* Â Â Â Â Â Â PT Industri Kereta Api Pusat Unggulan Industri Kereta Api
* Â Â Â Â Â Â PT Industri Telekomunikasi Indonesia Pusat Unggulan Industri Telekomunikasi
* Â Â Â Â Â Â PT LEN Industri Pusat Unggulan Industri Elektronika dan Komponen
Sejak dibentuk pada 1998 performa konsolidasi 10 perusahaan di bawah BPIS telah membaik. Pada saat dibentuk kembali pada 1998 keuntungan bersih perusahaan-perusahaan konsolidasi BPIS masih 386, 019 miliar rupiah. Setelah secara penuh dikelola BPIS pada 1999 pendapatan bersih naik menjadi 390,032 miliar, kemudian pada 2000 meningkat menjadi 423,715 miliar.
Begitu pula bila ditinjau dari kontribusi kepada pendapatan negara dari pajak, deviden dan lain-lain. Pada 1998, kontribusi konsolidasi PT BPIS naik menjadi Rp 654,351 miliar, lalu pada 1999 naik Rp 562,066 miliar, pada 2000 Rp 1,070 triliun, dan sesuai keputusan RUPS 2001, BPIS menyumbang deviden kepada negara sebesar Rp 250 miliar.
Indonesia adalah Negara kepulauan, maka industri transportasi darat, laut, dan udara adalah strategis untuk mengatasi problem mobilitas penduduk dan barang, karena itulah PT. DI, PT. PAL, dan PT. INKA termasuk dalam industri strategis. Selain itu, luasnya geografis Indonesia membutuhkan jaringan teknologi pemersatu bangsa, yang kemudian industri telekomunikasi dan elektronika (sekarang IT) juga mutlak ada sebagai pemersatu dan sarana komunikasi bangsa.
Oleh karena itu didirikanlah PT. LEN dan PT. INTI. bidang industri yang dianggap strategis saat itu adalah (a) Industri transportasi laut, udara, dan darat, (b) Industri energi, (c) Industri enjinering/rekayasa dan desain, (d) Industri mesin dan peralatan pertanian, (e) Industri pertahanan dan (f) Industri pekerjaan umum/teknik sipil.
Pada masa itu Indonesia menjadi salah satu macan asia karena industri strategis yang dikelola BPIS dapat menjadi modal besar bagi untuk belanja negara. Namun, sejak Indonesia diterjang "badai krisis ekonomi" yang kemudian meluas menjadi krisis multi-dimensi pada tahun 1997.
Negara membutuhkan pinjaman untuk menutupi defisit, salah satu "clausul" yang disyaratkan pun cukup menakutkan, yaitu Negara tidak diperbolehkan melanjutkan program-program industri strategisnya, lalu yang terjadi kemudian kita tidak pernah melihat lagi program pembangunan iptek nasional yang jelas dan terarah.
Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah menerima bantuan dari International Monetary Fund. Lembaga keuangan internasional tersebut memberikan syarat bantuan, yaitu salah satunya pemerintah mesti menghentikan pembiayaan atas proyek industri strategis berbiaya besar.
Selanjutnya pelan tapi pasti, infrastruktur Iptek yang sudah terbangun kuat saat itu mulai melemah. Bahkan, tidak bisa dikendalikan lagi terjadinya hijrah Sumber Daya Manusia (SDM) Iptek ke luar negeri, peneliti dan perekayasa profesional mencari kehidupan baru yang lebih nyaman. Sementara itu, di dalam negeri tidak ada lagi prioritas program beasiswa pelajar dan mahasiswa untuk meregenerasi SDM Iptek yang mulai menua.
