Pemerintah Indonesia harus berkomitmen untuk memperbaiki dan memperkuat sistem ekonomi, sosial-politik, hukum, dan penegakan hukum yang sudah ada, dengan tujuan agar menjadi lebih baik lagi dan sesuai dengan standar internasional. Perbaikan sistem ekonomi mencakup berbagai aspek, mulai dari stabilitas makroekonomi, kebijakan fiskal yang berkelanjutan, hingga peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan sektor swasta. Di sisi sosial-politik, pemerintah harus memastikan bahwa iklim politik dalam negeri stabil dan mendukung berbagai kebijakan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.
Selain itu, reformasi hukum dan penegakan hukum yang lebih transparan, adil, dan efektif sangat penting untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan di kalangan investor, baik domestik maupun asing. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran hukum, korupsi, dan berbagai bentuk kejahatan ekonomi lainnya akan meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia internasional.
Ketika semua sistem tersebut telah mengalami perbaikan yang signifikan dan berfungsi dengan optimal, hal ini akan meningkatkan kepercayaan para investor untuk menanamkan modal mereka di dalam negeri. Investor akan merasa lebih aman dan yakin bahwa investasi mereka akan terlindungi dan berpotensi memberikan hasil yang menguntungkan. Peningkatan investasi ini, baik dari sektor swasta domestik maupun asing, akan berkontribusi langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi, pendapatan negara melalui pajak juga akan mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan meningkatkan basis pajak, baik dari segi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), maupun pajak-pajak lainnya. Pajak, yang saat ini menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akan semakin memperkuat struktur APBN. Peningkatan penerimaan pajak ini tidak hanya mendukung keberlanjutan fiskal, tetapi juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan berbagai program pembangunan tanpa harus bergantung terlalu banyak pada utang luar negeri.
Dengan demikian, perbaikan menyeluruh pada sistem ekonomi, sosial-politik, hukum, dan penegakan hukum tidak hanya akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat basis penerimaan pajak negara. Pada akhirnya, negara dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri untuk membiayai berbagai proyek pembangunan. Pengurangan utang luar negeri akan memperkuat posisi fiskal negara, meningkatkan kedaulatan ekonomi, dan memastikan bahwa pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan dan mandiri. Ini semua akan membawa manfaat jangka panjang bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pemerintah Indonesia harus terus berupaya mencari alternatif lain sebagai sumber pendapatan negara yang lebih berkelanjutan dan tidak terlalu bergantung pada utang luar negeri. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan perdagangan internasional, baik melalui peningkatan ekspor maupun pengurangan impor. Meningkatkan ekspor dapat dicapai dengan cara meningkatkan kualitas komoditi dalam negeri agar lebih kompetitif dan diminati di pasar dunia. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong para produsen lokal untuk terus berinovasi dan meningkatkan standar kualitas produk mereka, serta memberikan berbagai insentif yang mendukung pertumbuhan sektor ekspor.
Selain itu, pemerintah juga harus memperluas dan memperbaiki jaringan supply chain global. Ini bisa dilakukan dengan memperkuat infrastruktur logistik, seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi darat, yang akan memastikan bahwa produk-produk dalam negeri dapat dengan cepat dan efisien mencapai pasar internasional. Dengan jaringan supply chain yang lebih baik, Indonesia dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam perdagangan internasional, sehingga produk lokal dapat bersaing lebih baik di pasar global.
Selain fokus pada peningkatan kualitas produk dan jaringan supply chain, pemerintah juga harus aktif dalam meningkatkan perdagangan melalui berbagai perjanjian antar negara. Perjanjian perdagangan bebas, kemitraan ekonomi komprehensif, dan kerjasama ekonomi regional dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia. Pemerintah harus terlibat secara aktif dalam negosiasi perjanjian perdagangan internasional yang menguntungkan, serta memastikan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut dilaksanakan dengan baik untuk memaksimalkan manfaat bagi perekonomian nasional.
Di samping peningkatan perdagangan internasional, pemerintah juga perlu mendorong peningkatan investasi asing di dalam negeri. Investasi asing dapat memberikan suntikan modal yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan transfer teknologi serta pengetahuan. Untuk menarik lebih banyak investasi asing, pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum, regulasi yang jelas dan transparan, serta berbagai insentif fiskal dan non-fiskal yang menarik bagi investor asing.
Dengan meningkatkan perdagangan internasional dan investasi asing, pemerintah dapat menciptakan sumber pendapatan baru yang lebih stabil dan berkelanjutan. Peningkatan ekspor dan investasi asing tidak hanya akan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, tetapi juga akan membantu memperkuat cadangan devisa, mengurangi defisit neraca perdagangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Semua ini akan memberikan dasar yang kuat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, serta mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri untuk pembiayaan pembangunan. Dengan strategi yang tepat dan implementasi yang efektif, Indonesia dapat mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya.
