Mohon tunggu...
Aulia DikaZahra
Aulia DikaZahra Mohon Tunggu... Administrasi - Mahasiswi STEI SEBI
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Mahasiswi STEI SEBI

Selanjutnya

Tutup

Financial

Kenali Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutnya di Indonesia

28 Februari 2022   21:30 Diperbarui: 28 Februari 2022   21:30 615
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Finansial. Sumber ilustrasi: PEXELS/Stevepb

Berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. https://pajak.go.id/id/pajak

Pajak di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan lembaga pemungutan pajaknya, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua jenis pajak ini jelas berbeda. Pajak pusat yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, digunakan untuk kepentingan umum di tingkat nasional. Sementara itu, pajak daerah yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah digunakan untuk kepentingan administrasi di tingkat daerah.

Berikut pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan lembaga pemungut pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

A.  Pajak Pusat

Terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut dan dikelola secara langsung oleh pemerintah pusat.

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan ini dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima selama suatu tahun pajak. Penghasilan kena pajak jelas dipahami sebagai peningkatan kapasitas ekonomi yang dirasakan oleh wajib pajak. Itu bisa berasal dari Indonesia atau luar negeri yang digunakan untuk tujuan konsumsi atau untuk menambah kekayaan.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN ini dikenakan atas kegiatan konsumsi suatu Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Di mana kegiatan dilakukan di area pabean, dalam hal ini wilayah NKRI. Pajak ini bergantung pada Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi dimasukkan dalam konsumen akhir. Namun, ada pengecualian yang telah diatur di bawah undang-undang pajak pertambahan nilai.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak ini disebut PPnBM, yang merupakan tarif pajak untuk Barang Kena Pajak (BKP) dalam golongan mewah. Tidak seperti PPN, pajak ini lebih spesifik dengan penerapan barang-barang kena pajak yang dianggap mewah.

Dimana barang yang masuk dalam golongan tersebut adalah barang yang bukan kebutuhan pokok. Barang ini dikonsumsi oleh sejumlah masyarakat tertentu dengan berpenghasilan tinggi dan dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial nya. Serta barang-barang yang dapat merusak kesehatan serta moral masyarakat seperti minuman dengan kandungan alkohol dan sejenisnya.

4. Bea Materai

Pajak ini dikenakan atas pemanfaatan suatu dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, surat berharga. Dokumen tersebut terdapat jumlah uang atau nominal tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan suatu tanah dan bangunan. Sektor pajak PBB dikategorikan dalam 5 kelompok yaitu perkotaan, pedesaan perkebunan, pertambangan serta perhutanan.

 

B. Pajak Daerah

Terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut dan dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah.

1. Pajak provinsi

2. Pajak kendaraan bermotor

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

4. Bea balik nama kendaraan bermotor

5. Pajak air permukaan

6. Pajak air tanah

7. Pajak rokok

8. Pajak kabupaten/kota

9. Pajak hotel

10. Pajak reklame

11. Pajak restoran

12. Pajak penerangan jalan

13. Pajak mineral bukan logam dan batuan

14. Pajak parkir

15. Pajak sarang burung walet

16. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

17. Pajak perolehan hak atas tanah

18. Pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan

19. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

 

Itulah jenis pajak yang terdapat di Indonesia agar dapat dipahami jenis pajak apa saja yang menjadi kewajiban dan dapat memenuhi dengan baik.

 

 

 

 

 

 

 

Referensi

https://pajak.go.id/artikel-page/

https://flazztax.com/2021/06/24/simak-5-jenis-pajak-pusat-beserta-pengertiannya/

https://klikpajak.id/blog/jenis-pajak-di-indonesia/

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Financial Selengkapnya
Lihat Financial Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun