Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

4.   Penggunaan SD pendidikan lebih efesien dan efektif jika dikontrol masyarakat.

5.   Keterlibatan warsek dan masyarakat dalam PK dapat menciptakan iklim tranfaransi dan demokrasi

6.   Sekolah bertanggung jawab kepada orang tua, masyarakat, pemerintah.

7.   Sekolah akan terpacu secara kompetitif dengan sekolah lain.

8.   Sekolah responsif terhadap tuntutan masyarakat dan lingkungan

Seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah, terbukalah peluang untuk melakukan reorientasi paradigma pendidikan menuju ke arah desentralisasi pengelolaan pendidikan. Peluang tersebut semakin tampak nyata setelah dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi pendidikan melalui strategi pemberlakuan manajemen berbasis sekolah (MBS). MBS bukan sekedar mengubah pendekatan pengelolaan sekolah dari yang sentralistis ke desentralistis, tetapi lebih dari itu melalui MBS diyakini akan muncul kemandirian sekolah. Melalui penerapan MBS, kepedulian masyarakat untuk ikut serta mengontrol dan menjaga kualitas layanan pendidikan akan lebih terbuka untuk dibangkitkan. Dengan demikian kemandirian sekolah akan diikuti oleh daya kompetisi yang tinggi akan akuntabilitas publik yang memadai.

Dasar hukum yang melandasi adanya Manajemen Berbasis Sekolah meliputi landasan secara filosofis dan landasan yuridis. Landasan filosofis MBS secara umum adalah cara hidup masyarakat. Maksudnya jika ingin reformasi pendidikan itu sukses maka reformasi tersebut harus berakar pada cara dan kebiasaan hidup warganya. Seandainya reformasi itu peduli terhadap cara dan kebiasaan warganya maka reformasi tersebut akan mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan melalui proses mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks idiil negara kita merupakan tanggung jawab pemerintah, sedangkan menurut praktisnya merupakan tanggung jawab  bersama  antara keluarga,  masyarakat  dan  pemerintah.  Tanggung  jawab tersebut, dilandasi oleh peran secara profesional.