Filsafat Pajak (4)

Kemudian interprestasi hermeneutika perikop yang mendukung negara sudah tersebar luas di gereja mula-mula. Bagi para reformator, perikop ini merupakan aplikasi dari doktrin dua kerajaan. Karena itu adalah teks khotbah pada   Minggu ke-23 setelah Trinitas, 

Martin Luther sering memiliki kesempatan untuk menafsirkannya; dan inti dari khotbahnya tentang masalah ini adalah untuk menanamkan ketaatan pada otoritas. Dalam Katekismus  Matius 22:21 terdaftar di bawah judul: Apa yang harus dilakukan oleh rakyat pemerintah. 

 John Calvin menekankan "tidak ada ketundukan lahiriah yang dapat menghalangi  suara hati nurani batiniah manusia untuk bebas di hadapan Allah.

Clement dari Alexandria;  kaisar diidentifikasi dan dimetaforakan  dengan Tuhan Pencipta, yang sebagai Demiurge berdiri berbeda dengan Kristus, Penebus. Demi pernyataan ini, implikasi historis dan kontemporer dari membayar pajak dalam kehidupan Jesus dari Nazaret telah disembunyikan.

Sementara para pendukung doktrin dua kerajaan memahami hubungan antara dinas kekaisaran dan ibadah sebagai keduanya-dan cukup tanpa masalah, beberapa penafsir setelah 1945 melihat alternatif radikal di sini: 

ketaatan kepada Tuhan dapat berdiri kontras dengan tugas subjek.   Teologi politik menemukan referensi pada praktik  dalam Matius 22:21: Tuntutan negara dapat memiliki "hanya hak terbatas dan kepentingan relatif" bagi umat manusia.

Bersambung ke tulisan [5]