Korupsi dan Kemiskinan

Inilah yang disebut masalah prinsipal-agen: klien (prinsipal) tidak dapat (sepenuhnya) mengendalikan agen, dan oleh karena itu ada risiko bahwa agen (misalnya manajer pembelian atau pejabat izin bangunan yang dibayar rendah) akan bertindak sesuai keinginannya. keuntungan berbisnis atau menerima suap. 

Korupsi termasuk, misalnya, menerima hadiah yang melampaui apa yang lazim dan diterima. Lebih jelas bila pejabat disuap agar izin lebih cepat atau tidak sama sekali;(KKN) nepotisme atau eksploitasi hubungan pada pengisian jabatan penting yang tidak diisi sesuai kualifikasi dianggap sebagai korupsi. Konsekuensinya mungkin tampak kecil dalam kasus individu, karena tampaknya tidak ada yang dirugikan secara langsung, tetapi kerusakan moneter langsung dan tidak langsung ke seluruh ekonomi berjumlah miliaran bahkan triliun Rupiah.

 Perkiraan dan analisis korupsi lainnya didasarkan, antara lain, pada survei pakar atau publik. Di sana  terlihat jelas bahwa korupsi merupakan ancaman bagi kemakmuran ekonomi dan kohesi sosial. Untuk Indonesia, perusahaan audit umumnya melaporkan tren non signifikan pada pengurangan korupsi, sebagian karena peraturan kepatuhan yang diperketat, namun tetap saja korupsi di Indonesia masih belum memuaskan. 

Menurut ini, setiap perusahaan kelima kehilangan bisnis pada tahun 2015 karena korupsi. Pada 2017, ini hanya terjadi satu dari sepuluh. Pada saat yang sama, 36 persen perusahaan pada tahun 2020 menyatakan bahwa mereka terkena tuduhan korupsi, yaitu dituduh melakukan korupsi. Secara keseluruhan, korupsi adalah salah satu dari lima jenis kejahatan kerah putih yang paling mahal.

Berbagai studi empiris sejak tahun 1990-an menunjukkan bahwa negara-negara yang banyak korupsi diukur memiliki kemakmuran materi yang lebih rendah, diukur ratio  PDB. Tesis bahwa bermanfaat karena memungkinkan peraturan yang tidak efektif untuk dielakkan hampir tidak pernah dipegang hari ini. 

Kebenaran mereka hanya dapat dikonfirmasi secara empiris untuk beberapa negara di mana korupsi digunakan untuk menghindari administrasi publik yang sangat tidak efisien. Studi terbaru tentang hubungan antara korupsi dan pertumbuhan, di sisi lain, secara mengesankan menegaskan efek negatif kemakmuran berdasarkan data untuk 175 negara dari tahun 2012 hingga 2018. Efek penghambatan pertumbuhan dari korupsi terutama terlihat di negara-negara otokrasi .

Salah satu alasan untuk efek ini adalah bahwa dalam masyarakat yang korup terdapat lebih sedikit investasi swasta dan publik, yang pada gilirannya mengurangi PDB. Investor asing dirugikan dibandingkan dengan investor dalam negeri karena mereka tidak terbiasa dengan peraturan informal yang lazim di negara yang berlaku untuk korupsi. Korupsi dalam pemungutan pajak, perizinan infrastruktur publik atau kontrol peraturan lingkungan  menimbulkan risiko dan biaya yang sulit dihitung dan menghalangi investor asing. Begitu investasi dilakukan, pengusaha di negara korup, yang tidak memiliki supremasi hukum, dapat kehilangan hak milik mereka karena bisnis mereka dinasionalisasi atau dipaksa dijual kepada penduduk setempat.

Korupsi  menciptakan inefisiensi, yang berarti bahwa layanan dan produk lebih mahal dari yang diperlukan atau kualitasnya lebih buruk. Selain itu, tidak hanya kuantitas, tetapi  kualitas investasi publik yang menderita, antara lain, penurunan belanja di bidang sosial dan infrastruktur. 

Hal ini menghambat pembangunan berkelanjutan suatu negara dan kemampuan pemerintah untuk melakukan reformasi yang diperlukan, misalnya untuk regulasi yang lebih baik atau birokrasi yang lebih cepat. Kebutuhan dasar penduduk seperti akses pendidikan atau pelayanan kesehatan tidak dapat terpenuhi seperti yang diharapkan. Infrastruktur yang berfungsi tidak ada, yang pada gilirannya menjadi tempat subur bagi korupsi untuk tetap mendapatkan barang-barang yang diperlukan ini - sebuah lingkaran setan. Efek meredam korupsi  terlihat pada indikator kesejahteraan alternatif, seperti kesejahteraan umum dan kepuasan hidup. Keduanya jauh lebih tidak menonjol di negara-negara yang terkena korupsi dibandingkan di negara-negara yang relatif bebas korupsi.

Korupsi  berdampak negatif pada produktivitas tenaga kerja dan modal. Sumber daya yang langka dialihkan ke bidang yang tidak efisien, yaitu kegiatan yang kurang produktif, melalui korupsi. Pekerjaan yang menjanjikan biaya suap yang tinggi lebih disukai daripada pekerjaan yang lebih penting bagi perusahaan atau masyarakat. Bukan lagi pengusaha yang paling berkualitas atau yang memiliki nilai uang terbaik yang mendapatkan pekerjaan, tetapi yang paling rakus, kurang ajar atau korup. Hal yang sama berlaku untuk pelamar yang mendapatkan pekerjaan atau posisi manajemen: mereka yang membayar suap paling tinggi atau memiliki koneksi terbaik mendapat kesempatan. Investasi publik menderita ketika kontrol penjaminan mutu dirusak oleh penyuapan.

Orang tidak hanya menderita korupsi secara ekonomi, tetapi mereka  harus menerima lebih banyak pembatasan kebebasan. Negara-negara dengan tingkat kebebasan ekonomi yang tinggi secara signifikan kurang rentan terhadap suap. Pada saat yang sama, negara-negara ini lebih dekat hubungannya dengan negara lain dalam perdagangan barang dan jasa dan mendapat manfaat dari globalisasi. Hal ini meningkatkan tekanan persaingan, tetapi pada saat yang sama mengurangi kerentanan terhadap korupsi. Selain itu, semakin baik kualitas peraturan dan regulasi resmi, semakin sedikit korupsi yang diamati. Last but not least, pembenahan kelembagaan dan regulasi negara merupakan langkah sentral dalam rangka kerja sama pembangunan, agar bantuan uang tidak hilang ke saluran yang tidak jelas. Karena di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, banyak kegiatan ekonomi dilakukan di ekonomi informal.