Pajak dan UMKM: Peran Pajak dalam Pembangunan Berkelanjutan

Sementara, pada tahun 2024 angka belanja negara sebesar Rp.3.325,1 Triliun, ini tumbuh 6,4% dari tahun 2023. Jumlah tersebut di alokasi kepada belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 2.467,5 T  dan sisanya sebesar Rp. 857,6 T berikan ke pemerintah daerah. 

Negara sendiri menerima pendapatan dari pajak sebesar 71% dari total pendapatan negara. Pajak menjadi penyumbang terbesar buat pendapatan negara. Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan negara. Pajak merupakan salah satu kontributor utama dalam penyumbang pendapatan negara terhadap APBN.

Pendapatan negara yang berasal dari pajak dimasukkan ke dalam APBN, kemudian uang yang diperoleh negara dari pajak digunakan untuk membiayai anggaran pengeluaran negara serta untuk membiayai proyek-proyek pembangunan negara lainnya. Selain untuk pembangunan infrastruktur, dana tersebut juga digunakan untuk sektor lain seperti  pembangunan serta peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan melalui jalur beasiswa pendidikan, seperti:

 

•Program Indonesia pintar (PIP). Dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga yang kurang mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan hingga tamat sekolah menengah.

•Beasiswa Indonesia Maju (BIM). Program yang di berikan kepada peserta didik atau lulusan berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik.

•Kartu Indonesia Pintar – Kuliah (KIP-K). Merupakan lanjutan program kartu Indonesia pintar untuk mahasiswa melalui bebas biaya pendidikan yang di bayarkan kepada perguruan tinggi serta biaya subsidi hidup yang di sesuaikan dengan wilayah masing-masing penerima.

Perlu di ingat, bahwa setiap tahunnya target pajak selalu naik sejalan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Menurut Siti Rahayu, Undang-undang perpajakan sering kali berubah dikarenakan sifatnya dinamis dengan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian mikro dan makro dan juga terkadang ada unsur yang berkaitan dengan politik di dalamnya.

Sehingga para wajib pajak perlu terus meng-update pengetahuan mereka terkait dengan perkembangan perpajakan di Indonesia agar perpajakan di Indonesia terus berjalan dengan baik dan stabil hingga dapat memenuhi target penerimaan pajak tiap tahunnya. 

Jadi, kesimpulannya. Pajak berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama sebagai sumber utama pendapatan negara, termasuk bagi UMKM melalui kebijakan seperti PPh final 0,5%. Namun, kepatuhan UMKM terhadap pajak masih terkendala oleh kurangnya pemahaman, pembukuan yang kurang rapi, dan minimnya SDM ahli. Ketidakpatuhan ini berisiko menimbulkan sanksi hingga penutupan usaha. Pemerintah telah melakukan berbagai reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan, dengan alokasi dana pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan program pendidikan seperti KIP-Kuliah. Untuk itu, wajib pajak perlu terus mengikuti perkembangan regulasi agar kontribusi pajak tetap optimal.