Penegakkan Hukum dalam Perspektif Sosiologi-Hukum

Nama : Ayu Ramazdani Wichaksana

Nim : 212111051

Kelas : Hukum Ekonomi Syariah 5B

Matkul: Tugas Akhir Semester Sosiologi Hukum

Hukum merupakan suatu peraturan yang harus ditaati oleh setiap orang bermasyarakat dan bernegara. Adanya hukum dijadikan pedoman bagi kehidupan bermasyarakat. Adapun penegakan hukum di masyarakat bergantung pada efektivitas hukum dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto faktor efektivitas hukum ada lima, yaitu: 

*Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktek penyelenggaraan hukum di lapangan, terdapat situasi dimana timbul pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat nyata dan konkrit, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika seorang hakim memutus suatu perkara dengan menggunakan hukum saja, terkadang nilai keadilan tidak tercapai.

*Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam berjalannya hukum, jika peraturannya baik, namun kualitas aparatnya kurang baik, pasti akan timbul masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah pola pikir atau kepribadian aparat penegak hukum.

*Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa sarana dan fasilitas, lembaga penegak hukum tidak dapat menyelaraskan peran mereka dengan peran sebenarnya.

*Faktor Masyarakat

Jika masyarakat tidak sadar hukum atau tidak menaati hukum, tidak akan ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan suatu persepsi batin abstrak masyarakat tentang keselarasan ketertiban dan kedamaian yang diinginkan. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan legalitas, pembuatan hukum, dan efektivitas hukum.

*Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanno, kebudayaan mempunyai tugas yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu pengaturan, agar masyarakat memahami bagaimana seharusnya ia bersikap, bertindak dan menentukan sikapnya terhadap orang lain. Dengan demikian, kebudayaan merupakan perilaku dasar yang menentukan aturan-aturan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang

Selain itu karakter penegak hukum yang efektif sangat membantu proses penegakan hukum. Adapun karakter penegak hukum yang efektif ada 3 yaitu:

*Menjunjung nilai keadilan

Seorang penegak hukum harus menjunjung tinggi keadilan dalam membuat keputusan,dengan artian tidak boleh memandang status sosial dalam memberikan keadilan,siapa yang bersalah harus dihukum dengan seadil-adilnya tanpa terkecuali.

*Menjunjung nilai kejujuran

Seorang penegak hukum harus menjunjung tinggi nilai kejujuran. Memberikan putusan sesuai bukti-bukti yang ada,tidak ada yang direkayasa dan ditutupi demi kepentingan satu pihak.

*Menjunjung tinggi antikorupsi

Seorang penegak hukum harus memiliki sifat antikorupsi,dengan artian tidak dapat di suap dalam memberikan putusannya.

Diperlukan pendekatan hukum untuk mengetahui permasalahan beserta penyelesaian hukum yang berlaku di masyarakat. Salah satunya pendekatan sosiologis hukum,dimana pendekatan ini mengacu pada pola tingkah laku masyarakat dalam masyarakat dan fenomena sosial lainnya. Adapun contoh pendekatan sosiologis dalam studi hukum ekonomi syariah, sebagai berikut: Contoh pendekatan sosiologis ini dapat diterapkan dalam proses bermuamalah yang terjadi dalam masyarakat. Seperti seorang pedagang yang memperdagangkan barang dagangannya sesuai dengan syariat Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.  Contohnya yaitu berdagang dengan jujur,tidak melebihkan timbangan untuk mendapatkan keuntungan,berkata jujur ketika barang yang diperjualbelikan memiliki kekurangan dan yang terpenting berdagang dengan ikhlas.

Perkembangan hukum di Indonesia tidak dapat terhindarkan dari beberapa krtikan. Adapun salah satu kritikan dalam perkembangan hukum di Indonesia yang cukup populer adalah kritikan legal pluralism dan progressive law. 

*Legal pluralism merupakan sebuah aturan hukum yang muncul lebih dari satu di dalam kehidupan sosial. Adapun kritik legal pluralism terhadap sentralisme hukum dalam masyarakat, adalah pluralisme hukum dinilai tidak memperhitungkan faktor struktur sosio ekonomi makro ekonomi yang mempengaruhi munculnya sentralisme hukum dan pluralisme hukum. Selain itu kelemahan lain dari pluralisme hukum adalah pengabaian aspek keadilan, berbeda dengan sentralisme hukum, dimana hukum negara yang berlaku di masyarakat diterima dan mengikat serta mempunyai prioritas di atas hukum lain yang berlaku di masyarakat.

*Progressive law merupakan suatu pemikiran mengenai perkembangan hukum yang memiliki pandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Kritik progresif hukum terhadap perkembangan hukum Indonesia, bahwa hukum di Indonesia menitikberatkan mengenai bagaimana hukum itu dijalankan sesuai dengan apa yang tertulis, sedangkan aturan hukum yang tidak tertulis tidak mendapat tempat dan keadilan dalam masyarakat.

Hukum tidak akan berjalan ke arah yang lebih baik lagi tanpa adanya peranan dari hukum itu sendiri,hukum mempunyai beberapa peranan sebagai berikut:

*Law and social control/hukum sebagai kontrol sosial adalah hukum sebagai pengendali tingkah laku manusia yang bersifat mengajak dan memaksa agar berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini menurut saya hukum sebagai kontrol sosial sangat penting dikarenakan dapat memperjelas batasan atas tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan dapat memfilter perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan peraturan atau hukum itu sendiri.

*Law as tool of engeenering/hukum sebagai alat pembeharuan dalam masyarakat adalah hukum sebagai alat pembeharuan masyarakat yang memiliki peran merubah nilai-nilai sosial masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Menurut saya adanya pembeharuan hukum ke arah yang lebih baik tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak diimbangi dengan kontribusi dari perangkat lain yaitu lembaga-lembaga penegak hukum yang telah diberikan amanah untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, para penegak hukum perlu bergerak secara aktif dalam rangka menertibkan masyarakat dalam melakukan pelanggaran dan membasmi kejahatan, sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih nyaman dan damai.

*Socio-legal studies adalah suatu pendekatan terhadap hukum dengan mempelajari  ilmu-ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial. Menurut saya penegak hukum tidak dapat bergerak sendiri untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum yang efektif, perlu diimbangi dengan kontribusi ilmu lainnya seperti ilmu sosial sehingga diharapkan dapat  meningkatkan kinerja sistem hukum yang lebih efektif lagi.

Perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepaskan dari sejarah legal pluralism,dimana legal pluralism merupakan sebuah aturan hukum yang muncul lebih dari satu di dalam kehidupan sosial. Menurut saya sendiri munculnya keberagaman hukum tersebut tidak menjamin adanya kepastian hukum yang berkaitan dengan masyarakat dikarenakan atas keberagaman hukum tersebut menyebabkan tidak adanya prioritas hukum yang tetap yang berlaku di masyarakat sehingga keadilan terabaikan dan sulit didapatkan.