Signifikansi Dinamika Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Peningkatakan Efisiensi Birokrasi

Di era modern ini, setiap orang dapat merasakan perkembangan teknologi informasi, baik untuk kebutuhan pribadi maupun pekerjaan. Pelayanan publik memiliki banyak manfaat yang dirasakan. Seperti sebelumnya, masyarakat sering mengeluh tentang pelayanan oleh birokrat. yang buruk, namun seiring. kemajuan. TIK, lembaga pemerintahan sudah mulai memperbaiki sistem layanan publik yang signifikan dan teintegrasi kepada publik atau. masyarakat agar. dapat mempermudah penyediaan layanan publik.

Jika elemen sumber daya manusia (SDM) pemerintah menguasai teknologi informasi, pemerintahan. dapat melakukan banyak hal yang lebih baik, seperti mengelola kegiatan pemerintah, membangun pemerintahan, dan memberikan edukasi. kepada masyarakat, dan bahkan meningkatkan kesejahteraan. masyarakat (Mulyapradan et al., 2022). Namun, jika sumber daya manusia tidak dapat menguasai teknologi informasi, maka pelayanan publik akan menjadi lebih lambat (Fathony et al., 2021).

Teknologi yang kebanyakan dapat melalui aplikasi media masa dan internet sekelas search engine dapat diakses kapanpun dan dimanapun adalah bentuk perkembangan teknologi informasi yang dinilai cukup pesat di era modernisasi. Ini memungkinkan data yang disajikan dapat digunakan hanya dari satu tempat yang terpusat maupun tidak terpusat. Jika, dilihat faktor fundamental yang membedakan digital di daerah kota dan desa adalah kekurangan infrastuktur dan minimnya SDM, yang berdampak pada ketidakefektifan manfaat TIK di daerah pedesaan. Ini disebabkan pemerintah seperti khususnya pedesaan menghadapi banyak masalah terkait pembangunan dan keterbatasan infrastruktur, sehingga mereka tidak memprioritaskan penggunaan dan pemanfaatan TIK. Jika masalah-masalah ini dapat diselesaikan, pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan organisasi akan bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Pastinya, hal ini akan berjalan dengan baik.

Informasi dan digitalisasi dianggap termasuk dalam metode, aplikasi dan perantara dalam pengolahan data. Pengolahan data yang mencakup berbagai proses, seperti mendapatkan, memproses, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data, sehingga informasi menjadi relevan, efektif dan efisien untuk keperluan individu, perusahaan, dan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan yang strategis.

Dalam Kebijakan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa semua orang berhak menggunakan barang, jasa, dan/atau pelayanan yang disediakan dalam penyelenggaran birokrasi pelayanan sesuai dengan peraturan undang-undang (Fakhriyah et al., 2022). Pelayanan publik yang baik didefinisikan sebagai keberhasilan organisasi pelayanan publik yang dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat yang dapat berupa teknis maupun administratif (Along, 2020). Kepuasan adalah hasil dari pelayanan yang baik (Mulyapradana et al., 2020).

Seiring. dengan. perkembangan TIK. saat ini, banyak. organisasi telah memulai perombakan pada sistem kerja mereka untuk meningkatkan layanan mereka kepada masyarakat dan meningkatkan kualitasnya. Diharapkan kemajuan teknologi informasi saat ini akan membuat layanan masyarakat lebih mudah diakses. E-Government muncul sebagai hasil dinamika moderniasai teknologi yang cukup pesat dari masa ke masa, sehingga hal ini dapat memberikan kemanfaatan yang sangat membantu semua orang yang menerima dan membutuhkan. Bank Dunia menggambarkan aplikasi pemerintahan seperti E-Governmant untuk penggunaan teknologi oleh lembaga negara yang bersinergi, yaitu ada internet wide area (WAN), mobile computing, dan masyarakat. Teknologi ini diharapkan mampu terus membangun sinergitas di tengah kemajuan dalam masyarakat, bisnis swasta, dan lembaga kepemerintahan (Samudra Wibawa, 2009).

Menurut Bank Dunia, "E-government merupakan sautu istilah yang mengacu pada penggunaan oleh lembaga pemerintah informasi technologies (seperti Wi-Fi, Internet, dan mobile computing) yang memiliki kemampuan untuk mengubah cara mereka berinteraksi dengan warga negara, perusahaan, dan unsur-unsur pemerintah lainnya." Ini berarti bahwa teknologi informasi yang ada digunakan untuk memberikan peningkatan sinergi dalam komunikasi untuk peningkatan efisiensi antar entitas dalam suatu negara (Supriyanto, 2016).

Laporan oleh Didit Praditya (2014) dari Perkumpulan Kelompok Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mengungkapkan ada beberapa keuntungan bagi pemerintah untuk menggunakan TIK dalam e-government, termasuk peningkatan efisiensi, peningkatan layanan, dukungan untuk reformasi, dan peningkatan kepercayaan institusional. E-goverment adalah upaya untuk membuat pemerintahan beroperasi secara elektronik. Ini adalah upaya untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengatur sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah. E-government diharapkan dapat memperkuat sistem demokrasi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat (Barker et al. 1986). Selanjutnya yang harus dilakukan ada kesinambungan dalam menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan data agar koordinasi dan kerja sama dengan lembaga lain dapat ditingkatkan (Fahlefi, 2014). Seperti yang dijelaskan beberapa para ahli tersebut, secara keseluruhan E-Government dapat melalui 3 hal ini, yaitu:

• Pengenalan Teknologi dan digitalisasi

Dilihat dari tahapnya yang berada di awal dan sebagai pembuka, maka fokus utama adalah menyediakan layanan publik dan informasi secara online. Contohnya adalah situs web pemerintah yang berisi informasi tentang berbagai program, layanan, dan peraturan pemerintah.

• Tahap Interaksi

Pada tahap ini, pemerintah dan masyarakat dapat berinteraksi satu sama lain atau bisa disebut juga dengan interaksi dua arah secara online. Contohnya, layanan e-mail, chat online, dan forum diskusi untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan keluhan masyarakat.

• Tahap Transformasi

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengubah proses bisnis dan struktur organisasi pemerintah dengan menggunakan TIK. Contohnya seperti sistem pembayaran pajak online dan pengadaan barang dan jasa elektronik.

Tujuan dari adanya tahapan diatas adalah untuk dapat memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam. e-government. Dimana, di. Indonesia e-goverment menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan dan perencanaan yang biasanya disebut RPJMN yang dilaksanakan tahun 2020-2024. Dimana, menurut Along dalam Mulyapradan 2022 ada lima indikator dalam tolok ukur pelayanan yang berkualitas, yaitu sebagai berikut:

1. Tangible (Bukti Fisik dan Sarana Prasaran Pelayanan)

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat bukti langsung (tangible) atau fasilitas dalam instansi sangat diperlukan karena untuk mendukung proses pelayanan publik seperti gedungkantor, peralatan kantor, dokumen atau berkas-berkas kantor dan lainnya. Dengan adanya pelayanan berbasis teknologi informasi, maka dapat mengoptimalkan digitalisasi untuk menyimpan berkas secara online. Sehingga tidak terjadi penumpukkan dokumen atau berkasberkas tersebut.

2. Reliability (Reabilitas/Keandalan)

Pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, seperti dapa memecahkan masalah masyarakat, meminimalisasi kesalahan, dapat menepati janji dan lain sebagainya. Tingkat kepuasan msyarakat sangat berpengaruh atas pandangan atau persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Kemajuan teknologi informasi dan momunikasi memberikan manfaat seperti dalam pengoprasional administrasi yang konkret yaitu dari abstraksi data menjadi.data yang lebih valid yang akan memberikan analisis data efektif dan. efisien.

3. Responsiveness (Cepat Tanggap dalam pelayanan)

Sebagai birokrat harus mau mendengarkan dan merespon masyarakat secara cepat dan tepat agar kepuasan masyarakat meningkat. Dengan meningkatkan responsiveness, birokrat dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik. Teknologi dan informasi saat ini memiliki urgensi dalam peningkatan daya tanggap pada segala bidang seperti organisasi dan pemerintah yang dapat menggunakan TIK secara efektif untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

4. Assurance (Jaminan)

Salah satu aspek kualitas pelayanan publik adalah keyakinan, atau jaminan, dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan kemampuan penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan layanan yang meyakinkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, keyakinan atau jaminan berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Dengan mempertimbangkan dimensi jaminan dalam pelayanan berbasis TIK, pemerintah akan mampu menyediakan beberapa pelayanan yang prima, data reliabel dan akurat dengan efisiensi waktu pelayanan. Hal ini disebabkan bahwa manajemen informasi data yang dilakukan dengan teknologi yang diawasi dalam sistem yang terintegrasi.

5. Emphaty (Empati/Kepedulian)

Kesediaan pegawai untuk memberikan perhatian kepada masyarakat, seperti besikap ramah, memahami kebutuhan msyarakat dan lain sebagainya. Dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, pemerintah dapat memberikan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat terutama dalaam keadaan mendesak.

Dengan adanya TIK dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan akses informasi dan komunikasi lebih luas. Meskipun TIK memiliki banyak manfaat tidak menutup kemungkinan adanya kendala atau kelemahan dalam penggunaan TIK untuk pelayanan kepada masyarakat seperti tidak memadainya kelengkapan digitalisasi pada setiap lapisan masyarakat, keamanan siber (adanya resiko penipuan online, peretasan data dan penyebaran informasi), dan literasi digital (masyarakat harus memiliki keahlian dan keterampiran yang andal dalam mengaplikasikan internet secara aman dan bertanggung jawab).

Implementasi teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan telah membawa perubahan signifikan di berbagai daerah Indonesia. Salah satu contoh yang menonjol adalah inovasi yang diterapkan oleh administrasi Kota Surabaya. Pemerintah kota ini telah mengembangkan serangkaian platform digital yang bertujuan untuk memperlancar proses birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Beberapa inisiatif tersebut mencakup e-Lampid untuk pengurusan dokumen kependudukan, SSW sebagai portal terpadu perizinan, e-Health untuk mengakses layanan kesehatan, e-Musrenbang yang memungkinkan partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan, serta e-Budgeting untuk manajemen anggaran yang lebih transparan.  Keberhasilan penerapan solusi-solusi inovatif ini telah menghasilkan peningkatan efektivitas pelayanan publik, penyederhanaan prosedur administratif, serta pengurangan celah-celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Prestasi Kota Surabaya dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan elektronik ini kerap dijadikan rujukan dan model pembelajaran bagi daerah-daerah lain di Indonesia yang ingin memodernisasi tata kelola pemerintahannya.

Referensi

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Amiruddin, & Marsuki Ali. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Mendukung E-Government Di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Al Qisthi: Jurnal Sosial Dan Politik, 23--31. https://doi.org/10.47030/jaq.v10i1.149

Angguna, Y. P., Gani, A. Y. A., & Sarwono. (2020). Upaya Pengembangan E-Government dalam Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Jurnal Administrasi Publik, 3(1), 80-88.

Darsana, I. M. (2023). Penguatan Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Desa Dan Aplikasi Kependudukan Online New Generationdi Kabupaten Buleleng. SiKemasJournal Jurnal Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.

Mirza, D., Suryani, L., Aditiya, V., Ilmu, T., & Lancang, A. (2023). Bisnis Literature Riview: Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi Jurnal Administrasi Publik & Bisnis

Mukhsin. (2020). Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa Dalam Publikasi Informasi Desa di Era Globalisasi. TEKNOKOM.

Nugroho, A. C., & Imran, H. A. (2016). Struktur Jaringan Interkoneksi, Tahapan Pembangunan E-Govt Dan Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Struktur Jaringan Interkoneksi (Survai Tentang Interkoneksi di kalangan Aparatur Instansi pelayanan publik bidang informasi dan dokumentasi). Jurnal Studi Komunikasi Dan Media.

Suprianto, B. (2023). Literature Review: Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan. Jurnal Pemerintahan Dan Politik.