Pemimpin Negara Bodoh Vs Pemimpin Negara Bijaksana

Pemimpin Negara Bodoh Vs Pemimpin Negara  Bijaksana

Bagi  Platon atau Plato, polis Athena memungkinkan warganya "terlalu banyak kebebasan," suatu kondisi yang dapat diperbaiki dengan memaksakan rezim yang didominasi oleh kader kecil pakar dan elit. Permusuhan Platon terhadap para politisi, yang ia anggap "tidak dapat dipercaya" karena "dibesarkan secara tidak patut," tetapi ia berpendapat bahwa Platon ingin memberi para politisi kontrol yang jauh lebih besar atas proses pendidikan.   

"Platon diyakinkan bahwa jika kekuatan ini [untuk mendidik kaum muda] diambil dari keputusan orang tua yang sewenang-wenang dan kurang mendapat informasi dan dipindahkan ke negara, sehingga para pemimpin masa depan dapat dikenai sejak lahir hingga saat kelahiran. program pelatihan moral dan indoktrinasi yang ketat, masalah politisi yang tidak dapat dipercaya akan diselesaikan. "  

Terhadap pandangan ini, kami akan berpendapat bahwa totalitarianisme sama sekali bukan solusi yang diusulkan Platon untuk masalah politisi yang tidak dapat dipercaya. 

Ketidakpercayaannya terlalu dalam untuk itu. Jauh dari menganjurkan negara totaliter, Platon membukanya ke cahaya kebenaran, mengeksposnya sebagai pelanggaran tidak adil dan benar-benar tidak wajar dari tatanan sosial yang ramah. 

Dan dia melakukan sesuatu yang lain juga. Seperti yang akan kita lihat, Platon berupaya menunjukkan bahwa negara totaliter adalah kekejian tidak hanya bagi para korbannya, tetapi juga bagi para penguasanya. 

Ternyata demikian, karena keinginan untuk memerintah adalah keinginan yang sulit diatur; itu merusak, merusak, dan bahkan menjajah jiwa yang dirayunya. Pada akhirnya, keinginan untuk memiliki tubuh politik akan memiliki tubuh politisi. Siapa pun yang akan dikuasai pasti akan menjadi budak.

Tapi Platon melihat harapan bagi seorang budak. Dia bisa belajar. Bahkan diperbudak oleh eros , politisi masih bisa belajar untuk mengubah libido dominandi menjadi philos sophia . 

Budak dapat memperoleh kembali kebebasannya jika dia dapat membuang perbudakan mentalnya terlebih dahulu.   Untuk melakukan itu, hamba harus menyadari bahwa kekuatan yang memikatnya terletak pada kebohongan. Politisi hanyalah dalang. Kerajaan mereka hanyalah gua. 

Membujuk kita sebaliknya, bagaimanapun, adalah seni politik yang sempurna - seni untuk mengganti kebebasan dengan kekuatan dan mengurangi kedaulatan menjadi bayangan. 

Seni politik, dengan kata lain, hanya itu: seni. Politik mewakili kemenangan artifice atas alam, fiat atas hukum. Politik adalah kerajinan, pengecoran mantra, sihir, sofistri. Praktisi hanya bisa mendominasi mereka yang bisa mereka tipu.

Namun, bagi Platon, para politisilah yang paling disesatkan. Politisi memiliki tugas ganda yang sulit dalam melepaskan ikatan mentalnya, karena budak yang menganggap dirinya seorang master terikat dua kali lipat oleh kesalahan moral. Yang kuat secara politis paling kuat terpukul oleh mantra negara   sihir tidak memperdayai siapa pun selain penyihir itu sendiri. 

Bagaimanapun, ilusi utama kekuatan politik adalah daya pikatnya. Pria yang ingin memerintah atas orang lain secara tragis keliru tentang kepentingan terbaiknya sendiri. Dia tidak melihat bahwa raja adalah orang yang paling sengsara di dunia karena kekuasaan adalah lamunan yang menjadi mimpi buruk.  

Keinginan untuk mengendalikan pria lain membutuhkan pengorbanan utama: hilangnya kendali diri. Mengurus bisnis orang lain, politisi mengabaikan bisnis memesan jiwanya. Desakan menggenggamnya, iri, dan ingin tahu akan segera menguasai dirinya dan menjadikannya alat mereka. Untuk mendapatkan kembali dirinya, politisi harus belajar untuk melepaskan rakyatnya. 

Pengetahuan ini akan langka, dan sulit didapat, tetapi tanpa itu, politisi tidak akan pernah bahagia atau utuh. Dan meskipun langka realisasi diri ini mungkin, bukan tidak mungkin. Sekalipun mengurusi urusan orang lain, politisi pada akhirnya bisa belajar untuk memikirkan urusannya sendiri, dan belajar untuk memiliki pikirannya sendiri. 

Dalam semangat inilah Platon menyarankan bahwa pengetahuan diri bisa dialami sebagai ingatan. Ketika kita belajar untuk menjaga hasrat kita di tempat yang seharusnya, sehingga kita melepaskan segala upaya untuk melakukan kontrol yang tidak wajar terhadap orang lain, kita mengingat kembali diri sejati kita. Kami berpikiran ulang. Tujuan dialog Platon adalah untuk mengantarkan para pembacanya ke dalam kebenaran yang membebaskan dari wawasan ini.

Berikut ini episteme gagasan seuah Negara yang didokrinkan oleh Platon:

Ke [1] Polis - Meskipun kata "kota" sering digunakan sebagai terjemahan polis dalam ringkasan dan komentar SparkNote ini, tidak ada padanan bahasa Inggris yang tepat untuk negara-kota Yunani. Polis adalah wilayah yang relatif kecil, mandiri, dan mandiri yang diperintah oleh warganya, kelas elit. Tenaga kerja terdiri dari budak, buruh kasar, dan perempuan. 

Dunia Aristotle terdiri dari negara-kota, dan teori-teori politiknya bekerja dari asumsi bahwa polis adalah bentuk pemerintahan yang paling masuk akal.

Ke [2] Koinonia - Diterjemahkan secara kasar sebagai "asosiasi," koinonia secara harfiah didefinisikan sebagai "suatu kesamaan." Konsep ini sangat penting untuk filsafat politik Aristotle dan merupakan bagian integral dari sifat polis : polis adalah sebuah asosiasi tidak hanya dalam arti orang yang tinggal di tempat yang sama, tetapi juga dalam arti usaha bersama di mana semua warga negara ambil bagian. Karena itu, Aristotle tidak merasakan adanya konflik antara individu dan negara.

Ke [3] Politeia Aristotle menggunakan kata kompleks ini dengan dua cara berbeda: pertama, ia menerjemahkan secara langsung sebagai "konstitusi;" kedua, ini menggambarkan suatu entitas yang diterjemahkan di sini sebagai "pemerintah konstitusional" (terjemahan lain dapat menjadikannya "polity"). 

Aristotle menganggap pemerintahan konstitusional, di mana massa diberikan kewarganegaraan dan memerintah dengan kepentingan semua orang, salah satu bentuk pemerintahan terbaik. Ini menggabungkan elemen oligarki dan demokrasi, menemukan kompromi antara tuntutan orang kaya dan orang miskin.

Ke [4] Kedudukan Raja - Suatu bentuk pemerintahan monarki yang ideal di mana raja adalah individu yang luar biasa yang memerintah dengan kepentingan semua orang dalam pikiran. Aristotle mengakui menemukan pemimpin yang luar biasa itu sulit, tetapi tetap menghargai kemungkinan itu.

Ke [5] Oligarchy - Aristotle menggunakan oligarki, secara harfiah "aturan segelintir orang," untuk merujuk pada pemerintahan yang dikendalikan oleh minoritas yang terdiri dari orang kaya. Tidak seperti aristokrasi, Aristotle percaya, oligarki adalah bentuk pemerintahan yang buruk, karena faksi yang berkuasa mengatur semata-mata untuk kepentingannya sendiri, mengabaikan kepentingan orang miskin.

Ke [6] Demokrasi - Aristotle meremehkan demokrasi, secara harfiah "aturan rakyat," sebagai jenis pemerintahan di mana massa miskin memiliki kontrol dan menggunakannya untuk melayani tujuan mereka sendiri. Ini melibatkan perpajakan yang berat dan eksploitasi orang kaya, antara lain. Di antara bentuk-bentuk kekuasaan mayoritas seperti demokrasi, Aristotle lebih suka politeia, atau pemerintahan konstitusional.

Ke [7] Aristokrasi - Aristotle sangat menghargai aristokrasi, secara harfiah "aturan yang terbaik," dan menganggapnya lebih unggul daripada oligarki karena menghargai kepentingan semua orang.

Ia membandingkan aristokrasi dengan oligarki, demokrasi, dan politeia dengan menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pemerintahan ini hanya menyangkut masalah kekayaan. Aristokrasi, di sisi lain, menganugerahkan manfaat berdasarkan prestasi, dengan akibat bahwa mereka yang paling berhak memerintah sebenarnya memerintah.

Ke [8] Tyranny - Aturan seorang individu hanya tertarik pada keuntungannya sendiri. Sebagai bentuk kerajaan yang kejam, tirani tidak populer dan biasanya digulingkan. Menurut pendapat Aristotle, ini adalah tipe pemerintahan terburuk.

Ke [9] Demagoguery - Jenis demokrasi terburuk, dalam pendapat Aristotle, adalah aturan massa dibawa ke ekstrem. Dalam penghasutan, suara setiap orang adalah sama, dan aturan mayoritas memiliki otoritas lebih besar daripada hukum. 

Akibatnya, kehendak rakyat menggantikan hukum. Selalu, seorang pemimpin karismatik, atau demagog, mengambil kendali dan menjadi tiran. Karena dia berbicara dengan suara rakyat, dan karena suara rakyat berdaulat, sang demagog bebas melakukan apa yang diinginkannya.  

Pada buku Republik , Platon menguraikan pandangannya tentang kepemimpinan melalui diskusi tentang kehidupan sipil dan politik di Polis, negara kota Yunani. Selain berfokus pada makna keadilan, ia juga mengembangkan kerangka kerja tentang sifat kepemimpinan dalam negara yang ideal.

Jadilah "pencinta kebijaksanaan," Platon tidak puas dengan para penguasa yang tidak memiliki pengetahuan dan kekuatan moral untuk bertindak sesuai dengan kebaikan bersama - dengan kata lain, para penguasa yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi bukanlah pemimpin yang kuat. Sebaliknya, Platon mengusulkan bahwa negara harus diatur oleh para filsuf dan menjadi pencinta kebijaksanaan , yang merupakan arti dari kata Yunani, Philosophia .

Kepemimpinan adalah tugas raja - raja filsuf yang memperoleh teknik dan keterampilan untuk seni memerintah. Sebuah negara yang ideal, kata Platon, "tidak akan pernah bisa tumbuh menjadi kenyataan" sampai "para filsuf menjadi penguasa di dunia ini, atau sampai mereka yang sekarang kita sebut raja dan penguasa benar-benar menjadi filsuf, dan kekuatan politik serta filsafat dengan demikian datang ke tangan yang sama .

Hanya para filsuf yang secara moral dan intelektual cocok untuk memerintah dan memimpin. Secara moral karena mereka tertarik dan memiliki hasrat untuk kebenaran dan belajar, sementara tidak menunjukkan minat pada godaan mendapatkan kekuatan demi kekuasaan. Secara intelektual karena mereka dapat memperoleh pengetahuan tentang bentuk ideal dari kebajikan, keindahan, dan kebaikan.

Filsuf sebagai pemimpin. Kebajikan dan kebaikan adalah kunci pandangan Platon tentang kepemimpinan sebagai seni berkuasa . Para pemimpin dapat mencapai empat kebajikan utama:

• Prudence (sebagai kebijaksanaan)
• Keadilan (sebagai keadilan)
• Temperance (sebagai moderasi / pengekangan)
• Keberanian (sebagai ketabahan / ketahanan)

"Baik" mengacu pada tujuan akhir untuk memperoleh pengetahuan, karena tindakan yang "adil" menambah utilitas dan nilai bagi orang lain.

Kepemimpinan Platonnis hari ini .Apa saja implikasi modern dari pandangan Platon tentang kepemimpinan?

Pertama-tama, dengan melonggarkan gagasannya bahwa hanya raja filsuf yang harus memerintah, kita dapat sepakat bahwa para pemimpin, dulu dan sekarang, harus berkomitmen pada kebijaksanaan dan pencarian kebenaran. 

Pemimpin adalah individu yang bekerja keras untuk mencapai dasar pepatah: mereka mencari bukti dan fakta untuk menginformasikan tindakan mereka dan untuk menginformasikan tindakan orang-orang di sekitar mereka.

Kedua, pemimpin juga individu yang menghargai keadilan dalam interaksinya dengan orang lain, apakah menjadi pemimpin yang adil saat mengelola organisasi Negara atau polis, atau sebagai pendukung hasil yang adil melalui pekerjaan dan visi misi.

Ketiga, pemimpin yang efektif   secara moderat moderat dalam pendekatan mereka dan menunjukkan pengekangan dalam tindakan mereka. Mereka penuh perhatian, namun tegas. Dan akhirnya, seorang pemimpin yang diilhami Platonnis akan berusaha untuk berani dalam visinya dan tangguh dalam menghadapi ketidakpastian.

Para pemimpin Platonnis memetakan arah ke depan sambil tetap reaktif terhadap tantangan yang menghadang mereka. Seperti Platon katakan: "Arah di mana pendidikan dimulai seorang pria akan menentukan masa depannya dalam kehidupan."//