Korupsi dan Kemiskinan

Menurut banyak penelitian, konsekuensi korupsi terhadap ekonomi, negara, dan masyarakat sangat dramatis. Korupsi menghambat (dalam beberapa kasus secara tidak langsung) pembangunan ekonomi, membuat sistem kesehatan dan pendidikan menjadi lebih buruk, menghancurkan modal sosial dan dengan demikian membangkitkan ketidakpercayaan penduduk terhadap politik dan administrasi.

Korupsi adalah subjek yang menarik yang cocok untuk cerita kriminal, melihat ke dalam jurang masyarakat yang mengerikan. Pada saat yang sama, buku ini bukanlah jurnalisme investigatif, tetapi menggunakan sarana filosofis untuk merefleksikan realitas sosial terkenal yang memengaruhi kita semua. Debat publik didominasi oleh skandal kasus-kasus individual yang diketahui - tetapi kecaman moral abstrak yang biasanya mengikuti segera menghalangi keberhasilan penahanan sosial.

Selama Indonesia merdeka sampai hari ini  fenomena KKN atau korupsi akan memiliki  konsekuensi dari hilangnya kepercayaan terhadap institusi publik, yang secara anekdot diuraikan di sini, hanyalah akibat dari korupsi. Berikut ini, konsekuensi ekonomi dan sosial lebih lanjut dari korupsi akan ditunjukkan berdasarkan fakta. 

Dan  harus menyadari data seringkali didasarkan pada perkiraan dan survei, karena korupsi biasanya terjadi secara rahasia. Kausalitas  tidak selalu dapat ditentukan secara empiris, karena banyak sebab dan akibat korupsi terkait satu sama lain dengan cara yang berbeda. Meski demikian, para ilmuwan sepakat dalam banyak hal - termasuk bahwa korupsi adalah fenomena yang sangat tua dan masih tersebar luas.

Korupsi telah ada selama setidaknya 3000 tahun, dan Indonesia mengalami hal yang sama semenjak Indonesia merdeka sampai hari ini diera demokraasi korupsi masih terus terjadi. Itu ditemukan dalam berbagai bentuk dalam bisnis, negara, masyarakat dan gereja, dan  di semua ekonomi nasional dan sistem ekonomi, terlepas dari bentuk negara atau pemerintahan. 

Namun, sifat dan luasnya korupsi bergantung pada pengaruh budaya, perkembangan sejarah, institusi demokratis atau otoriter, dan kekayaan materi, untuk menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi. Dalam hal ini  terdapat perbedaan yang jelas antara negara-negara tersebut mengenai terjadinya dan akibat korupsi bagi perekonomian, negara dan masyarakat.

Pada saat yang sama, korupsi adalah isu yang sangat hangat di hampir semua masyarakat. Hal ini  berlaku untuk negara industri maju apalagi Indonesia, misalnya jika ada penyimpangan dalam urutan vaksinasi yang direncanakan terhadap virus corona dan walikota atau kelompok orang lain yang "kebetulan" diberi preferensi. Korupsi merajalela, terutama jika menyangkut barang langka seperti vaksin corona saat ini atau kadang-kadang masker pelindung, tetapi  umumnya berkaitan dengan posisi menarik dalam politik atau bisnis. 

Dalam ilmu ekonomi, seseorang berbicara tentang apa yang disebut barang posisi, yang tidak dapat ditingkatkan sesuka hati dan sangat membantu jika Anda mengenal seseorang yang dapat memengaruhi alokasi atau penjualan. Hal yang sama berlaku untuk pesanan besar atau transaksi satu kali dan umumnya untuk sektor tertentu seperti industri konstruksi, di mana volume pesanan besar dan keuntungan tinggi sering terlibat dalam perilaku kriminal. Selain itu, negara-negara yang sangat rentan terhadap korupsi adalah negara-negara yang kaya sumber daya dan memiliki sektor ekonomi pengekstraksi sumber daya yang besar.

Korupsi adalah istilah multifaset yang mencakup berbagai bentuk dan masalah, mulai dari perilaku tidak bermoral, tidak sah hingga tindak pidana seperti penyuapan, pemerasan, dan penipuan. Kesamaan dari semua praktik adalah bahwa seorang pejabat menyalahgunakan posisi dan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri atau keluarga dan teman-temannya. Penelitian kriminologi mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik, fungsi bisnis atau mandat politik untuk keuntungan orang lain, atas dorongan mereka atau atas inisiatif sendiri. 

Tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan bagi diri sendiri atau pihak ketiga dengan mengorbankan masyarakat umum (dalam kasus pelaku dalam kapasitas resmi atau politik) atau perusahaan (dalam kasus pelaku sebagai pejabat ekonomi ). Korupsi atas biaya pihak ketiga dimungkinkan karena kontrak selalu tidak lengkap dan transparansi lengkap tidak mungkin tercapai karena alasan biaya transaksi.