Mohon tunggu...
steven kambey
steven kambey Mohon Tunggu... Ilmuwan - Tulisan adalah kata yang abadi

Mencintai Kebenaran

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Implementasi Trilogi Prinsip Polluter Pay, Negligence, dan Strict Liability

5 Juni 2017   08:57 Diperbarui: 5 Juni 2017   09:42 2635
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut : Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya; Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan; Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu. Dimana untuk kekuasaan tertinggi negara mempunyai hak untuk : Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya; Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa itu; Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

5Penjelasan prinsip tanggungjawab negara dalam UUPPLH No. 32 2009 adalah negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan  dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

6Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2013, hal. 197, 199

Ridwan HR mengutip N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berg membagi pengertian izin dalam arti luas yaitu “izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum  Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

7Pertumbuhan hijau berarti mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sambil memastikan bahwa sumber daya alam terus memberikan manfaat ekologis dan jasa lingkungan sebagai sumber utama kesejahteraan.

8Intergenerational Equity Principle (Prinsip Keadilan Antargenerasi) merupakan satu di antara 27 prinsip dalam konsep sustainable development yang tertuang dalam Deklarasi UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) Rio de Janeiro Tahun 1992 dimana Negara dalam hal ini harus melestarikan dan menggunakan lingkungan serta sumber daya alam bagi kemanfaatan generasi sekarang dan mendatang. Prinsip keadilan antargenerasi ini terumuskan dalam prinsip ke-3 yang menyatakan bahwa hak untuk melakukan pembangunan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. (The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations).

9Iskandar, 2015, Hukum Kehutanan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan,Mandar Maju, Bandung, hal. 21

Menurut Iskandar, kebijakan pengelolaan kawasan hutan dan atau kebijakan perubahan kawasan hutan harus mengedepankan prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup diantaranya prinsip keutuhan (holistic), prinsip keterpaduan (intregated), prinsip keberlanjutan/kelestarian (sustainability).

10Jerremy Bentham, Teori Perundang-undangan, 2016, Nuansa, Bandung, hal. 421

Menurut Bentham, dalam perkara ganti rugi resmi yang paling diutamakan adalah kepentingan pihak yang dirugikan, tetapi bahkan pelaku pelanggaran sekalipun memperoleh keuntungan dalam cara ini.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun