Mohon tunggu...
Moh. Ashari Mardjoeki
Moh. Ashari Mardjoeki Mohon Tunggu... Freelancer - Senang baca dan tulis

Memelajari tentang berketuhanan yang nyata. Berfikir pada ruang hakiki dan realitas kehidupan.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pilpres 2019, Pakai SARA Bisa Kurang Dana?

24 Februari 2018   18:07 Diperbarui: 24 Februari 2018   18:16 497
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Pengalaman masa Pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukkan bahwa memaksakan SARA dengan pengerahan umat beragama dan dana yang luar biasa besar hanya mampu memenjarakan Ahok. Dan gagal total menempatkan Agus HY pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Harus diingat oleh lawan-lawan Presiden Jokowi. Memaksakan SARA dengan pengerahan umat beragama dan dana yang luar biasa besar justru akan membuat citra Indonesia semakin memukau dunia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

SARA dimanfaatkan kelompok yang melawan Presiden Jokowi

Kelompok yang memerlukan SARA adalah kelompok yang berusaha menempatkan diri sebagai kaum "sufi" yang mungkin ingin diposisikan sebagai kaum kebal hukum di negara ini. Di mana tafsir-tafsir ayat kitab suci yang pasti belum benar sudah dianggap bisa menjamin bahwa semua perbuatan mereka harus dianggap pasti benar dan tidak perlu harus dipertanggungjawabkan di dunia.

Mereka tidak boleh dihina atau dipersalahkan oleh siapa pun. Karena mereka merasa paling ngerti cara beragama yang dibenarkan agama. Meskipun suara mereka justru lebih sering menyerang dan merendahkan Presiden Jokowi yang juga berkedudukan sebagai seorang kepala negara yang dihormati dan disegani oleh kepala negara dari seluruh negara di dunia.

Kerendahan hati dan kesederhanaan penampilan Presiden Jokowi sangat mungkin menunjukkan sosok umat beragama yang benar-benar konsekuen dengan ajaran agama yang dianut.

Kelompok yang tidak menghargai penghargaan

Kelompok yang menggunakan SARA cenderung tidak menghormati hak umat untuk dihargai dan dihormati. Kehormatan dan penghargaan seakan hanya dimiliki mereka yang tergolong di tingkat kaum ulama saja.

Maksudnya hanya kaum ulama yang berhak menentukan untuk menghargai dan menghormati. Termasuk menentukan salah dan benar orang lain.

Mereka tampaknya juga tidak peduli dengan dua penghargaan internasional untuk dua menteri kabinet Presiden Jokowi. Yang secara jelas juga menunjukkan secara langsung ketinggian kelas kepemimpinan seorang Presiden RI---Jokowi, di mata seluruh bangsa di dunia.

Dan sudah pasti prestasi itu bisa menjadi standar acuan kelas presiden yang harus dimiliki Bangsa Indonesia untuk masa-masa yang akan datang.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun