Namun, meskipun respons DPR tampak cepat, masih ada resistensi dari beberapa partai besar yang cenderung menolak putusan ini. Mereka melihat adanya potensi kerugian, terutama dalam hal pengaruh politik dan kontrol mereka di tingkat lokal.
Kerugian bagi Partai Besar: Kehilangan Dominasi dan Pengaruh Politik
Bagi partai besar, keputusan MK ini bisa menghadirkan tantangan signifikan. Ada beberapa potensi kerugian yang dihadapi partai besar jika harus tunduk pada aturan baru ini:
Kehilangan Kontrol dan Dominasi Politik: Partai besar sering kali memanfaatkan ambang batas pencalonan yang tinggi untuk mempertahankan kontrol mereka dalam pemilihan kepala daerah. Dengan ambang batas yang lebih rendah, partai kecil atau independen lebih mudah mencalonkan kandidat, sehingga mengurangi dominasi partai besar. Hal ini juga dapat mengurangi kekuatan partai besar dalam menentukan calon yang mereka dukung di daerah-daerah strategis seperti Jakarta.
-
Terganggunya Aliansi Politik: Banyak partai besar membangun koalisi untuk memenuhi syarat pencalonan. Dengan adanya perubahan ini, partai kecil mungkin tidak lagi membutuhkan aliansi dengan partai besar untuk mencalonkan kandidat. Ini mengubah dinamika politik di mana partai besar mungkin harus menyesuaikan ulang strategi koalisi mereka agar tetap relevan.
Risiko Kehilangan Pemilih Tradisional: Partai besar biasanya memiliki basis pemilih yang loyal, tetapi munculnya calon independen atau dari partai kecil yang lebih segar dan populer bisa menggeser dukungan pemilih. Ini bisa melemahkan kekuatan partai besar dalam pemilihan di tingkat lokal, terutama di wilayah-wilayah yang lebih kompetitif seperti Jakarta (Solopos.com).
Sumber Daya dan Investasi Politik: Partai besar menghabiskan banyak sumber daya untuk mendukung calon-calon mereka dalam Pilkada. Jika partai kecil dapat mencalonkan kandidat dengan lebih mudah, ini dapat mengurangi pengaruh partai besar meskipun mereka telah menginvestasikan banyak uang dan upaya dalam kampanye.
Kasus Jakarta: Peluang Baru bagi Anies Baswedan
Contoh yang paling menonjol dari pengaruh keputusan MK ini adalah kemungkinan besar Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dengan rekam jejak yang kuat selama masa jabatannya sebagai gubernur, Anies memiliki tingkat popularitas yang tinggi di Jakarta.Â
Namun, di bawah aturan lama, dia mungkin kesulitan maju kembali karena tidak mendapat dukungan dari partai besar. Partai besar seperti Gerindra atau NasDem mungkin lebih memilih untuk mendukung kandidat yang lebih mudah dikendalikan atau yang sesuai dengan agenda politik mereka.
Keputusan MK ini memberikan peluang baru bagi Anies. Dengan pelonggaran syarat pencalonan, partai kecil atau koalisi partai nonparlemen dapat mengusung Anies sebagai calon. Hal ini membuka kemungkinan bagi partai seperti PDIP untuk mendukung Anies, meskipun mereka bukan pendukung tradisionalnya. Koalisi antara partai kecil dan PDIP bisa menjadi strategi yang kuat dalam memenangkan Pilkada di Jakarta.
Jika Anies berhasil maju dengan dukungan partai kecil dan PDIP, ini bisa merubah peta politik Jakarta secara drastis. Partai besar yang sebelumnya mendominasi pencalonan di ibu kota akan menghadapi tantangan serius dari seorang kandidat yang memiliki daya tarik besar di kalangan pemilih (Katadata) (Solopos.com) (TV One News).
Penutup
Keputusan MK terkait perubahan aturan Pilkada menciptakan dinamika politik yang lebih terbuka dan kompetitif. Dengan memberikan ruang lebih besar bagi partai kecil dan calon independen untuk bersaing, demokrasi Indonesia menjadi lebih inklusif dan dinamis. Partai besar kini harus menghadapi tantangan dalam mempertahankan dominasi mereka di tingkat lokal.
