Legalkah Surplus BPJSK untuk Tambal Iuran PBPU Kelas 3?

14 Desember 2019 11:51 Diperbarui: 16 Januari 2020 15:55 270

Laporkan Konten

Laporkan Akun

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Lihat foto

Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Mencermati uraian di atas, frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" menggugurkan opsi yang ditawarkan Menteri Kesehatan, Direktur BPJS Kesehatan dan Ketua DJSN kepada para Anggota Dewan Komisi IX.

( AEP, 14122019)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H