Pungli menjadi penghalang signifikan bagi pembangunan nasional karena menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Hal ini menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi efektivitas program-program pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Praktik pungli berkontribusi pada penurunan moralitas di masyarakat, di mana tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi hal yang dianggap biasa. Ini menciptakan budaya di mana masyarakat merasa bahwa pungli adalah cara yang sah untuk mendapatkan layanan, sehingga mengikis nilai-nilai etika dan moral.
Pungli mengancam keadilan sosial dengan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan publik. Mereka yang tidak mampu membayar pungli sering kali terpinggirkan, sementara mereka yang memiliki sumber daya lebih dapat memperoleh layanan yang lebih baik, sehingga memperlebar kesenjangan sosial.
Pungli melanggar hak-hak warga negara untuk mendapatkan layanan publik yang adil dan tanpa biaya tambahan yang tidak sah. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, di mana setiap individu berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan akses yang setara terhadap layanan publik.
Pungli menjadi salah satu faktor yang menghambat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan pemerintah. Ketidakpuasan ini dapat berujung pada apatisme masyarakat terhadap proses hukum dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini, termasuk meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum.
Dampak pungli terhadap negara dan pemerintah sangat merugikan, termasuk hilangnya pendapatan negara, meningkatnya ketidakpuasan masyarakat, dan merosotnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Ini juga dapat menyebabkan instabilitas politik dan sosial, yang pada gilirannya mengganggu proses pembangunan. Pungli memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Beberapa dampak tersebut meliputi:
• Penurunan Kualitas Layanan, ketika pungli menjadi praktik umum, pegawai publik mungkin lebih fokus pada keuntungan pribadi daripada memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan pelayanan yang lambat, tidak efisien, dan tidak memuaskan.
• Ketidakpuasan Masyarakat, masyarakat yang merasa dipaksa untuk membayar pungli cenderung merasa tidak puas dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, ketidakpuasan ini dapat berujung pada protes sosial dan ketidakstabilan politik.
• Kesenjangan Sosial, pungli memperburuk kesenjangan sosial, di mana hanya mereka yang mampu membayar yang dapat mengakses layanan publik dengan baik. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan memperlebar jurang antara kelompok kaya dan miskin dalam masyarakat.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari pungli seperti membentuk satuan tugas untuk memberantas pungli, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti melalui internet, SMS, atau telepon.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memberantas pungli, dengan melaporkan praktik pungli dan mendukung transparansi dalam pelayanan publik, masyarakat dapat menjadi kekuatan pendorong dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari pungli. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan yaitu lingkungan yang bebas dari pungli.
