Ibarat tim sepakbola,  KPK selalun otal total football dalm menyerang penggarong uang rakyat.  Dari kiper sampai striker penyerang terbiasa bikin gol  yang. Indah.  Ingat bagaimana drama penangkapan Setyo Novanto,  yang menghebohkan dulu. Seluruh Indonesia bertepuk tangan dibelakang sukses  KPK.
Cerita sukses di masa lalu,  kini beralih ke cerita sendu,  dominasi juga supermasi sebagai aparat penegak hukum di bidang korupsi mulai digedor tiang  inti pondasinya,  saat peralihan pegawai KPK menjadi ASN,  dari seribu lebih, karyawannya lulus,  kecuali 75 pegawai berkarakter "macan" yang selama ini  Ja6di motor penggedor.kasus-kasus besar rumit dan sulit.
Memang menjadi pelaku penegak hukum di wilayah antikorupsi tidaklah mudah, Kepolisian Dan Kejaksaan dianggap tidal optimal menangani Kasus jenis khusus ini. Budaya main mata, Â amat jelas mengganggu penyelesaian kasus yang basah permainan ini.
Kebetulan kebanyakan dari pegawai yang "keras" initial memiliki ciri, Â bersungguh -sungguh dalam bekerja,unggul Salam karakter, hidup sederhana, kompak dan tekun dalam ibadah. Memang tanpa indikator ini sulit menjadi sapu bersih pelaku tindak korupsi. Di negeri ini. Bahkan sebelum heboh soal 75 pegawai yang tak. Lulus tes Wawasan Kebangsaan . Lembaga ini mulai masuk angin, Â ada oknum penyidiknya yang memeras calon tersangka .Sampai milyaran rupiah agar kasusnya tidak segea dinaikkan ke level berikutnya
Presiden Bicara
Ujung dari masalah "ontran-ontran" di non aktifkan atau dibina soal nasib ke 75 punggawa andalan ini sampai memaksa Presiden Jokowi campur tangan bicara, Sebelumnya, Jokowi menegaskan alih status pegawai KPK sebagai ASN diniatkan agar semangat pemberantasan korupsi lebih baik. Perihal kontroversi tes wawasan kebangsaan atau TWK, Jokowi meminta hal itu.
Misalnya saran Presiden Jokowi, Â patut didengar, (Jokowi) menyatakan sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan.
Menurutnya, hasil TWK tidak bisa serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai tidak lulus.
Bahkan, Â Jokowi juga berharap ada kolaborasi intensif
antara KPK-PAN RB-BKN Berembuk soal Nasib 75 Pegawai ini.
"Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan," kata Jokowi.
Jokowi pun meminta agar langkah-langkah perbaikan pada level individu serta organisasi segera diperbaiki., seperti dilansir di Detiknews. Com.
Hal ini selaras. Dengan pernyataan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Syamsuddin Haris turut angkat bicara. Dia sepakat dengan Jokowi.
"Pada dasarnya saya setuju pandangan Presiden Jokowi. Sama seperti yang sampaikan sebelumnya, hasil tes wawasan kebangsaan yang bermasalah tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK," ucap Syamsuddin.
