Mohon tunggu...
Aufaa Qonita
Aufaa Qonita Mohon Tunggu... Mahasiswa - saya mahasiswi STEI SEBI prodi Akuntansi syariha

hobi saya masak, dan nulis

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pemgaplikasian Kaidah Fiqhiyah Dam Fatwa DSN MUI

17 November 2023   10:48 Diperbarui: 24 November 2023   12:18 80
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).

3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan

 Alasan ulama yang mengataka bahwa jual belie mas secaa tidak tunai menurut dalil adalah 

a. Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).

b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara anggsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.

 Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang rajah dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.

Akad mudhorobah 

 "Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." Kaidah fiqih ini di gunakan oleh Fatwa DSN MUI tentang Akad mudhorobah dan kaidah fiqih ini termasuk dalam furu' dari kaidah Al yaqinu la yuzalu bisyak.

 Akad mudharabah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak. Akad mudharabah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perseiisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melallui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kafalah 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun