1. Sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya, sehingga dia dapat mengoptimalkan sum
2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
3. Â Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan kepada: pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian sekolah akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu, pendidikan yang telah direncanakan.
4. Â Sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.
Rasionalitas Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
Hasil analisis Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) ada tiga faktor yang menjadi penyebab mutu pendidikan rendah. Faktor pertama, pengelolaan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik, dimana pusat sangat dominan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, sedangkan daerah dan sekolah lebih berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat, dengan kata lain sekolah tidak memiliki otonomi. Faktor kedua, kebijakan pendidikan yang menggunakan pendekatan input-output analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekwen. Pendekatan ini menganggap bahwa, apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku pelajaran, dan perbaikan sarana prasarana pendidikan dipenuhi mutu pendidikan akan meningkat. Faktor ketiga, peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim (Depdiknas, 2001).Â
Menyadari rendahnya mutu pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional memasyarakatkan sistem pengelolaan pendidikan yang disebut Manajemen Berbasis  Sekolah. Sistem  pengelolaan  pendidikan  dengan  model  manajemen berbasis sekolah ini, telah dirintis sejak tahun 1999, dan secara yuridis dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam peraturan pemerintah tersebut, manajemen berbasis sekolah diberlakukan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah.
Sementara itu, secara yuridis diberlakukannya manajemen berbasis sekolah/madrasah didasarkan: (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2003, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan (3) Surat Keputusan Mendiknas Nomor 044 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Selanjutnya secara rasional diberlakukannya MBS dapat dielaborasi sebagai berikut:
1. Â Sekolah Lebih mengetahui tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sendiri.
2. Â Sekolah lebih mengetahui kebutuhannya sendiri.
3.  Keputusan  yang  diambil  sekolah  lebih  sesuai  untuk  memenuhi kebutuhan sekolah
