Membangun Masyarakat Tanpa Kelaparan

Pengantar

Kelaparan merupakan masalah kemanusiaan yang kompleks dan meluas, mencoreng martabat peradaban manusia di abad ke-21. Data dari Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan bahwa masih ada ratusan juta orang di seluruh dunia yang mengalami kelaparan akut. Kelaparan adalah masalah yang seharusnya tidak ada di dunia yang kaya sumber daya ini. Perasaan sedih, marah, dan frustrasi bercampur aduk ketika kita mendengar ada seseorang yang kehilangan nyawa karena kelaparan, terutama di lingkungan sekitar kita sendiri. Ini bukan hanya sebuah tragedi, tetapi juga cerminan kelalaian kolektif sebagai masyarakat dan pemerintah.

Di Indonesia, meski telah terjadi kemajuan dalam pengurangan kemiskinan, masalah kelaparan masih menjadi tantangan serius. Kelaparan tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga berdampak buruk pada kesehatan, pendidikan, dan produktivitas masyarakat. Anak-anak yang kekurangan gizi akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan fisik dan mental, sementara orang dewasa yang kelaparan akan kesulitan bekerja produktif. Dalam jangka panjang, kelaparan dapat menghambat pembangunan berkelanjutan dan memperlebar kesenjangan sosial.

Kasus Driver Ojol di Medan

Baru-baru ini, di Medan, Sumatera Utara, seorang driver ojek online ditenggarai meninggal dunia karena kelaparan. Peristiwa ini terjadi ketika dia tengah menerima pesanan untuk membeli makanan, tetapi ironisnya, dia sendiri tidak memiliki cukup uang untuk makan. Tragedi ini menggarisbawahi masalah serius dalam masyarakat kita---bahwa bahkan di kota besar, di tengah gemerlapnya kemewahan, masih ada individu yang menderita kelaparan hingga kehilangan nyawa.

Kasus kematian yang ditenggarai akibat kelaparan seorang driver ojek online di Medan di atas menjadi pengingat pahit bahwa masalah ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat kita sendiri. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat kita lakukan untuk mengubah situasi ini?

Kelaparan biasanya diidentifikasi dengan daerah-daerah yang dilanda perang, bencana, atau wilayah terpencil yang terisolasi dari perhatian pemerintah. Namun, kejadian ini memperlihatkan bahwa kelaparan bisa terjadi di mana saja, bahkan di daerah yang relatif stabil. Ini menunjukkan adanya masalah sistemik yang perlu segera diatasi.

Perubahan iklim, konflik bersenjata, dan pandemi Covid-19 telah memperburuk krisis pangan global. Di Indonesia, bencana alam seperti banjir dan kekeringan juga seringkali mengakibatkan gagal panen dan kelangkaan pangan. Selain itu, sistem pangan kita yang masih rentan terhadap fluktuasi harga dan monopoli pasar juga berkontribusi pada masalah kelaparan. Kasus kematian akibat kelaparan di Medan menjadi pengingat bahwa kita perlu melakukan tindakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini.

Peran Strategis Pemerintah dan Masyarakat

Kematian akibat kelaparan di Medan mencerminkan kegagalan jaring pengaman sosial kita. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses ke kebutuhan dasar, seperti pangan. Kebijakan seperti bantuan sosial yang lebih kuat, akses yang lebih baik ke bantuan pangan, dan program-program pendukung bagi pekerja sektor informal seperti driver ojek online, harus diimplementasikan secara efektif.

Namun, tanggung jawab ini tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Masyarakat, terutama mereka yang berkecukupan, memiliki peran penting dalam memastikan tidak ada tetangga atau anggota komunitas yang kelaparan. Gotong-royong dan kepedulian sosial adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang peduli dan saling membantu.

Bantuan Sosial dan Peran BPJS

Dalam konteks ini, efektivitas bantuan sosial (bansos) dan lembaga sosial lainnya perlu dievaluasi. Seberapa efektifkah mereka dalam menjangkau dan membantu mereka yang paling membutuhkan? Kasus seperti di Medan menunjukkan adanya celah dalam sistem yang seharusnya melindungi warga dari kondisi yang mengancam nyawa mereka. Keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga perlu dievaluasi. Mengapa di negara yang memiliki sistem jaminan sosial, masih ada yang tidak mampu mengakses kebutuhan dasar seperti pangan?

Kemiskinan dan Kelaparan masih ada di Indonesia

Di Indonesia, kemiskinan absolut masih menjadi masalah di beberapa daerah, yang berisiko menyebabkan kelaparan dan malnutrisi. Misalnya, di Papua dan Papua Barat, dengan tingkat kemiskinan lebih dari 20% pada tahun 2023, ada laporan tentang malnutrisi parah. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), kemiskinan dan kerawanan pangan juga masih menjadi masalah, terutama selama musim kemarau panjang. Di Sumatera Utara dan Aceh, meskipun terdapat daerah perkotaan yang maju, kemiskinan dan kelaparan tetap menjadi ancaman di daerah pedesaan.

Meskipun data spesifik tentang kematian akibat kelaparan sulit ditemukan, laporan-laporan ini memberikan gambaran bahwa risiko kelaparan sangat nyata di daerah-daerah dengan kemiskinan absolut.

Peran Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi, seperti Universitas Andalas (Unand), memiliki peran strategis dalam memerangi kemiskinan. Melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan inovasi, universitas dapat menjadi motor penggerak perubahan sosial dan ekonomi.

1. Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat: Unand menawarkan program pendidikan yang fokus pada pemberdayaan masyarakat, termasuk pengembangan keterampilan vokasional dan keahlian yang relevan dengan kebutuhan pasar lokal.

2. Penelitian dan Pengembangan: Universitas dapat melakukan penelitian yang berfokus pada solusi praktis untuk masalah kemiskinan, seperti pengembangan ekonomi pedesaan dan ketahanan pangan.

3. Pengabdian Masyarakat: Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), mahasiswa dan dosen Unand bekerja langsung dengan masyarakat dalam proyek-proyek yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan.

4. Kemitraan dengan Pemerintah dan Swasta: Unand menjalin kemitraan untuk menciptakan program pemberdayaan yang terintegrasi dan berdampak luas, seperti dalam pengembangan desa wisata.

5. Inkubator Bisnis dan Start-up: Unand mendukung pertumbuhan UMKM dan start-up lokal melalui pendampingan dan akses ke modal, yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru.

6. Pendidikan untuk Keadilan Sosial: Unand menanamkan nilai-nilai keadilan sosial di kalangan mahasiswa, menghasilkan lulusan yang peka terhadap isu-isu kemiskinan dan berkomitmen menjadi agen perubahan.

Penutup

Kelaparan bukanlah takdir yang harus kita terima. Ini adalah masalah yang dapat dan harus kita atasi bersama. Setiap individu, komunitas, pemerintah, dan sektor swasta memiliki peran penting dalam membangun sistem pangan yang berkelanjutan dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi. Kasus kematian akibat kelaparan di Medan seharusnya menjadi titik balik bagi kita untuk memperkuat komitmen dalam memerangi kelaparan dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari kelaparan.

Mengentaskan kemiskinan dan mencegah kelaparan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi. Setiap pihak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tidak ada satu pun yang harus kehilangan nyawa karena kelaparan. Gotong-royong, kepedulian sosial, dan intervensi strategis adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Dengan bekerja bersama, kita dapat menciptakan perubahan nyata yang berkelanjutan dan membangun masa depan di mana tidak ada lagi yang harus mati karena kelaparan.