Disebarkan pula secara gencar di sembarang kesempatan bahwa ulama dimusuhi penguasa. Hal itu bisa dilihat dari usaha berbagai pihak agar jika ada ulama yang secara personal berurusan dengan hukum untuk bisa dikatakan sebagai "kriminalisasi ulama."
Pluralisme dan intoleran
Memang banyak juga ulama berusaha keras yang mengajak umat beragama untuk menghargai dan menempatkan SARA sebagai warna alami yang mewujud dalam kepribadian bangsa yang merasa dan mengakui bahwa mereka saling bergantung dan saing membutuhkan dalam kebhinekaan.
Tanpa SARA suatu bangsa akan bosan dengan warna kehidupannya yang pasti akan menjemukan.
Tetapi ramai menyuarakan kata "pluralisme" justru bisa menjadikan SARA seperti untuk membentuk suatu mahzab---aliran, yang tidak diperlukan dalam kesatuan bangsa. Sebab Bangsa Indonesia adalah wujud satu kesatuan dari kebhinekaan.
Demikian pula dengan seruan untuk hidup toleran menunjukkan bahwa bangsa Indonesia seperti hidup dalam tanpa toleransi. Seperti bangsa yang masih asing dengan pandangan hidup aslinya yang disebut gotong royong.
Tetapi jelas bisa dipahami. Bahwa yang lebih nyaring dan seperti memaksa harus terus membakar isu SARA adalah pihak-pihak mereka yang berkepentingan mengakhiri masa jabatan Presiden Jokowi pada periode pertama.
Isu kebangkitan kembali PKI tidak lain adalah salah satu bentuk dari isu SARA untuk melakukan kekerasan "sistemik" seperti pasca peristiwa G30S-PKI 1965.
Butuh dana besar untuk mengobarkan SARA
Tetapi harus diakui bahwa perjuangan politik yang menggunakan mantera perjuangan bernada SARA juga perlu dana yang luar biasa besar. Karena yang bisa mengolah dan menggoreng SARA bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan uang haram atau halal.
Mereka adalah orang-orang cerdas, berpengalaman dalam politik. Tetapi sangat frustrasi atau mungkin terkena berbagai gejala gangguan kejiwaan.
