Pengaruh Pemindahan Ibu Kota pada Aspek Ekonomi

Jadi dapat disimpulkan, bahwa pembangunan ibu kota atau berupa investasi jangka panjang dimana investasi bu kota baru akan memberikan efek pengganda terhadap perekonomian nasional. 

Pulau jawa saat ini  merupakan pulau terpadat di Indonesia, maka dari itu dengan pemindahan ibu kota ke luar pulau Jawa yaitu pulau Kalimantan akan memicu penurunan kesenjangan antar wilayah di Indonesia, karena hal ini akan mendorong perdagangan antar wilayah antara pulau Jawa dengan sekitarnya serta antar wilayah di Pulau Jawa. 

Letak Pulau Kalimantan yang strategis dengan pemilihan Provinsi Kalimantan Timur sebagai area kosentrasi ibu kota baru dinilai sangat strategis dimana terletak ditengah-tengah Nusantara dan akses menuju Indonesia bagian timur pun akan lebih dekat dan dipermudah.

Dengan pemindahan ibu kota di tengah-tengah Negara Indonesia, investor akan tertarik berinvestasi di provinsi Kalimantan Timur maupun sekitarnya sehingga pemerataan pembangunan dan ekonomi akan terwujud. 

Hal ini juga menimbulkan diversifikasi ekonomi, sehingga terwujudnya dorongan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional di Provinsi Kalimantan Timur dan sekitarnya sebagai area kosentrasi ibu kota baru. 

Namun tentunya harapan dari peindahan ibu kota akan selalu memberikan dampak positif pada kelangsungan Negara Republik Indonesia, semua dampak positif ekonomi yang akan diwujudkan tentunya diperlukan perencanaan serta peningkatan produktivtas serta inovasi dan teknologi di provinsi area kosentrasi ibu kota baru dan sekitarnya agar dampak positf terasa lebih maksimal.

Pembangunan kembali kota yang akan dijadikan ibu kota negara baru tentunya akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Menurut estimasi pembiayaan perpindahan ibu kota menurut Bappenas, penambahan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang terdiri dari tiga fungsi yaitu fungsi utama ibu kota baru dimana kebutuhan infrastrukturnya berupa gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

Kemudian disusul oleh fungsi pendukung ibu kota baru yang menuntut kebutuhan infrastruktur berupa gedung dan rumah ASN/POLRI/TNI, fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan. Sedangkan fungsi penunjang ibu kota baru dengan kebutuhan infrastruktur seperti sarana dan prasarana penunjang aksesibiltas serta kemudahan untuk distribusi. 

Kebutuhan infrastruktur penunjang kinerja ibu kota yang beru ini tentunya akan membutuhkan biaya untuk kebutuhan pengadaan lahan. 

Menurut Bappenas, besar biaya total untuk memenuhi dan menunjang pemindahan ibu kota baru dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur terhitung sebesar 466 Triliun, yang terbagi dengan biaya kebutuhan infrastruktur fungsi utama sebesar 32,7 Triliun disusul dengan kebutuhan infrastruktur fungsi pendukung dan fungsi penunjang yang masing-masing menelan biaya 265,1 Triliun serta 160,2 Triliun sementara sisanya adalah untuk biaya kebutuhan pengadaan lahan yang mencapai angka 8 Triliun rupiah. 

Namun pembiayaan tersebut belum termasuk biaya operasional pemerintahan selama masa konstruksi; biaya operasional pemerintahan selama masa transisi.