama lain. Dengan cara ini, perpecahan sosial dapat dihindari atau diatasi.

Terakhir, "Linking Social Capital" merepresentasikan hubungan antara individu atau kelompok dan orang-orang yang berada dalam posisi pengaruh politik atau keuangan, seperti cara warga negara menghubungi institusinya untuk merumuskan kepentingan mereka. 

Aspek modal sosial ini dianggap sebagai indikator terkuat dari kohesi sosial. Oleh karena itu, fungsi pemacu pertumbuhan dan pengurangan korupsi dikaitkan dengan "menjembatani", tetapi terutama untuk "menghubungkan modal sosial". Dengan bantuan karakteristik modal sosial ini, di satu sisi, biaya pengendalian dapat dikurangi tanpa meningkatkan korupsi. Kausalitas  bisa berjalan ke arah lain: banyak kepercayaan pada sesama manusia dan tingkat modal sosial yang tinggi menyebabkan korupsi berkurang. Secara politis, ini berarti modal sosial harus diperkuat dan korupsi harus diberantas untuk menciptakan kemakmuran - jika tidak, korupsi menyebabkan orang melarikan diri.

Jika kebutuhan material dan immaterial warga negara tidak terpenuhi, penerimaan institusi dan pemerintah menurun. Korupsi memicu kemarahan, keresahan, dan akhirnya pelarian. Meskipun alasan pelarian dan pengusiran beragam, korupsi seringkali memainkan peran sentral. 

Banyak orang melarikan diri dari negara di mana tidak ada perang, tetapi struktur yang tidak stabil menjadi ciri kehidupan sehari-hari dan prospek masa depan penduduknya memburuk. Struktur negara yang lemah dan institusi yang korup seringkali menjadi titik awal keresahan. 

Stabilitas suatu negara tentu tergantung pada banyak faktor, seperti kondisi kerangka kerja yang dapat diandalkan, non-kekerasan atau supremasi hukum. Namun, hubungan antara pelarian dan korupsi dapat ditunjukkan secara empiris dan diilustrasikan dengan melihat statistik penerbangan: Jika Anda membandingkan jumlah pengungsi dengan data dari indeks korupsi, Anda dapat melihat hubungan yang jelas. Semakin parah korupsi, semakin banyak orang lari dari negara-negara tersebut.

Contohnya adalah negara-negara tempat sebagian besar orang melarikan diri pada tahun 2020: Suriah (6,6 juta pengungsi; peringkat 178 dalam peringkat korupsi dari 180 negara), Venezuela (3,7 juta; peringkat 176), Sudan Selatan (2,3 juta; peringkat 180). Meskipun penyebab pelarian saling terkait, korupsi adalah salah satu penyebab utamanya. Oleh karena itu, perang melawan korupsi harus menjadi prioritas bagi komunitas internasional dalam hal menstabilkan negara dan mencegah pengungsian.

Untuk itu, semua pihak harus mengakui peran mereka dalam proses dan bertindak sesuai dengan itu. Negara-negara berkembang seringkali kurang memiliki pengetahuan untuk mereformasi struktur mereka, sehingga negara-negara maju memiliki kewajiban untuk mendukung mereka dalam memerangi korupsi, misalnya dengan mendorong kerja sama pembangunan lebih khusus lagi untuk memperbaiki struktur negara. 

Selama ini pencairan dana bantuan seringkali tidak dikaitkan dengan kondisi seperti pemberantasan korupsi. Terakhir, perusahaan multinasional  memiliki peran penting. Dengan mematuhi pedoman internasional, mereka dapat mencegah penyebaran korupsi dan dengan demikian berkontribusi untuk menstabilkan ekonomi lokal. Karena sejauh ini korupsi tidak merugikan para elit, dan hukum bisa dianggap sebagai industri bisnis mengakibatkan korupsi sulit dicegah, dan dampaknya kemiskinan akan terys bertambah.