Mohon tunggu...
Moh. Ashari Mardjoeki
Moh. Ashari Mardjoeki Mohon Tunggu... Freelancer - Senang baca dan tulis

Memelajari tentang berketuhanan yang nyata. Berfikir pada ruang hakiki dan realitas kehidupan.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Gerilya Politik Bukan Makar, Kepung Presiden Jokowi

7 September 2018   17:07 Diperbarui: 7 September 2018   17:43 826
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Gerpol zaman Bu Mega.   Gerpol zaman Bu Mega jelas-jelas nyata dipertontonkan kepada dunia. Setiap hari, sampai hari terakhir masa baktinya masih ada demo turunkan Mega-Hamzah hari ini juga.

Kemudian dipertontonkan pula ada gerpol dalam bentuk surat mengundurkan diri dari kabinet Megawati dengan memberi kesan telah diperlakukan sebagai menteri yang dizalimi.

Gerpol zaman Pak EsBeYe.   Zaman Pak Beye gerpol yang dilakukan partai-partai politik sama sekali tidak ada yang berniat ingin menjatuhkan Presiden. Melainkan hanya berusaha untuk bisa lebih dekat dan ikut ambil bagian sebanyak-banyaknya dalam mengelola kekuasaan yang ada ditangan Partai Demokrat---pemerintah.

PDI-P melakukan "gerpol" dengan terang-terangan memposisikan diri sebagai partai oposisi.

Partai yang lain cenderung melakukan gerpol mungkin dengan tawar menawar dengan kebijakan pemerintah. Sri Mulyani dicopot dari kabinet EsBeYe mungkin sebagai korban gerilya politik.

Dan patut diduga, Pemerintah juga melakukan "geilya politik" khusus untuk menghadapi lawan-lawan politiknya. Maka tak mengherankan jika saat ini Demokrat seperti terus melakukan gerilya politik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi harus dipaksa dua periode.

Bangsa ini sungguh beruntung. Sosok-sosok yang patut diteladani secara nyata hadir dengan sendirinya di negeri ini tanpa diminta.  Sosok-sosok itu hadir dengan ngotot habis-habisan memperlihatkan perilaku dan ucapan-ucapan yang didasari nalar sehat dalam menyampaikan alasan mengapa Presiden Jokowi harus "dipaksa" untuk menerima masa bakti dua periode.

Ya. Presiden Jokowi harus "dipaksa" untuk menerima masa bakti dua periode karena beliau tampaknya tidak terlalu ngoyo untuk menikmati dua periode. Beliau ngoyo hanya untuk menyelesaikan masa tugasnya dengan sempurna. Tidak mengecewakan rakyat dan tidak akan menyulitkan pemerintahan berikutnya.

Barangkali Presiden Jokowi berpikir dan berpendapat. Jika bayak parpol dan elit politik yang menginginkannya menjabat dua periode. Maka mereka lah yang harus berjuang memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Dari sosok-sosok yang bernalar sehat kesadaran rakyat terjaga untuk tidak mudah dirusak gerilya politik. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun