Mohon tunggu...
Moh. Ashari Mardjoeki
Moh. Ashari Mardjoeki Mohon Tunggu... Freelancer - Senang baca dan tulis

Memelajari tentang berketuhanan yang nyata. Berfikir pada ruang hakiki dan realitas kehidupan.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Kedewasaan Parpol Indonesia, Menerima Jokowi sebagai Capres Tunggal

24 Juni 2018   10:40 Diperbarui: 24 Juni 2018   10:52 598
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Keliaran demokrasi yang buta itulah yang terpaksa membuat Bung Karno harus menyerukan perlunya "demokrasi terpimpin" dalam manifesto politiknya yang terkenal sebagai Manipol USDEK.

Kampanye membeli kesadaran rakyat

Praktik kampanye Pemilu yang membakar rasa permusuhan rakyat terhadap suatu partai hendaknya segera diakhiri. Khususnya pada Pilpres 2019.

Ada baiknya kampanye---setiap "pemilu" hendaknya berganti paradigma. Yang sudah-sudah dalam kampanye berparadigma menjual janji dan menjajakan aspirasi partai.

Maka pada kampanye-kampanye yang akan datang hendaknya semua parpol berusaha "membeli" kesadaran rakyat untuk tidak salah memberikan suara demi kemenangan bagi mereka yang selalu "mengidam  jadi penguasa."

Bebaskan rakyat untuk memilih siapa pun yang dipercaya. Bukan memilih mereka yang ngotot minta-minta dipercaya.

Tuhan Mewajibkan pemimpin berbakti kepada yang dipimpin 

Rakyat harus disadarkan bahwa Tuhan tidak butuh bakti seorang pemimpim bangsa KepadaNYA.

Tuhan mewajibkan seluruh pemimpin bangsa Indonesia mutlak harus berbakti kepada bangsanya. Seperti yang diteladankan pada zaman para sahabat Nabi Muhammad saw.

Rakyat harus dihimbau untuk memilih pemimpin-peminpin yang tegas, cerdas dan terbuka apa adanya. Pemimpin yang tidak berjubah kepalsuan.

Rakyat harus disadarkan bahwa pemimpin yang benar adalah yang tidak takut disalahkan, dihujat ataupun dihina. Apa lagi hanya dikritik atau difitnah. Karena di negara hukum siapa pun harus bertanggungjawab atas ucapan dan perbuatannya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun