Kesediaan pegawai untuk memberikan perhatian kepada masyarakat, seperti besikap ramah, memahami kebutuhan msyarakat dan lain sebagainya. Dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, pemerintah dapat memberikan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat terutama dalaam keadaan mendesak.
Dengan adanya TIK dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan akses informasi dan komunikasi lebih luas. Meskipun TIK memiliki banyak manfaat tidak menutup kemungkinan adanya kendala atau kelemahan dalam penggunaan TIK untuk pelayanan kepada masyarakat seperti tidak memadainya kelengkapan digitalisasi pada setiap lapisan masyarakat, keamanan siber (adanya resiko penipuan online, peretasan data dan penyebaran informasi), dan literasi digital (masyarakat harus memiliki keahlian dan keterampiran yang andal dalam mengaplikasikan internet secara aman dan bertanggung jawab).
Implementasi teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan telah membawa perubahan signifikan di berbagai daerah Indonesia. Salah satu contoh yang menonjol adalah inovasi yang diterapkan oleh administrasi Kota Surabaya. Pemerintah kota ini telah mengembangkan serangkaian platform digital yang bertujuan untuk memperlancar proses birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Beberapa inisiatif tersebut mencakup e-Lampid untuk pengurusan dokumen kependudukan, SSW sebagai portal terpadu perizinan, e-Health untuk mengakses layanan kesehatan, e-Musrenbang yang memungkinkan partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan, serta e-Budgeting untuk manajemen anggaran yang lebih transparan. Â Keberhasilan penerapan solusi-solusi inovatif ini telah menghasilkan peningkatan efektivitas pelayanan publik, penyederhanaan prosedur administratif, serta pengurangan celah-celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Prestasi Kota Surabaya dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan elektronik ini kerap dijadikan rujukan dan model pembelajaran bagi daerah-daerah lain di Indonesia yang ingin memodernisasi tata kelola pemerintahannya.
Referensi
Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Amiruddin, & Marsuki Ali. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Mendukung E-Government Di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Al Qisthi: Jurnal Sosial Dan Politik, 23--31. https://doi.org/10.47030/jaq.v10i1.149
Angguna, Y. P., Gani, A. Y. A., & Sarwono. (2020). Upaya Pengembangan E-Government dalam Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Jurnal Administrasi Publik, 3(1), 80-88.
Darsana, I. M. (2023). Penguatan Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Desa Dan Aplikasi Kependudukan Online New Generationdi Kabupaten Buleleng. SiKemasJournal Jurnal Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
Mirza, D., Suryani, L., Aditiya, V., Ilmu, T., & Lancang, A. (2023). Bisnis Literature Riview: Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi Jurnal Administrasi Publik & Bisnis
Mukhsin. (2020). Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa Dalam Publikasi Informasi Desa di Era Globalisasi. TEKNOKOM.
Nugroho, A. C., & Imran, H. A. (2016). Struktur Jaringan Interkoneksi, Tahapan Pembangunan E-Govt Dan Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Struktur Jaringan Interkoneksi (Survai Tentang Interkoneksi di kalangan Aparatur Instansi pelayanan publik bidang informasi dan dokumentasi). Jurnal Studi Komunikasi Dan Media.
